Untuk mengetahui itu, kita harus bisa membaca jagat batin orang Jawa pada khususnya, dan orang Indonesia pada umumnya.

Di Jawa, kalau ada orang yang berkali-kali tampil di depan publik, entah itu dalam bentuk pementasan atau hal lain, warga biasanya ngedumel: “Kaya ora ana wong liya wae.” Seperti tidak ada orang lain saja.

Sebaliknya jika ada anak muda yang terlalu maju, pengen tampil cepat, juga akan jadi omongan warga. Seolah dianggap belum saatnya. Nggege mangsa. Durung pantes. Belum tiba saatnya.

Dalam konteks apa itu nanti akan diperbincangkan khalayak umum? Saat debat capres-cawapres yang akan ditayangkan di berbagai saluran televisi tentu saja.

Di situlah jutaan pasang manusia Indonesia akan menyaksikan. Memang mungkin sebagian tema perdebatan tidak menarik perhatian mereka, tapi apa yang tampak di layar televisi, akan mudah dicerna. “Cah cilik kok wis pengen dadi presiden. Kok ora sabar. Dumeh bapake presiden.”

Kita bisa bilang bahwa suara penghakiman itu tidak selaras dengan zaman. Tapi kita mesti memahami karakter sosiologis masyarakat Jawa sebagai pemilih terbanyak dan hal seperti itu juga mungkin dipandang sama oleh masyarakat non-Jawa. Karena pada dasarnya, dalam konteks orang tampil, kematangan, karbitan, itu terma-terma yang ada di mana-mana.

Itu sama misalnya ketika Presiden Jokowi dulu sering memberi hadiah kaos yang dilempar dari dalam mobil. Untuk ukuran kelas menengah terdidik, itu dianggap perilaku yang tidak menghargai warga negara. Tapi bagi kebanyakan masyarakat baik di rural maupun di urban dari kelas menengah ke bawah, mereka suka dengan orang yang gemar berbagi hadiah tanpa memperhatikan caranya.

Apalagi jika disandingkan antara Prabowo dengan Gibran. Itu seperti pasangan yang sangat kontras dan bertolak-belakang. Bukan pasangan yang saling melengkapi sebagaimana Ganjar-Mahfud atau Anies-Muhaimin. Kondisi kontras, yang satu cukup sepuh dan yang satu sangat muda, dianggap tidak resap dipandang dan cocok di dalam hati.

Nice and good looking, masih sangat dominan juga jika nanti ada di kotak suara. Apalagi jika ketika pasangan itu dipajang bersamaan.

Masyarakat Jawa dan warga Indonesia mungkin tidak akan peduli dengan janji-janji politik. Tapi sangat mungkin peduli dengan pantas dan tidak pantas, apa yang tampak dan enak dilihat sebagai presiden dan wakil presiden mereka.

Ini mungkin akan menjadi tantangan bagi tim sukses Prabowo-Gibran. Terlebih di saat kampanye dengan massa yang berjumlah ribuan. Gibran rasanya kalah jam terbang dibanding Muhaimin dan Mahfud.

Jadi perjalanan Gibran masih amat panjang, tidak mudah, dan berliku.

The post Gibran Dalam Tatapan Mata Manusia Indonesia appeared first on Suara Bawah.

Tajuk ILC itu sendiri adalah “Berebut Kursi Wapres, Siapa Bakal Tersingkir?” Selain Panda Nababan, sejumlah tokoh hadir, termasuk misalnya Nusron Wahid. Nusron sendiri bicara di sesi terakhir.

Komentar bernada keras Panda itu dilakukan karena para pembicara sebelumnya, banyak yang mengaitkan kemungkinan Gibran Rakabuming, Walikota Solo sekaligus anak pertama Presiden Jokowi, sebagai salah satu calon terkuat untuk mendampingi Prabowo Subiyanto. Tentu saja hal itu dengan syarat Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan ambang batas usia capres-cawapres yang sebelumnya dipatok minimal berusia 40 tahun.

Menurut Panda, membicarakan kemungkinan Gibran menjadi wakil Prabowo adalah sebuah upaya pembodohan publik. “Bagaimana bisa? Gibran itu kader PDIP, menjadiil walikota karena dicalonkan oleh PDIP, bapaknya juga kader PDIP. Jangan hal seperti ini diomongkan terus, karena itu pembodohan!”

Andre Rosiade yang juga hadir di acara tersebut dan mendapatkan waktu berbicara setelah Panda, tak menampik bahwa memang nama Gibran masuk dalam radar Gerindra sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo. Selain itu ada kemungkinan juga Erick Thohir yang diusung PAN, atau Airlangga Hartarto yang diusung Partai Golkar.

Dalam pernyataannya itu, Andre juga sempat menyindir Panda. “Bagi Opung (panggilan akrab Panda, red), Gibran itu ingusan. Tapi bagi kami, Gibran itu punya potensi menjadi calon pemimpin masa depan.”

Tapi tampaknya sindiran Andre itu tidak terlalu ditanggapi oleh politikus gaek dari PDIP itu. Sesekali Panda malah nyeletuk soal lain, “Ya, PDIP kan belum pernah ditinggal partai koalisinya…” Sontak komentar itu menuai tawa dari para pembicara.

Memang Gibran terus mendapatkan sorotan dari publik karena selain makin banyak pendukungnya, sosok muda ini dianggap cukup berhasil dalam memimpin Solo. Bahkan beberapa pengamat memuji keberanian dan gaya bapak dari Jan Ethes itu.

Polemik tentang Gibran memang tak akan terhindarkan. Sampai kelak akan ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi.

Hanya saja menurut pengamat politik Yunanto Wijaya, meragukan apakah jika MK mengabulkan gugatan tersebut otomatis akan membuat Gibran bakal jadi wakil dari Prabowo. “Pak Jokowi bakal berhitung cermat. Kalau selisih Prabowo dengan Ganjar tipis, dia tidak akan mengizinkan Gibran maju. Risikonya terlalu besar.”

Mari kita lihat, bagaimana keputusan MK, dan apakah jika MK mengabulkan gugatan soal ambang batas usia capres-cawapres, akan membuat Gibran bakal benar-benar mendampingi Prabowo, atau Walikota Solo itu akan tetap setiap kepada PDIP.

Namun yang menarik dalam acara tersebut ada pada sesi terakhir, ketika Nusron Wahid bicara. Menurut politikus Partai Golkar itu, kontestasi Pilpres di Indonesia sebetulnya cukup diselesaikan oleh tiga orang: Presiden Jokowi, Megawati, dan Prabowo.

“Kalau mereka duduk bareng, misalnya lalu Presiden meminta Bu Mega agar Ganjar bersedia jadi wakil Prabowo, lalu Bu Mega setuju, ya sudah. Kelar semua urusan ini.”

Panda lalu menyahut, “Tidak mungkin itu terjadi! Ngawur itu!”

Tapi saling bantah ringan itu tetap dengan nada tawa. Tidak benar-benar bersitegang.

Nusron juga membuat lelucon yang bikin Karni Ilyas selaku host ILC memerah mukanya sambil menahan tawa. Nusron bilang, “Kalau Bu Mega bilang wakil Pak Ganjar adalah Karni Ilyas, maka Karni Ilyas-lah yang akan jadi wakil Ganjar. Tidak mungkin Pak Panda Nababan bisa membantah Bu Mega!”

Hadirin tertawa dan bertepuk tangan dengan riuh. Harusnya memang politik seperti itu. Tidak usah terlalu tegang.

The post Panda Nababan: “Mulai hari ini, stop bicara soal Gibran! appeared first on Suara Bawah.

Melalui siaran pers ini, saya, Ade Armando, ingin mengabarkan bahwa mulai 7 Agustus 2023, saya mengundurkan diri menjadi host program Logika AA di kanal Youtube Cokro TV.

Saya mundur karena perbedaan paham dengan pimpinan perusahaan dan pimpinan redaksi Cokro TV. Saya menganggap sebaiknya setiap host TV bisa mengungkapkan kritiknya terhadap semua partai dan kandidat presiden yang akan bertarung dalam Pemilu 2024, tanpa terkecuali. Pimpinan Cokro TV menolak host di Cokro TV mengeritik PDIP terkait kampanye Ganjar Pranowo karena dikhawatirkan akan berdampak pada elektabilitas Ganjar Pranowo. Pimpinan Cokro TV memutuskan Cokro TV akan menjadi kanal untuk mendukung pemenangan Ganjar. Sikap pimpinan Cokro TV ini didukung tiga host Cokro TV lainnya: Denny Siregar, Eko Kuntadhi, dan Ahmad Sahal.

Setelah berdiskusi di WAG, saya akhirnya menganggap kami memang tidak akan menemukan titik temu. Karena itu, konsekuensi paling logis dari sikap saya adalah mengundurkan diri sebagai host Cokro TV. Saya akan menyebarkan pikiran dan pendapat saya melalui kanal youtube, tiktok, instagram, twitter dan facebook saya sendiri.

Saya berterimakasih atas peluang dan kesempatan yang diberikan kepada saya selama lebih dari dua tahun untuk menjadi host yang bebas mengemukakan pendapat dan kritik saya melalui kanal Cokro TV.

Saya doakan Cokro TV bisa semakin berkembang dan melakukan pencerahan yang dibutuhkan bangsa Indonesia.

Doa terbaik buat semua rekan, subscriber, dan viewer Cokro TV

Salam.

The post SIARAN PERS PENGUNDURAN DIRI ADE ARMANDO SEBAGAI HOST COKRO TV appeared first on Suara Bawah.

“Jika tujuannya mencari keadilan, maka dibutuhkan kesaksian, pembuktian, hingga menghasilkan amar putusan. Jangan kita teruskan tradisi perjuangan kemanusiaan sederajat dengan pepesan kosong isu keadilan. Terbukti, hari ini sikap politik Budiman dihasut oleh pengadilan titipan.”

Bagi banyak orang Budiman Sudjatmiko hanyalah sebuah nama, apalagi sekarang sudah menjadi bulan-bulanan. Tetapi berbeda dengan saya, Budiman adalah teman, lebih lagi namanya termaktub secara Kementerian Hukum dan HAM sebagai Dewan Pendiri Pergerakan Indonesia. 

Sebagaimana, nama Budiman Sudjatmiko, sejajar pada nama-nama lain; Faisal Basri (Ekonom), Arie Sudjito (Wakil Rektor III UGM), Faisol Reza (Politisi PKB), Hanif Dhakiri (Menteri Tenaga Kerja Kabinet Kerja 2014-19), mereka tercantum Dewan Pendiri Pergerakan Indonesia.

Organisasi yang memeluk erat perjuangan kemanusiaan. Satu kewajiban bagi saya untuk membela secara terbuka “pengadilan titipan” terhadap saudara Budiman Sudjatmiko.

Dasarnya, pengadilan titipan itu berangkat dari pertemuan antara Budiman dan Prabowo beberapa hari lalu. 

Tidak menunggu lama, dentuman isu kemanusiaan menerpa Budiman. Seolah, Budiman didudukan pada satu pengadilan jalanan, yang berisik dan tidak punya arah tujuan keputusan.

Pokoknya, Budiman harus disudutkan, wajib dipersalahlan, tidak boleh ada pembelaan, bahkan apa yang sudah diluruskan tetap harus dilawan.

Jika, pertemuan dengan Budiman dan Prabowo dipersoalkan, mengapa orang-orang yang hari ini besua tidak pernah mempersoalkan ketika Koalisi Megawati-Prabowo 2009. 

Apalagi, Ketua Komnas HAM masa bakti 2017-2022 Ahmad Taufan Damanik, sudah pernah meluruskan isu pelanggaran HAM yang digulirkan Agum Gumelar, kepada Prabowo Subianto. 

Apa yang dijelaskan Taufan Damanik pada 2019, masih faktual hingga tulisan ini dinyatakan. Pernyataannya; Bahwa apa yang dituduhkan Agum Gumelar terhadap Prabowo Subianto terkait tragedi “Penculikan 98”, seharusnya diteruskan kepada Jaksa Agung. Agar, semua tuduhan mendapat ruang pembuktian pengadialan.

Nyatanya, hingga ujung Masa Jabatan Prabowo sebagai Kemhan, tuduhan itu tidak pernah hadir sebagai satu nilai kebenaran. Artinya, keterlibatan Prabowo dalam pelanggaran HAM tidak pernah bisa dibuktikan.

Masih meminjam pernyataan saat itu, jika betul surat pemecatan Prabowo Subianto direkomendasikan oleh Dewan Kehormatan Perwira, yang mana Susilo Bambang Yudhoyono juga turut menandatangani. Mengapa pada 10 tahun masa kekuasaan SBY, tuduhan “Penculikan 98” Prabowo tidak pernah dituntaskan.

Paling tidak dalam catatan proses peradilan pelanggaran HAM di Indonesia. Hingga saat ini tidak ada yang mampu dan bisa membuktikan secara meyakinkan bahwa Prabowo Subianto adalah aktor pelanggaran kemanusiaan. 

Jika begitu, dimana salahnya Budiman ?

Konon lagi, Budiman sebagai manusia dan politisi dirinya punya hak untuk bertemu, berteman bahkan sekalipun mendukung Prabowo Subianto. Dalam dirinya masih berderup nyala ke-Indonesia-an. Sebagai manusia yang bebas sikap politik Budiman tidak boleh diadili, apalagi bermotif titipan.

Dalam aspek kepartaian, Budiman Sudjatmiko tidak mendapatkan “ganjaran” dari PDI-P setelah terjadinya pertemuan tersebut. Toh setidaknya hingga detik ini, Budiman belum dijatuhi hukuman bahkan pemecatan akibat “ganjaran” bertemu Prabowo Subianto.

Mari kita bertaruh, jika pada hari yang sakral ini 27 Juli 2023, tepat 27 lalu perjuangan melawan penindasan. Budiman tidak juga dihadapkan pada pemecatan atau setidaknya “ganjaran” dari mekanisme kepartaian. Jangan-jangan pertemuan Prabowo-Budiman adalah “titian jembatan kekuasaan” di masa depan.

Atau mungkin juga inisiator “pengadilan titipan” terhadap Budiman, rabun terhadap segala kemungkinan “kekuasaan” di masa depan. 

Kembali lah pada apa yang diyakini Sutan Sjahrir; “Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan”. Karena pergunjingan “pengadilan titipan” tidak akan sanggup membalikkan keadanan!

Salam Pergerakan!!

Abi Rekso (Sekjen DPN Pergerakan Indonesia)

Kebayoran Baru, 27 juli 2023

The post Budiman dan Pengadilan Titipan <i>(Refleksi 27 Tahun Kudatuli, 27 Juli 1996 – 27 Juli 2023)</i> appeared first on Suara Bawah.

Kemampuan inteletual dan kapasitas verbalnya yang bagus itulah yang menarik perhatian Kawan Faisol Reza (Sekarang menjadi anggota DPR dari PKB) untuk ‘mengadernya’. Memang benar, Haris tumbuh sebagai aktivis yang disegani, dan dipercara menjadi ketua Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP). KPRP ini organisasi terbesar dan paling progresif di Yogya menjelang Soeharto jatuh.

Haris ini menjadi magnet bagi para aktivis senior maupun junior di Yogya terutama setelah terjadi semacam kevakuman kepemimpinan gerakan mahasiswa di Yogya. Saat itu Budiman Sudjatmiko dkk sudah dijebloskan ke bui karena dituduh sebagai dalang di balik kekacauan di kantor DPP PDI. Sementara Andi Arief cs, termasuk Faisol Reza, diculik oleh Tim Mawar.

Di situlah Haris menjadi salah satu pusat perhatian sekaligus dianggap sebagai salah satu pemimpin penting gerakan mahasiswa ‘98. Apalagi KPRP saat itu sudah mempelopori dengan berbagai aksi mahasiswa yang berani bentrok dengan aparat keamanan sebelum mahasiswa Jakarra belum berani turun ke jalan setelah peristiwa Kudatuli ‘96.

Di masa Haris menjadi salah satu tokoh penting itu, memang ada tokoh-tokoh penting lain seperti Puthut EA yang kelak kemudian jadi Sekjen KPRP dan sekarang dikenal dengan pemimpin media Mojok, ada pula aktivis Dema Arie Sujito yang saat ini menjadi salah satu pejabat pembantu rektor UGM, lalu ada aktivis persma yang kemudian jadi aktivis betulan seperti Fendri Ponomban serta masih banyak nama lain yang tidak mungkin disebut satu persatu.

Namun lampu sorot terbesar saat itu memang ada pada sosok Haris. Dia sering menjadi pembicara di lembaga-lembaga aktivis lain yang saat itu marak di Yogya, dan termasuk sosok yang relatif bisa diterima semua kalangan seperti HMI, PMII, KAMMI, dll.

Analisisnya yang tajam disertai pengetahuannya yang luas dan gaya berbahasnya yang khas, adalah modal pentingnya.

Maka sangat masuk akal ketika Haris kemudian diminta memimpin sebagai Ketua Umum PRD. Bahkan saat Budiman dibebaskan pun, pamor Haris tidak meredup. Karena dia memulai dari bawah dan di saat Budiman dipenjara yang relatif tidak tahu perkembangan gerakan mahasiswa, Haris hadir dan menjadi sebagian dari motor penggeraknya.

Yang sungguh disayangkan, setiap bulan Mei, justru para aktivis penting seperti Haris ini jarang diekspose oleh media. Mereka banyak mengekspose orang-orang yang sebetulnya tidak tahu gerakan ‘98 seperti misalnya Budiman. Dia saat itu di dalam penjara dan baru dikeluarkan di era Presiden Gus Dur. Jadi mana mungkin dia tahu soal ‘98? Atau misalnya Adian Napitupulu, yang sebetulnya sosoknya baru dikenal saat Soeharto sudah mulai goyah. Sementara Haris sudah mulai sering ditangkap aparat bahkan sesaat setelah dia masuk UGM pada tahun 1994. Bahkan dia berani muncul di publik ketika banyak mahasiswa tiarap di tahun 1996.

Sejarah ditulis oleh para pemenang. Haris mungkin bukan dianggap sebagai pemenang karena dia tidak menjadi politikus sekarang ini. Tapi oleh ingatan ratusan aktivis di Yogya, dan kelak di Jakarta, dia adalah sosok yang sangat penting.

Dia juga tercatat masih sangat kritis dalam setiap rezim. Ketika SBY berkuasa, Haris sering berhadap-hadapan dengan SBY. Ketika Jokowi menjadi presiden, Haris pun kerap memberi pernyataan kritis lewat media sosialnya.

Haris memang sekarang seperti tidak punya panggung politik. Tapi rekaman hidup masa lalunya menunjukkan dia salah satu pemimpin mahasiswa yang sangat diperhitungkan. Sejarah tak boleh melupakannya hanya karena silau oleh orang-orang yang sekarang ini punya panggung kekuasaan yang megah.

Penulis: Ahmad Rifai

The post Haris Rusly Moti: Aktivis yang Masih Setia Menapaki Jalannya appeared first on Suara Bawah.

Jokowisme sama dengan Leninisme, Maoisme atau Marxisme. Isme-Isme yang saya sebut adalah paham untuk mengubah basis ekomoni kapitalisme guna mendorong perubahan supra struktur masyarakat. Ia bukan sekadar tentang sekian ribu kilo jalan tol yang ada, sekian jariangan kerera bawah tanah, sekian pelabuhan, sekian sekolah atau rumah sakit yang dibangun, sekian trilyun bantuan sosial yang diberikan. Lebih dari itu, Jokowisme merupakan upaya untuk mengubah formasi kapitalisme Indonesia, sebagaimana yang dilakukan Lenin di Rusia, Mao di Tiongkok, Fidel Castro di Kuba, Hugo Caves di Venezuela, Lula di Brasil, atau Evo Morales di Bolivia.

Jokowisme berkaitan dengan perkambangam corok produksi kapitalisme. Harus kita lihat bahwa perkembangan kapitalisme di Indonesia berbeda dengan yang terjadi di Eropa maupun Amerika Serikat. Sebagai negara bekas jajahan, perkembangan kapitalisme  di Indonesia menempuh jalannya sendiri. Tentu hal ini membawa dampak dalam sejarah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus berangkat dari materialisme historis untuk mengetahui dialektika masyarakat Indonesia dalam konteks perkembangan kapitalisme. Dengan begitu kita akan memperoleh landasan yang kokoh tentang Jokowisme.

Cacat Bawaan Kapitalisme Indonesia

Kapitalisme di Indonesia lahir bukan karena hasil Revolusi Industri sebagaimana terjasi di Inggris ataupun Revolusi Sosial di Prancis. Kapitalisme di Indonesia lahir sebagai konsekuensi cengkraman kolonialisme Belanda. Dengan kata lain, kapitalisme di Indonesia lahir karena cangkokan kolonialisme. Belandalah yang menyatukan Indonesia dalam corak produksi kapitalisme.

Pembangunan jalan Anyer Panarukan yang dilakukan Daendels sebagaimana dituliskan oleh Pramoedya Ananta Toer dalam Jalan Raya Pos, Jalan Raya Daendels, bukan semata membuat jalur untuk lalu lintas, tetapi yang lebih penting dari itu adalah usaha Belanda dalam menyatukan pulau Jawa dalam corak produksi kapitalisme. Begitu pula pembangunan jalur kereta api bukan karena Belanda giat membangun infrastruktur, tetapi karena modal harus menyebar ke seluruh Jawa. Dengan begitu perkebunan tebu, kopi maupun teh milik borjuasi Belanda bisa menghasilkan akumulasi modal lebih besar. Dan lebih penting lagi, menyapu corak produksi agraris menjadi corak produksi kapitalis industri. Maka mulai lahirlah kelas buruh sebagai konsekuensi logis perkembangan kapitalisme.

Belanda bisa dikatakan sangat Jawasentris. Kapitalisme hanya berkembang pesat di Jawa, sementara di luar Jawa tidak menjadi pusat perhatian.  Perkebunan memang dibuka dibeberapa daerah di Sumatera, namun kurang mendapatkan tidak digarap dengan serius. Hal ini tentu menjadi masalah hingga saat ini. Modal tidak berkembang merata antara di Jawa dan luar Jawa. Ketimpangan modal ini berkonsekuensi pada ketimbangan kemajuan di wilayah-wilayah Indonesia. Corak produksi kapitalisme hanya terkonsentrasi di Jawa dan membiarkan keterbelakangan di luar Jawa.

Kapitalisme cangkokan juga membawa akibat serius yaitu tidak tumbuhnya borjuasi pribumi. Belanda memang tidak menghendaki itu. Para priyayi maupun penguasa pribumi tidak didorong tumbuh menjadi kelas borjuasi. Belanda justru mempertahankan struktur feodal demi kentingan borjuasi Belanda. Tugas priyayi dan penguasa lokal hanya membantu borjuasi Belanda, baik merampas alat produksi petani berupa tanah untuk industri perkebunan maupun untuk mengerahkan tenaga kerja murah, di samping tentu saja sebagai petugas penarik pajak.

Tidak munculnya borjuasi pribumi membawa dampak besar dalam sejarah kapitalisme Indonesia. Pascakolonialisme, bangsa Indonesia harus kelimpungan karena tidak hadirnya borjuasi pribumi. Sukarno harus membuat program Benteng guna merangsang tumbuhnya kaum borjuasi. Ketika Sukarno melakukan nasionalisasi perusahan-perusahaan Belanda, borjuasi pribumi ternyata tidak siap sehingga tentaralah yang mengambil alih. Inilah cikal bakal tentara tumbuh menjadi borjuasi bersenjata. Lebih parahnya lagi, lewat PP 10/1959, Sukarno dan tentara justru membabat borjuasi Tionghoa yang relatif tangguh dan mandiri. Rasisme membuat borjuasi Tionghoa yang tumbuh sejak era kolonial harus meninggalkan tempat usahanya. Para penentang rasisme Sukarno seperti Pramoedya Ananta Toer justru diterungku.

Usaha Sukarno untuk mendorong tumbuhnya borjuasi pribumi belum selesai ketika ia disampu oleh Amerika Serikat dan Angkatan Darat sehingga pecah Peristiwa 1965. Peristiwa ini menjadi awal runtuhnya rezim Sukarno dan dibabatnya kekuatan progresif. Soeharto tampil ke muka, dengan didukung modal asing membawa perubahan pada corak produksi kapitalisme di Indonesia.

Richard Robinson lewat “Indonesia: The Rise of Capital” yang merupakan buku terbaik hingga saat ini yang menjelaskan formulasi kapitalisme pada era Orde Baru. Robinson dengan tajam dan data yang akurat serta rinci, membongkar perkembangan ekonomi politik Orde Baru. Usahanya diawali dengan menganilasa kapitalisme pra dan pascakolonial, membuat analisanya kokoh.

Selama Orde Baru, kapitalisme berkembang sangat pesat. Sebagaimana penjelasan Robinson, negara hadir sebagai katalisotor munculnya kelas borjuasi domestik. Mereka mulai tumbuh dan terus berkembang hingga mencengkram negara. Namun, dalam perkembangannya, borjuasi domestik ini tetap menyusu pada negara. Maka terjadilah persetubuhan antara modal dan birokrasi. Para borjuasi domestik yang berkembang menjadi raksasa kolongmerat raksasa tumbuh bukan karena persaingan bebas di pasar, namun karena kolusi dengan kekuasaan yang korup yang tersentralisir di bawah ketiak Soeharto.

Konsekuensi kronisme antara borjuasi domestik dan penguasa adalah pengkhianatan terhadap watak kelasnya. Bila saudara mereka di Eropa dan Amerika Serikat dalam pertumbuhannya menuntut demokrasi liberal agar mereka bisa berkembang dengan pesat, borjuasi domestik di Indonesia tidak peduli dengan itu. Mereka rela hidup di bawah rezim diktator seperti Soeharto asal kepentingan ekonomi politik mereka tetap terjaga. Akibatnya, perkembangan borjuasi domestik tersebut tidak membawa perubahan supra struktur masyarakat. Mereka rela menggadaikan apapun demi kepentingan modal tetap aman. Maka tidaklah mengherankan kalau rezim Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun karena borjuasinya cukup nyaman hidup dalam kekuasaan yang otoriter.

Jokowisme: Jalan Baru Kapitalisme Indonesia

Jokowi berusaha menjawab problem-problem kapitalisme yang telah diuraikan di atas. Jokowi berusaha meletakkan kapitalisme pada relnya sehingga bisa berkembang ke arah liberalisme. Sebagai borjuasi yang tumbuh di era kapitalisme kroni rezim Soeharto, tentu Jokowi merasakan dampaknya. Ia tumbuh bukan dari kroni kekuasaan saat itu tentu banyak mengalami kesulitan-kesulitan dalam berusaha. Omnibus law merupakan salah satu perangkat yang dibuat Jokowi agar kapitalisme konsisten di jalannya. Bila kapitalisme berjalan secara konsisten maka diharapkan melahirkan borjuasi yang tangguh, lahir bukan dari kronisme seperti zaman Orde Baru, melainkan lewat pertarungan di pasar bebas kapitalisme. Syarat borjuasi yang tangguh ia tak menyusu pada kekuasaan. Dengan begitu mereka akan teguh dengan watak kelasnya dalam menyokong demokrasi dan ekonomi liberal.

Bila borjuasi Indonesia konsisten maka juga akan melahirkan kelas buruh yang kuat pula. Serikat-serikat buruh akan dibiarkan tumbuh kuat sebagai penyeimbang borjuasi. Seperti yang terjadi di Eropa, ketika borjuasi dan kelas burunya kuat maka akan terjadi negoisasi dan kompromi yang kemudian akan melahirkan negara kesejahteraan.

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan upaya dari Jokowi agar tak terjebak pada Jawasentris. Begitu pula pembangun jalan trans Papua dan trans lainnya di luar Jawa. Seperti yang dilakukan Lenin pasca Revolusi Oktober 1917 yang langsung menitikberatkan pada infrastruktur jalan dan listrik, Jokowi melakukan hal serupa. Tujuannya apa? Agar modal bisa berkembang ke seluruh wilayah Indonesia, agar industrialisasi tak berpusat di Jawa semata, sehingga Indonesia benar-benar dalam satu ikatan ekonomi politik kapitalisme. Tanpa modal yang menyebar, maka masyarakat Indonesia akan tetap tersungkup dalam masyarakat agraris, tak mampu bertransformasi menjadi masyarakat industri. Akibatnya, kita akan tetap menjadi Negara Dunia Ketiga.

Bila kapitalisme berjalan konsisten maka jumlah petani akan menyusut. Pertanian saat ini dengan pematang-pematang di sawah maupun ladang tidak efektif. Dengan sistem seperti itu teknologi pertanian modern tidak bisa diterapkan sehingga cara-cara tradisonal yang dipakai. Akibatnya, produk pertanian tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Impor pun terus terjadi. Jika kapitalisme berjalan konsisten, maka pertanian akan berubah menjadi industri dengan teknologi yang maju. Para petani akan berubah menjadi kelas buruh di industri-industri pertanian. Produkvitas hasil pertanian bisa dipacu agar selain bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri juga bisa diekspor. Potensi pertanian yang besar bisa dimaksimalkan.

Seperti yang diulas Karl Marx dalam The Eighteenth Brumaire of Luis Bonoparte bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk bertidak, namun kebebasan tersebut tidak bisa mutlak karena ada pagar kondisi riil berupa konteks sejarah dan pertarungan-pertarungan masa lalu. Dalam upaya mengkonsistenkan kapitalisme, Jokowi mengalami problem seperti yang disampaikan Marx. Ada sisa-sisa borjuasi dari masa lalu yang tetap menghendaki kapitalisme kroni. Mereka akan terus berupaya memukul mundur usaha Jokowi membuat jalan baru kapitalisme Indonesia. Bisa jadi sisa-sisa masa lalu itu ada di partainya sendiri, PDIP. Di tengah situasi seperti itu Jokowi tetap harus melakukan negoisasi dan kompromi. Inilah yang membuat Jokowi seolah-olah tidak konsisten. Dan ini wajar terjadi karena dukungan terhadap Jokowi belum cukup kuat untuk secara frontal membabat sisa-sisa borjuasi lama yang ingin tetap menyusu pada kekuasaan. Mereka lebih memilih melakukan Korupsi, Korupsi dan Nepostisme dibanding bertarung bebas dalam sistem kapitalisme liberal.

Tentu saja tugas pengganti Jokowi adalah meneruskan jalan baru kapitalisme yang telah dirintis Jokowi. Siapa dia? Seperti yang telah diutarakan Deng Xiaoping, tidak penting kucing itu berwarna putih, hitam atau merah. Yang terpenting kucing itu berani dan bisa menangkap tikus.

Penulis: Endhiq Anang P (Alumnus Filsafat UGM)

The post Tentang Jokowisme appeared first on Suara Bawah.

Tiap muncul di hadapan media, wajah Sri Mulyani terlihat lebih pucat. Matanya sayu seperti kurang tidur. Berkali-kali merasa sedih serta dikhianati anak buahnya sendiri. Dan terlihat lebih sensitif dan agresif terhadap pertanyaan jurnalis, bahkan tak segan menohok balik. Tonton saja wawancaranya dengan Andy F. Noya di acara Kick Andy.

Sebagian kecil apa yang dipertontonkan Sri Mulyani tersebut, sukses besar membuat arus konsentrasi terbelah. Publik yang seharusnya mendorong Sri Mulyani untuk mempertanggungjawabkan kementerian yang ia pimpin, publik yang seharusnya mempertanyakan pencitraan yang dibangung Menkeu ternyata tidak koheren dengan kejadian aslinya, malah menjadi sebaliknya.

Sebagian arus publik (untuk tidak menyebut buzzer) memberikan puja, puji, dan empati kepada Sri Mulyani. Pada tahap ini, suka atau tidak suka kita perlu angkat topi bahwa Sri Mulyani tahu cara terbaik untuk mencuci tangannya sendiri.

Sri Mulyani Pengasong Utang Bank Dunia

Pada suatu kesempatan wawancara di kanal Youtube Akbar Faizal,  Anggota Komisi XI DPR RI, Akhmad Misbahun menyentil pertumbuhan ekonomi dan keluarnya Indonesia dari kengerian pandemi Covid-19.

Misbakhun membenarkan pertumbuhan dan hebatnya recovery Covid-19, tetapi itu semua adalah semu jika ditelaah detailnya. Ekonomi yang ditopang dari hutang adalah pilihan paling mudah. Siapa yang tidak bisa berhutang? Orang tidak bisa baca tulis saja tidak perlu susah payah, apalagi menteri keuangan terbaik di dunia.

Banyak opsi dan metodologi, menurut Misbahun, yang bisa dicoba. “Tax ratio kita paling rendah ketimbang negara di ASEAN lain.  Negara sebesar Indonesia tax rationya sebesar 8%-9%, bahkan pernah 12% pada 2005. Jika setiap tahun tax ratio naik o,2% / 0,3%, sekarang 2023 seharusnya sudah 15% lebih tax ratio Indonesia. Artinya, kalau PDB Indonesia 15% dari 20.000, Indonesia sudah punya 3.000 lebih penerimaan pajak. Indonesia tidak perlu berhutang. Ditambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kita jadi punya 4.000. Surplus APBN kita!,” ujar Misbahun.

Ucapan Misbakhun ini sangat masuk akal. Pemasukan ada. Bahkan sudah seperti kompeni saja kalau meneror masyarakat soal pajak. Bayangkan saja, saat ini utang Indonesia tembus Rp 7.554 T, yang katanya bikin bulu kuduk Menkeu berdiri?

Sebenarnya kenapa hutang terus menerus? Apakah sebegitu miskinnya bangsa ini? Tidak becusnya Menkeu mengelola keuangan negara? Atau memang skenarionya supaya Indonesia sengaja dijerat hutang agar “tetap terkendali”?

Ada pola-pola menarik jika kita mau mencermati soal hutang ini. Ketika Indonesia hampir mengambil hutang, selalu ada narasi-narasi buruk perihal ekonomi Indonesia serta narasi-narasi kemanusiaan untuk mendapatkan pemakluman.

Misalnya saja ketika Covid-19, Sri Mulyani “buka-bukaan” soal alasan pemerintah “harus” menambah utang negara atau utang pemerintah. Alasannya sungguh mulia, “menyelamatkan nyawa manusia tidak bisa ditawar. Sehingga pemerintah harus jor-joran menyediakan anggaran untuk penanganan kesehatan sesuai kebutuhan”. 

Menurutnya, semakin lama penanganan Covid-19, maka semakin besar pula resiko rusaknya perekonomian negara. Maksudnya adalah semakin lama mengambil hutang, maka semakin lama pula pemerintah terutama Sri Mulyani petantang-petenteng menjadi pahlawan penyelamat bangsa.

Galaknya negara dalam merapok rakyat sendiri melalui pajak dan cukai ternyata tidak bisa menjadi solusi jika terjadi krisis. Sebab uang yang ditarik dari rakyat itu dijadikan bancakan oleh pegawai Sri Mulyani sendiri. 

Mungkin Sri Mulyani sudah tahu jika kementeriannya adalah sarang para tikus, tetapi dia tetap diam. Toh semakin berantakan perekonomian bangsa, semakin besar peluang untuk membawa nasabah kepada bank dunia?

Begitulah, setiap negara mengajukan uang, selalu ada narasi ketakutan di dalamnya. Dan sosok yang selalu mengucapkan itu adalah Sri Mulyani, sang menteri keuangan terbaik di dunia yang sedih karena dikhianati anak buahnya. 

Apakah Sri Mulyani The Agent of Fear?

Mari kita kembali ketika perang Rusia-Ukraina pecah. Di mana kemudian terjadi ketidakstabilan harga minyak dunia, inflasi, dsb. Potensi krisis ekonomi menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. 

Yang dilakukan Sri Mulyani saat itu begitu gencar menyuarakan kekhawatirannya terhadap masalah ekonomi Indonesia. Seperti yang ia posting pada laman instagramnya, Sri Mulyani menyoroti tunawisma Amerika Serikat (AS). Meroketnya tunawisma di AS diakibatkan oleh perlambatan ekonomi yang saat itu banyak terjadi di sejumlah negara. 

Sebagai sosok yang berurusan langsung dengan keuangan negara, tentu postingan ini  bisa dimaknai sebagai suatu hal yang urgen: Amerika yang adidaya saja sedang kesusahan, apalagi Indonesia yang begini-begini saja?

Namun Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono, menganggap apa yang ditulis Sri Mulyani tersebut terlalu berlebihan. Persoalan gelandangan di kota-kota besar AS sudah menjadi masalah umum,bukan berarti itu adalah indikasi langsung fenomena inflasi yang sedang terjadi. 

Bambang Haryo tampaknya sudah gemas dengan meneteri keuangan satu ini. Ia menganggap Sri Mulyani sedang berakting untuk menciptakan narasi bahwa keadaan ekonomi Indonesia saja lebih baik dari negara besar seperti AS. Sekaligus untuk menjustifikasi informasi bahwa krisis ekonomi memang nyata di depan mata.

Senada dengan Bambang, PinterPolitik.com pernah dengan lugas menulis, jika beberapa pejabat tinggi seperti Sri Mulyani memang sedang menjalankan narasi ketakutan krisis ekonomi secara berkala.   

Lantas jika hal itu benar, kenapa Sri Mulyani perlu memainkan narasi ketakutan ekonomi?

Jawabannya karena Rasa Takut Adalah Ekonomi. Secara ringkas, ekonomi adalah ilmu yang memelajari perilaku manusia dan kemampuan untuk mengelola sumber daya yang bersifat terbatas. Seiring perkembangan zaman, taktik dan strategi dalam ilmu ekonomi sebagian besar termotivasi oleh ketakutan manusia terhadap kehilangan kesempatan mengamankan sumber daya demi kehidupannya.

Filsuf Skotlandia, Adam Smith dalam Theory of Moral Sentiments, Essay on Philosophical Subject, menjelaskan bahwa rasa takut manusia adalah “hasrat terbesar manusia”. Di dalam ekonomi, ketidakmampuan mendapatkan akses makanan adalah ketakutan terbesar yang secara naluriah akan dihindari oleh manusia. Penjelasan Adam Smith itu menjadi kenyataan pahit yang mungkin perlu diterima agar roda perekonomian dunia tetap terus berputar, kemampuan manusia untuk mengelola ketakutan begitu dibutuhkan.

Kita tahu, Sri Mulyani memiliki latar belakang yang kuat di dunia ekonomi. Rasanya tidak terlalu mengada-ada untuk menyimpulkan jika Sri Mulyani sering menggunakan rasa takut publik, sebab ia sadar jika hal itu merupakan alat terkuat pemerintah untuk mengatur ekonomi negara. 

Ini hanyalah interpretasi belaka terhadap puzzle kehidupan pemerintahan Sri Mulyani. Namun jika semua di atas adalah hal yang benar, berarti Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan culture of fear. 

Dalam konteks ini, silahkan baca karya Gustave Gilbert berjudul Nuremberg Diary. Gustave menceritakan efektivitas budaya ketakutan yang dijelaskan oleh salah seorang petinggi Nazi Jerman, Hermann Goering. Menurut Georing, masyarakat harus dibuat takut agar mereka menyetujui narasi yang sedang dimainkan oleh pemerintah. Contohnya silahkan tengok catatan sejarah Perang Dunia II, bagaimana Hitler berhasil membuat propaganda Jerman ditindas dan diserang oleh orang Yahudi, sehingga orang Jerman yang menolak ide perang malah berbondong-bondong menjadi tentara nasionalistik.

Lalu apa hubungan Sri Mulyani dengan ketakutan ini? Silahkan cermati sendiri. Cermatilah jika Sri Mulyani sudah memainkan narasi ketakutan, maka tak lama akan ada keputusan besar yang akan keluar.

Bagi pemerintah Sri Mulyani menjadi ujung tombak yang ampuh untuk mengalihkan perhatian publik. Bagi Bank Dunia, Sri Mulyani adalah agen untuk menejerumuskan suatu negara terperosok lebih dalam ke dalam jurang hutang. Semoga ini tidak benar-benar terjadi.

Bank Dunia Menyelamatkan Agennya, Sri Mulyani?

Mei 2010 mungkin adalah bulan yang melegakan bagi Sri Mulyani lantaran SBY menyetujui pengunduran dirinya. Pada transkrip pernyataan Presiden SBY Tentang Sri Mulyani, SBY menyetujui setelah mendengarkan permohonan Sri Mulyani yang akan hengkang dari Indonesia ke Washington DC menjadi managing director Bank Dunia.

September 2015, pada peluncuran laporan survei keterbukaan anggaran 2015 di Washington, Sri Mulyani curhat soal tekanan elit ketika menjadi Menkeu era SBY. 5 tahun setelah berlalu, Sri Mulyani baru curhat alasannya mengundurkan diri selain dirantai oleh Bank Dunia. 

Padahal, Indonesia Monitor mencatat, saat pengunduran dirinya, Sri Mulyani sedang dililit aneka skandal, mulai dari Bank Century, kasus Gayus Tambunan, hingga perkara Paulus Tumewu. Banyak pihak waktu itu mempertanyakan keputusan mundur Sri Mulyani dan malam memilih hengkang ke Washington DC untuk mengabdi kepada lintah darat. Banyak pihak pula yang menilai Sri Mulyani sengaja menghindari jeratan hukum, khususnya kasus Century yang sudah memasuki tahap pemeriksaaan saksi-saksi oleh KPK.

Revrisond Baswir, Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan jika Bank Dunia telah melaksanakan upaya penyelamatan terhadap “agen terbaiknya”. Selama ini Sri Mulyani adalah ekonom penganut aliran neoliberalisme, di mana negara yang menjadi markas Bank Dunia menjadi biang keroknya. Dan saham Bank Dunia terbanyak dimiliki oleh Amerika. 

“Ini SOP (Standard Operating Procedure) yang berlaku di mana-mana, termasuk di Indonesia. Kalau ada agen-agennya mengalami kesulitan pasti akan ditarik oleh Bank Dunia dan Amerika Serikat. Itu sudah lazim. Kasus yang dialami agen-agennya nanti biasanya dipetieskan. Jadi, intervensi hukum atas negara-negara dunia ketiga itu sudah biasa,” papar ekonom dari UGM Revrisond Baswir kepada Indonesia Monitor.

Sri Mulyani dianggap setia menjalankan program neoliberalisme di Indonesia, sehingga ketika ia terkena kasus hukum Bank Dunia merasa memiliki kewajiban untuk menyelamatkannya. 

Membaca catatan berita tahun-tahun itu memang mengejutkan. Misalnya saja, Aktivis 77-78 Abdulrachim dengan keras mengatakan jika Sri Mulyani berhasil menyelamatkan aset-aset Amerika di Indonesia. Sri Mulyani berhasil menyelamatkan perusahaan Halliburton di Indonesia yang diduga mengemplang pajak. Perusahaan ini milik Dick Cheney, mantan wakil presiden George Bush.

Bukan hanya itu, Masinton Pasaribu yang waktu itu menjabat Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), menuding Sri Mulyani adalah kepanjangan tangan kepentingan pemodal asing untuk menggarong potensi keuangan dan ekonomi Indonesia. Maka setiap ada kasus yang menimpa Sri Mulyani, Amerika tidak tinggal diam.

“Selama menjadi menteri, Sri Mulyani menunjukkan keberhasilannya dalam menjalankan proyek-proyek utang luar negeri, khususnya dari Bank Dunia. Selain itu, dia juga menjadi aktor utama di balik lahirnya berbagai undang-undang nekolim di bidang investasi, perdagangan, dan keuangan yang memang dibiayai oleh utang luar negeri dari World Bank,” beber Masinton.

Perihal utang Indonesia kepada Bank Dunia, Direktur Negarawan Centre waktu itu, Johan O Silalahi, juga pernah mengkhawatirkan penarikan Sri Mulyani ke Bank Dunia. Hal itu akan memuluskan kreditur asing untuk menggelontorkan utang jor joran ke Indonesia, dan jaminannya adalah aset Indonesia yang luar biasa.

Johan mewanti-wanti pemerintah untuk hati-hati mempekerjakan Sri Mulyani, karena sosok Sri Mulyani dikenal sebagai bagian dari jaringan Mafia Berkeley yang mengedepankan kepentingan asing dibanding kepentingan nasional.

Apakah kasus sekarang ini berkaitan erat dengan Sri Mulyani di era dulu. Apa yang kira-kira terjadi di depan nanti? Sri Mulyani diselamatkan atau ini semua bagian dari operasi yang tujuannya amat rahasia? Entahlah.

The post Sri Mulyani, Agen Washington DC yang Menyamar Menjadi Menkeu Indonesia? appeared first on Suara Bawah.

Setiap hari kita juga selalu disuguhi oleh prestasi yang luar biasa atas kerja Sri Mulyani. Sampai muncul kredo siapapun presidennya, tidak ada yang lebih jago mengurusi keuangan negara selain sosok Sri Mulyani. 

Prestasi yang luar biasa itu senantiasa disampaikan pula dalam laporan-laporan Sri Mulyani bahwa reformasi birokrasi telah dilakukan di tubuh Kementerian Keuangan, sehingga berhasil memberikan penerimaan negara yang besar. 

Sebesar apa? Setidaknya melebihi dari target yang ditentukan. 

Atas kerja itu, maka sudah selayaknya para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Keuangan mendapatkan bonus. Bonus berupa tunjangan kinerja di ‘kementerian sultan’ yang terendah sebesar Rp5,36 juta dan tertinggi mencapai Rp 117,3 juta. 

Tunjangan kinerja itu merupakan yang tertinggi dibandingkan berbagai kementerian dan lembaga yang ada negara ini. Kita memakluminya. Karena reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Sri Mulyani menuntut biaya. 

ASN di Kementerian Keuangan haruslah kaya supaya tidak tergiur untuk korupsi dan melakukan penyelewengan terhadap uang negara yang dikelola. 

Kita dibuat percaya bahwa sosok Sri Mulyani mampu mengubah setan menjadi malaikat di Kementerian Keuangan dengan skema gaji tinggi dan bonus besar. 

Tetapi, kepercayaan itu runtuh ketika Ketua Komite Nasional Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud MD di Komisi III DPR RI menjelaskan bahwa data yang disampaikan Sri Mulyani sehari sebelumnya, di hadapan Komisi XI DPR, adalah data yang salah. 

Sri Mulyani, setidaknya sampai rapat antara Mahfud MD dengan Komisi III DPR, masih meyakini telah membawa ASN di Kementerian Keuangan telah berubah menjadi malaikat dengan reformasi birokrasi yang dijalankannya.  

Baca: Inilah Modus-Modus yang Digunakan Oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Memalak Pengusaha Rokok Ilegal!!!

Keyakinan ini terlihat dari presentasi yang disampaikan Sri Mulyani di hadapan DPR. Dengan bersemangat ia menjelaskan reformasi birokrasi yang dijalankannya. Termasuk tidak mungkin memberi tempat bagi ‘penjahat’ untuk mendapatkan promosi jabatan.  

Namun, data yang diungkapkan Mahfud MD memperlihatkan laporan terkait aliran dana mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang disampaikan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sama sekali tidak sampai kepada Sri Mulyani. 

Bahkan, Mahfud MD menjelaskan laporan PPATK sampai diserahkan secara langsung dan terdapat berita acara penerimaan. Terdapat pula tanda tangan dalam berkas tersebut. 

Dugaan Mahfud MD laporan yang disampaikan PPATK sama sekali tidak sampai kepada Sri Mulyani. Atau ada oknum yang sengaja menutup akses. 

Fakta ini mengecewakan kita semua. Kita  yang selama ini bangga mempunyai Menteri Keuangan yang pintar tiba-tiba menjadi bodoh karena selama belasan tahun dikibuli oleh anak buah sendiri.

Benarkah Sri Mulyani, perempuan paling berpengaruh urutan ke 47 di dunia sebodoh itu? Bertahun-tahun dia dibodohi oleh orang di sekitarnya. 

Tetapi, posisi Sri Mulyani di Kementerian Keuangan adalah pucuk pimpinan. Posisi strategis untuk mengorkestrasi lembaga penting yang menjadi bendahara negara. Posisi itu juga telah dia duduki lama. Bahkan lintas pemerintahan. 

Kita juga wajib curiga atas gelagat Sri Mulyani. Sebab, bila Sri Mulyani bukan orang bodoh, maka dia sebenarnya sedang pura-pura tidak tahu atas apa yang terjadi di lingkungan kerjanya. 

Namun, apakah mungkin? 

Korupsi, misalnya, kerap kali berpengaruh dengan gaya hidup seseorang. Ketidakwajaran dari para pelaku korupsi acapkali justru tampak dari keinginannya untuk menikmati hasil kejahatan dan otomatis gaya hidupnya berubah. 

Baca: Solusi Sri Mulyani: HARAKIRI !

Sebagai orang yang setiap hari bersama bawahannya apakah mungkin Sri Mulyani tidak mampu memindai perubahan yang terjadi? 

Bahkan, mendapati bawahannya memiliki klub moge Sri Mulyani tidak tahu? Kita hanya melihat Sri Mulyani terkejut mendapati fakta itu. 

Sri Mulyani juga terlihat kaget setelah mengetahui ada bawahannya yang ternyata menyimpan kekayaan tak wajar yang terungkap ke publik dari aktivitas hariannya di media sosial. 

Dan tidak hanya satu ASN di Kementerian Keuangan yang seperti itu. Setelah Rafael Alun Trisambodo, ada Eko Darmanto di Jogja, ada pula Andhi Pramono di Makassar. Ketiganya justru tidak menyembunyikan kekayaan, malah bangga dengan mengungkap ke media sosial. 

Apakah selanjutnya, Sri Mulyani akan kaget lagi mendapati bahwa selama ini dia telah ditipu oleh bawahannya, yang menutup akses pelaporan PPATK, sehingga membuat dia malu karena presentasi data yang salah di depan Komisi XI DPR RI? 

Atau, jangan-jangan, sebenarnya yang terjadi lebih mengejutkan, kita semua justru dikibuli oleh deretan prestasi yang diungkap selama ini tentang sosok Sri Mulyani, namun sebenarnya dialah orang di balik skandal Rp349 triliun transaksi mencurigakan dan kejanggalan-kejanggalan lain di Kementerian Keuangan.

The post Sri Mulyani: Bodoh, Pura-pura Tidak Tahu, atau Jangan-jangan Terlibat? appeared first on Suara Bawah.

Itu sebabnya, makin ke sini makin mudah kita menemukan rokok ilegal. Tidak perlu jauh-jauh di pelosok desa yang relatif jauh dari pantauan petugas, kini rokok ilegal seperti dijual bebas di warung-warung, ditawarkan secara terbuka di media sosial dan marketplace.

Nyaris tanpa pemantauan. Atau sebenarnya sengaja dibiarkan karena menjadi sumber pendapatan sampingan bagi oknum-oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kecurigaan ini bukan tanpa bukti, terlebih Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait adanya pergerakan uang yang mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.

“Sebagian besar dana itu ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,” kata Mahfud MD.

Angka itu merupakan angka kecil bila melihat pergerakan rokok ilegal. Data tahun 2021 saja, dari data lembaga riset Indodata, rokok ilegal telah mengambil porsi 26,30% atau mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp53,18 triliun rupiah dalam setahun.

Pada tahun 2022 dan 2023 kerugian negara yang diakibatkan oleh peredaran rokok ilegal kemungkinan akan jauh lebih besar lagi. Mengingat keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meningkatkan tarif cukai sebesar 10% untuk tahun 2023 dan 2024.

Keputusan Sri Mulyani pastinya disambut dengan gembira oleh produsen rokok ilegal, karena pemerintah justru memberi peluang bagi rokok ilegal mendapatkan tempat yang lebih baik di pasaran.

Tetapi bagamanapun gembiranya produsen rokok ilegal, tentu lebih gembira lagi oknum-oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebab, meningkatkannya tarif cukai bagi tumbuh suburnya rokok ilegal. Tetapi, bagaimana pun tindakan memproduksi dan mengedarkan rokok ilegal adalah tindakan yang melawan hukum yang diawasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Produsen rokok ilegal tentu tidak dapat bergerak tanpa ‘izin’ oknum-oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kongkalingkong antara produsen rokok ilegal dan oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ditengarai terjadi secara massif, sehingga bisa mengakibatkan rokok ilegal berjaya, hingga sanggup mengambil seperempat lebih porsi dari pangsa pasar rokok di Indonesia.

Dari data yang kami himpun dari berbagai sumber, berikut ini modus-modus yang dilakukan oknum-oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membantu produsen rokok ilegal.

Permainan Izin Perusahaan

Perizinan menjadi mainan bagi oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pabrik rokok baik baru dan lama diperbolehkan beroperasi meskipun tidak sesuai ketentuan apabila memberi ‘sesuatu”.

Oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bisa menutup mata atas ketidaklayakan pabrik bedasarkan aturan perundang-undangan. Syaratnya, pengusaha rokok ilegal harus menyerahkan uang untuk menutup mata oknum-oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Beri Upeti, Maka Usaha Rokok Ilegalmu Bisa Jalan

Oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meminta setoran upeti rutin kepada pengusaha rokok ilegal yang telah dia ketahui keberadaannya serta pergerakkannya.

Dengan membayar upeti itulah ada kewajiban dari Oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memberikan informasi penting kepada pengusaha rokok ilegal. Bila ada operasi rokok ilegal, maka produsen yang telah membayar akan diberi informasi terlebih dahulu sehingga punya waktu untuk memindahkan barang bukti atau berhenti memproduksi sementara waktu.

Upeti diterima oleh oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini tidak dimakan sendiri oleh oknum penerima setoran. Dia perlu membagikan setoran kepada pihak-pihak yang ikut bermain di lembaganya, juga kabarnya para petinggi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pura-pura Tertangkap
Kewajiban Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memerangi rokok ilegal tidak bisa ditinggalkan. Oknum paham betul kewajiban itu, maka dia akan memfokuskan operasi kepada pemain baru yang belum setor upeti.

Hal ini mengikuti prinsip tak kenal maka tak sayang. Dengan cara berkenalan seperti itu, maka pengusaha rokok ilegal baru itu kemudian akan disayang oleh oknum-oknum tersebut serta ‘dijaga’ kelangsungan usahanya.

Lelang Barang Bukti

Barang hasil tangkapan itu sebagian kecil dimusnahkan dengan pendokumentasian yang baik agar terlihat bekerja.

Selebihnya, oknum akan minta untuk ditebus kepada pengusahanya. Atau kamu percaya bahwa selama ini operasi tangkap tangan rokok ilegal hanya terhenti pada penangkapan kurir berikut rokok ilegal sebagai bukti? Tanpa tindak lanjut pengusutan di hulunya?

Lelang Asset

Barang bukti berupa kendaraan kurir rokok ilegal juga dimanfaatkan oleh oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meminta tebusan. Bila tidak ditebus, maka akan dicarikan pihak lain yang mau menebus. Hasilnya diambil oleh oknum-oknum tersebut.

Pita Cukai Rusak Juga Berharga
Pita cukai yang rusak juga dijadikan ajang bagi oknum-oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencari rupiah.

Pita cukai yang tidak lolos kualifikasi itu dijual dengan harga murah kepada produsen rokok ilegal untuk mengelabui. Sedangkan dalam laporan ke atas, pita cukai rusak telah dilaporkan telah dimusnahkan.

Kuota Cukai

Kuota cukai juga menjadi ajang pencariaan uang haram oleh oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini merujuk pabrikan kecil hingga menengah dengan golongan tertentu yang jumlah produksinya dibatasi sehingga tarif cukai lebih murah.

Tetapi, dengan bantuan oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka pabrik bisa menambah jumlah produksinya sedangkan tarif cukai rokok yang dibayarkan tidak mengalami kenaikan.

Dugaan permainan yang dilakukan oleh oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanyalah sebagian kecil dari gerombolan besar oknum yang tersembunyi di Kementerian Keuangan.

Ibarat dua tikus terlihat di suatu rumah, maka kemungkinan besar terdapat sarang tikus besar yang menyembunyikan tikus-tikus lain.

Kini, setelah gempa 300 triliun yang diungkap Mahfud MD, adalah waktu yang tepat untuk bersih-bersih sarang tikus tersebut agar rumah kita bersama bernama Indonesia

Jalan terus, Pak. Sampai terbongkar.

The post Inilah Modus-Modus yang Digunakan Oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Memalak Pengusaha Rokok Ilegal!!! appeared first on Suara Bawah.

Setelah SBY, Sri Mulyani kembali meneruskan menjabat Menteri Keuangan era Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejak 27 Juli 2016 hingga 2023 . Delapan tahun lamanya. Total sudah 13 tahun Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan. Namun pertanyaan yang menggelitik adalah, apa saja yang telah dicapai dari masa jabatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang panjang itu?

Jawabannya lumayan jelas dan terang. Pada era pemerintahan Presiden SBY, meledak skandal kejahatan perbankan Bank Century, yang biasa disebut Century Gate sebesar Rp. 6,7 triliun. Kasus Century Gate ini diduga melibatkan Sri Mulyani sebagai pengambil keputusan penting ketika itu. Kasus ini nyaris saja menjatuhkan SBY dari kursi Presiden. Namun SBY berhasil lolos dari skandal Century Gate.

Begitu juga dengan Sri Mulyani, yang berhasil lolos dari jeratan hukum skandal Century Gate. Ternyata bukan hanya itu skandal saat Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ada juga kasus mafia pajak yang melibatkan pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP), Gayus Tambunan. Kasus ini meledak di era SBY sebagai presiden. Memang hebat luar biasa Menteri Sri Mulyani ini.

Sementara di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, hasil dari kepemimpinan Sri Mulyani juga nyata dan telanjang. Publik dihebohkan oleh kasus mafia pajak, yang kali ini melibatkan pejabat eselon dua di Ditjen Pajak, Angin Prayitno. Ternyata Angin ini bukan sembarang pejabat. Faktanya Angin Prayitno adalah anak buah yang diangkat dan dilantik sendiri oleh Sri Mulyani untuk menjadi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan.

Hebat benar dan prestisius jabatan satu ini di Ditjen Pajak, sebab dipastikan tidak semua orang bisa meraih jabatan paling basah tersebut. Jabatan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak ini hanya bisa ditempati oleh orang terbaik, pilihan dari Menteri Sri Mulyani. Sayangnya, Angin Prayitno bernasip apes, karena menjdi pesakitan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Harta jumbo Angin Prayitno berhasil dilacak dan disita oleh KPK, nilainya sebesar Rp 57 milyar. Luar biasa besar untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon dua di Kementerian Keuangan. Angin dibawa KPK ke Pengadilan. Hasilnya, majelis hakim menyatakan Angin Prayitno terbukti bersalah telah menerima suap dari kuasa khusus wajib pajak PT. Bank Pan Indonesia (Panin), Veronika Lindawati Rp 8,75 miliar. Pemilik Bank Panin adalah Mukmin Ali

Bukan itu saja kebiasaan Angin Prayitno menerima suap dari wajib pajak. Ternyata Angin Prayitno juga terbukti di pengadilan menerima suap dari kuasa PT. Jhonlin Baratama Agus Susetyo, dan konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations, Aulia Imran dan Ryan Ahmad Ronas Rp 7,5 miliar. Namun sejumlah perusahaan raksasa penyuap bebas dari sanksi hukum. Mereka masih bebas merdeka.

Setelah Gayus Tambunan dan Angin Prayitno, anak buah Sri Mulyani kembali membuat publik terperangah. Berawal dari peristiwa terheboh “by accident” penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak korup, Rafael Alun. Tuhan Yang Maha Kuasa membuka tabir kejahatan keuangan dan perilaku korupsi dalam tubuh oraganisasi pemerintah yang dipimpin oleh Sri Mulyani. Kejahatan yang selama ini sengaja digelapkan dan ditutup-tutupi. Memang, di seluruh zaman, episentrum kejahatan keuangan itu, salah satunya ada di dalam institusi keuangan negara.

Perilaku korup anak buah Sri Mulyani seperti berebutan dan saling susul-menyusul. Setelah harta hasil korupsi Rafael Alun dibongkar, giliran nitizen dan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) membuka data. Bak jamur di musim hujan yang tumbuh dimana-mana. Bermunculan ke permukaan data tentang harta kekayaan sejumlah pejabat anak buah Sri Mulyani yang lain. Perilaku anak buah Sri Mulyani di Ditjen Bea Cukai (DJBC) hingga Dirjen Pajak yang senang mengoleksi barang mewah, seperti motor gede (Moge).

Menghadapi sikap netizen yang keras terhadap perilaku anak buahnya, Sri Mulyani merespon dengan tampil menjadi pahlawan kesiangan. Sri Mulyani membubarkan klub Moge di pejabat Kementerian Keuangan. Namun “netizen ora sare”. Malah kini netizen membongkar kelakuan suami Sri Mulyani, yang juga punya kesenangan mengoleksi Moge. Namun dijawab oleh Sri Mulyani bahwa “suami saya hanya membeli Moge sebagai koleksi, tetapi tidak boleh pakai”.

Kalau begitu, boleh dong mengkoleksi barang mewah di rumah walaupun itu dari uang hasil korupsi? Asal jangan dipakai. Jangan pamer-pamerlah di media sosial (medsos). Publik lalu menduga, jangan-jangan seperti itu pengarahan Ibu Sri Mulyani kepada bawahannya di Kementerian Keuangan. “Silahkan saja anda korupsi, asal jangan sampai dipamerkan di medsos saja. Boleh saja beli barang mewah dari uang korupsi, asal jangan dipakai, biar tidak ketahuan nitisen”.

Solusi: Harakiri

Salah satu syarat orang bekerja di sektor keuangan, perbankan, dan lainnya, diantaranya adalah jujur dan kredibel. Ruhnya institusi keuangan itu ya ‘trust’, kepercayaan. Lembaganya harus terpercaya. Pegawai dan pejabatnya harus bisa dipercaya! Karena mereka mengelola dana publik. Dana warganegara yang bekerja keras lalu dipajaki oleh negara.

Bisa bayangkan, orang yang dipercaya memegang uang kita adalah seorang bekas perampok, orang yang suka berbohong, intoleran terhadap kejahatan dan tidak bisa dipercaya. Bisa ludes semua itu uang kita di brangkas.

Apalagi setingkat Menteri Keuangan, lidahnya itu bisa menentukan baik buruknya ekonomi politik nasional. Pernyataannya dapat menguncang stabilitas pasar modal, pasar modern hingga pasar tradisional.

Pertanyaannya, apakah Sri Mulyani masih bisa dipercaya, setelah institusi Kementerian Keuangan nya terlilit skandal harta “gaib” milik pejabat eselon III Kemenkeu, Rafael Alun? Bantahan terkait transaksi mencurigakan Rp. 300 triliun yang diduga libatkan ratusan pejabat dan pegawai Kemenkeu makin membuktikan Sri Mulyani tidak kredibel, tidak bisa dipercaya. Setelah Rafael Alun dan PPATK melemparkan kotoran ke muka Sri Mulyani yg dicitrakan bersih dan harum semerbak, maka tidak ada lagi alasan Sri Mulyani untuk bertahan memimpin Kementerian Menteri Keuangan. Memang PPATK seolah “meralat” pernyataan mereka. Tapi publik tidak bodoh sebagaimana yang dilonarkan oleh Mahfud MD yang masih di Australia: “Kalau uang itu bukan uang korupsi dan bukan uang korupsi, lalu uang apa?” Suara Mahfud seolah mewakili kita semua yang biasa dikejar-kejar dan “diteror” petugas pajak, namun sekaligus tahu kelakuan mereka. Semua pengusaha di seluruh Indonesia, dari mulai pengusaha besar maupun pengusaha kecil kelas UMKM tahu betapa galaknya petugas pajak sekaligus sering semena-mena. Mereka menduga secara sembarangan, tidak tahu risiko bisnis bisa bangkrut, cash flow perusahaan yang tidak mudah dijaga, lalu dipajaki secara ngawur dan asal-asalan dgn memainkan power yang mereka miliki. Yang pada akhirnya sebagian besar mau tidak mau kongkalikong dengan petugas pajak itu sendiri.

Bayangkan, kejahatan semacam itu melibatkan pejabat/pegawai yang punya akses terhadap informasi dan kebijakan keuangan negara. Punya hak memeriksa keuangan kita dan keuangan perusahaan kita. Belum lagi disparitas yang jomplang antara gaji kementerian keuangan dengan departemen lain. Pantas saja kalau para guru teriak: memangnya petugas pajak lebih mulia dibanding pendidik? Sehingga mereka lebih pantas digaji jauh lebih mahal?

Jika Sri Mulyani adalah orang terhormat, punya rasa malu dan merasa tidak bersalah, tidak terlibat dalam rangkaian skandal kejahatan keuangan yang mencoreng integritas dan kredibilitas institusi Kementerian Keuangan, maka dia harus mengambil jalan kehormatan, yaitu HARAKIRI.

Harakiri, dulunya dikenal sebutan ‘seppuka’ adalah kematian terhormat atau bunuh diri ritualistik. Tradisi seppuku (Harakiri) sudah lahir dari abad ke-12 untuk menegakan kehormatan seorang samurai.

Kita serahkan saja kepada Sri Mulyani untuk menegakan kehormatan dirinya dengan memilih metode harakiri yang terbaik untuk dirinya, tentu untuk kepentingan dan kemaslahatan bangsa dan negara.

Ada dua cara harakiri yang dapat ditempuh oleh Sri Mulyani: pertama, mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan. Sangat jelas, Sri Mulyani gagal memimpin sektor Keungan yang bebas dari kertel kejahatan keuangan. Bentuk harakiri kedua, bekerjasama secara aktif dengan penegak hukum, citizen dan nitizen untuk membongkar kejahatan kartel keuangan di dalam institusi Kementerian Keuangan, walapun kejahatan itu melibatkan dirinya.

Jika tidak bersalah, mestinya Sri Mulyani langsung mendatangi pimpinan KPK dan Kejaksaan Agung untuk meminta diperiksa terkait sejumlah kejahatan yang terbongkar terakhir.

Jika masih punya kehormatan dan rasa malu, Sri Mulyani pasti segera ambil jalan kehormatan: HARAKIRI.

The post Solusi Sri Mulyani: HARAKIRI ! appeared first on Suara Bawah.