Mari kita mulai dulu dari koalisi Nasdem-PKB-Demokrat. Pasangan ini sudah dideklarasikan. Tapi persoalan baru menyembul ke permukaan.

Tentu saja pemanggilan pemeriksaan Cak Imin di KPK jadi salah satu persoalannya. Dari sisi internal, terdapat perdebatan. Kami mendapatkan bocoran kalau mereka sepakat dan hakul yakin jika Cak Imin tak akan jadi tersangka. Selain bukti-buktinya lemah, menjadikan Cak Imin sebagai tersangka di detik-detik akhir justru bisa membuat makin coreng-moreng wajah KPK.

Tapi di sisi lain, mereka yang terutama dari PKS juga resah karena dengan digantungnya kasus Cak Imin maka akan mengganggu elektabilitas pasangan ini.

Maka mereka mulai membuat beberapa opsi jika hal tersebut di atas terjadi. Namun dari pihak PKB jelas tidak setuju. Tidak ada opsi lain selain Cak Imin. Sementara jika kubu PKS ngotot, PKB bisa saja meninggalkan mereka. Jika itu terjadi, Anies Baswedan terancam tak bisa berlayar.

Anies Baswedan sendiri, juga mulai mengkhawatirkan hal ini. Anies memang terbiasa dalam situasi tertekan, tapi dia juga mulai realistis terhadap fakta tersebut. Kabar dari kubu internal Anies, mereka akan memantau perkembangan elektabilitas pasangan ini dengan teknologi survei yang lebih cepat.

Sementara itu, tak kalah peliknya apa yang terjadi pada kubu Ganjar Pranowo. Sudah sampai ke publik bahwa tinggal ada 3 nama yang mengerucut untuk mendampingi mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu. Tiga nama tersebut adalah Ridwan Kamil, Mahfud MD, dan Sandiaga Uno.

Kandidat terkuat adalah Ridwan Kamil. Bahkan RK sudah lapor ke Airlangga Hartarto kalau saat dipanggil Megawati, mantan Gubernur Jabar itu diminta mendampingi Ganjar. Hal itu tak lepas dari analisis lapangan bahwa Jawa Tengah sepenuhnya bisa dikuasai oleh PDIP dengan komandan Bambang Pacul, dan sebagian Jawa Timur bisa mereka rebut. Mereka butuh kemenangan di Jabar yang masih didominasi oleh Prabowo. RK dianggap bisa mengambil banyak suara di Jawa Barat.

Namun pihak Golkar masih terbelah. Sebagian pimpinan menyatakan tidak masalah jika RK mendampingi Ganjar, sebag tidak ada aturan kader Golkar hanya bisa jadi calon pasangan capres-cawapres di satu kubu saja.

Namun di sisi lain, konon kubu Airlangga Hartarto belum berkenan dengan langkah RK. Hal itu disebabkan saat RK masuk ke partai berlambang beringin itu, dia sudah sepakat untuk maju sebagai Cagub DKI.

Persoalan makin pelik karena pihak PPP dan Sandiaga Uno juga mendesak agar pasangan Ganjar adalah Sandi. PPP sangat percaya diri kalau PDIP butuh suara dan mesin partai Nahdlyin. Jika hal itu tidak diakomodasi, PPP membuka opsi untuk bergabung dengan koalisi lain. Dengan demikian, PDIP bisa tidak punya mesin dan basis suara di kaum Nahdlyin.

Jelas persoalan itu bikin poros pengusung Ganjar ketar-ketir. Setidaknya, akan ada berbagai risiko jika mereka keukeuh untuk memilih RK atau Mahfud. PDIP jelas butuh PPP. Namun mereka tidak butuh Sandiaga Uno.

Kubu Prabowo tak kalah peliknya. Di berbagai survei, mereka mengalami stagnasi kembali. Sementara calon-calon yang ada, tidak cukup kuat dalam memperbanyak suara Prabowo. Calon-calon itu adalah Airlangga Hartarto, Erick Thohir, dan Yusril Ihza Mahendra.

Airlangga dianggap punya kelemahan karena pemilih Golkar menurut survei, paling banyak terbelah (split ticket voting). Sementara Erick mungkin hanya bisa menambah amunisi finansial. Dukungan mesinnya tak bisa diandalkan. Demikian juga Yusril, di satu sisi cukup punya kualitas untuk mendampingi Prabowo, tapi mesin politiknya sangat terbatas.

Dari internal poros Gerindra, mereka berharap bisa menggandeng Gibran Rakabuming. Hal itu bisa membuat koalisi ini bulat dan tidak terpecah. Masalahnya tinggal 2: Apakah MK mengizinkan? Kedua, apakah Jokowi mengizinkan?

Jika MK memutus capres-cawapres boleh berusia di bawah 40 tahun, satu persoalan selesai. Namun ada persoalan lain. Walaupun Presiden Jokowi dianggap punya masalah dengan PDIP, namun bukan berarti Jokowi punya keberanian untuk berhadapan vis a vis dengan PDIP. Maka kecil pula kemungkinan mengizinkan Gibran keluar dari PDIP untuk jadi wakil Prabowo.

Dengan segala kepelikan di atas, maka pendaftaran pasangan capres-cawapres tampaknya bakal tetap di detik-detik akhir, dan tetap terbuka kemungkinan perubahan-perubahan drastis.

The post Bocoran Politik: Koalisi di Tiga Bacapres Terancam Bubar! appeared first on Suara Bawah.

Jusuf Hamka Tagih Utang Rp800 Miliar

Jusuf Hamka atau banyak orang memanggilnya Babah Alun kembali mengguncang Kementerian Keuangan. Pengusaha TOL ini mengungkap ke publik mengenai utang pemerintah kepada perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk atau CMNP sebesar Rp 179 miliar. 

Seperti yang banyak beredar di laman berita, berdasarkan ketetapan hukum yang telah diketahui oleh CMNP dan Kementerian Keuangan, negara memiliki utang Rp 1979 miliar kepada CMNP. Uang ini diklaim sebagai kesepakatan antara CMNP dengan pemerintah atas deposito dan giro yang ditempatkan perusahaan di bank yang telah dilikuidasi pada krisis moneter 1998.

Sejak Bank Yama dilikuidasi oleh pemerintah, utang tersebut belum dibayar hingga kini. Jusuf Hamka sudah mengupayakan berbagai cara, termasuk menempuh jalur hukum di pengadilan, untuk menindaklanjuti persoalan ini. Namun hasilnya nihil.

Putusan hukum terkait utang piutang ini, pemerintah harus membayar utang dengan denda 2% setiap bulan, sesuai putusan hukum yang telah inkracht sebelumnya.

Jusuf Hamka, dalam keterangan terbuka, pernah meminta Menkopolhukam Mahfud MD untuk menagihkan utangnya kepada pemerintah. Mahfud meresponnya dengan meminta Jusuf menagih langsung kepada Kemenkeu.

Penagihan Jusuf Hamka ini seperti api yang menyambar jerami kering, yang sebenarnya sudah terbakar dan sedang berusaha dipadamkan Sri Mulyani. Namun bukan Sri Mulyani namanya, jika tidak berkelit dan berusaha menyerang balik.

Alasan Sri Mulyani dan Serangan Balik Kemenkeu

Ada semacam kalimat menarik para netizen di dunia maya, “menjadi pemerintah, bakat yang harus menonjol adalah bersilat lidah”. Untuk kalimat ini, rasanya Sri Mulyani telah memperlihatkan keahliannya.

Baca saja artikel berikut: Sri Mulyani, Agen Washington DC yang Menyamar Menjadi Menkeu Indonesia?

Sri Mulyani dan orang-orangnya berkilah dan menyerang balik Jusuf Hamka. Mereka menuding Jusuf Hamka memiliki utang ratusan miliar kepada pemerintah. Melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban mengungkapkan ketika negara melikuidasi Bank Yama, perusahaan Jusuf Hamka masih dalam pengendalian bank yang didirikan oleh putri Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana.

Ketika ditanya oleh wartawan, Rionald tidak bisa menyebutkan persis angka pastinya. Ia hanya menegaskan jika jumlahnya mencapai ratusan miliar.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengungkap ada 3 perusahaan di bawah naungan group CMNP berutang ke negara senilai Rp 775 miliar. Utang ini terkait bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Jusuf Hamka Tantang Balik

Yang menyenangkan dari Jusuf Hamka adalah keberanian dan blak-blakannya dalam menantang Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan. Jusuf Hamka minta dipertemukan dengan Sri Mulyani untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang ini.

“Kita ketemu buat konferensi bersama, jadi jangan ada dusta. Kita ngomong terbuka,” tantang Jusuf Hamka. 

Soal tudingan Kemenkeu, Jusuf Hamka juga meminta untuk membuktikan. Jika tudingan soal CMNP memiliki hutang kepada BLBI, akan diganti 100 kali lipat. Ini menarik, seandainya Kemenkeu bisa membuktikan CMNP punya utang, maka negara bisa mendapatkan pemasukan yang fantastis 775 Triliun. Jadi Sri Mulyani tidak perlu bersusah payah mengumpulkan pajak dari rakyat untuk dinikmati oknum-oknum anak buahnya yang nakal.

Namun rasanya Sri Mulyani agak gamang persoalan utang piutang ini. Karena kebingungan itulah, ia menyerang balik Jusuf Hamka dengan narasi yang dibalik. Padahal ia tahu dan sudah mengakui, jika pemerintah berkewajiban membayar utang kepada CMNP sebab hal itu sudah berkekuatan hukum. Di satu sisi, ia mungkin masih bingung membayar utang-utang itu dengan apa. Sebab pajak-pajak yang dikumpulkan dari rakyat, digarong oleh anak-anak buahnya sendiri yang nirakhlak.

Sebagai rakyat jelata, kita hanya menunggu keduanya duduk sama rata di hadapan kamera. Kemudian terbuka secara jujur, siapa berkewajiban apa. Bukan dengan apa untuk menyerang siapa.

Semangat, Bu Mul!

The post Jusuf Hamka Membakar Lagi Kandang Sri Mulyani yang Belum Padam appeared first on Suara Bawah.

Setidaknya kita punya bekal basis fakta yang kira-kira jika dirumuskan seperti ini:

Presiden Jokowi menginginkan calon penerusnya adalah orang yang akan melanjutkan apa yang telah dia kerjakan. Dalam konteks sekarang, itu merujuk pada dua nama: Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Serta nama yang tidak dikehendaki Jokowi adalah Anies Baswedan.

Dalam hitungan survei dan kemungkinan-kemungkinan politik, ketiga kandidat masih cukup terbuka peluang untuk menang. Selain waktu pertandingan masih cukup lama, ketiganya punya daya magnet tersendiri buat para calon pemilih. Plus tentu saja setiap partai politik pendukung masing-masing calon dan para relawan mereka, juga pastu punya jurus yang masih disembunyikan untuk mengerek kemungkinan kemenangan.

Namun dalam basis peta kepentingan Presiden Jokowi, terjadi anomali di tingkat media sosial. Makin hari, makin gamblang justru yang terjadi adalah kubu Ganjar Pranowo berusaha menghabisi kubu Prabowo Subianto. Hal ini tentu tidak sejalan dengan skenario Jokowi. Sebab dalam skenario Jokowi, kalau bisa yang bertanding hanyalah dua pasanh calon: Prabowo plus cawapresnya versus Ganjar plus cawapresnya. Namun kondisi yang terbaca sekarang ini, yang faktual dan objektif, kandidatnya masih tiga. Ada Anies di dalamnya.

Kubu Ganjar tampaknya punya ketakutan pada Prabowo. Dengan simulasi permainan: ketika ketiga kandidat bertarung, tidak ada yang menang 50+1. Sehingga yang maju di babak selanjutnya adalah Prabowo vs Ganjar. Para pemilih Anies sudah tentu berlabuh di Prabowo sehingga mantan Danjen Kopassus itulah yang akan memenangkan pertandingan.

Paranoia itulah yang membuat para relawan Ganjar (yang juga pasti para relawan Jokowi) berusaha menyeberang dari rencana permainan Jokowi. Merasa Anies bakal dikalahkan dengan mudah maka Prabowo yang harus disikat duluan. Jadi diam-diam telah terjadi pembangkangan relawan Jokowi kepada Jokowi itu sendiri.

Padahal waktu bermain cukup lama, dan seperti yang tertulis di atas, masing-masing pihak masih menyimpan jurus-jurus yang belum dikeluarkan. Anies masih punya potensi sangat besar untuk melaju di babak selanjutnya. Dan kalau itu yang terjadi, justru kemungkinannya dia yang bakal jadi presiden.

Rupanya, pergerakan para relawan Ganjar yang berusaha membabat Prabowo, sengaja didiamkan oleh kubu Anies sebab itu menguntungkan pihak Anies. Sementara kubu Prabowo masih seperti enggan menanggapi serangan kubu Ganjar. Wajar, karena serangan seperti itu kalau ditanggapi selain membuang energi juga cenderung bodoh.

Dalam hal seperti itulah, kubu Ganjar mesti hati-hati. Mereka bisa kehilangan rasa hormat dan simpati dari para pemilih. Dalam peta politiknya, malah Ganjar dulu yang bisa disalip oleh Anies. Ketika di babak kedua terjadi Prabowo versis Anies, kondisinya bisa sangat berbeda. Karena tensi kebencian dan sentimen negatif pemilih Ganjar ada di Prabowo (bukan di Anies), maka bukan tidak mungkin aspirasi sebagian pemilih Ganjar malah lari kepada Anies.

Di sinilah anomali dari strategi kubu pendukung atau relawan Ganjar. Satu langkah awal yang sudah salah, biasanya akan lebih mudah diikuti oleh kesalahan-kesalahan berikutnya.

Dan yang menjadi korban utamanya tentu saja bukan Ganjar, melainkan Jokowi.

Penulis: Pandhita Rahsa

The post Kenapa Prabowo Dimusuhi Sebagian Relawan dan Buzzer Jokowi? appeared first on Suara Bawah.

Kini ia akan bertarung melawan Menteri BUMN Erick Thohir yang juga maju sebagai calon Ketua PSSI.

La Nyalla Mattalitti telah resmi mendaftar sebagai calon Ketua Umum PSSI pada Jumat (13/1/2023), sementara Erick Thohir pada Minggu (15/1/2023). 

Pencalonan La Nyalla ini membuat pecinta sepak bola tanah air terkejut. Pasalnya, publik masih ingat dengan masa kepemimpinan La Nyalla Mattalitti di PSSI tahun 2015-2016. Baru berjalan sudah tersandung banyak persoalan. PSSI di zaman itu juga minim prestasi. Yang ada keributan. 

Di zaman ‘geger geden’ PSSI tersebut, La Nyalla membuat federasi tandingan bernama Komite Penyelamatan Sepak Bola Indonesia atau KPSI.

Saat itu KPSI pro kepada Indonesia Super League (ISL), dan PSSI mendukung Indonesia Premier League (IPL).

Menpora saat itu terpaksa membekukan PSSI karena ada dugaan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan kompetisi QNB League. 

Selain itu, kala itu pembekuan PSSI juga didasari karena alasan PSSI jadi sarang praktik judi dan pengaturan skor.

La Nyalla Mattalitti kemudian harus mundur dari Ketua PSSI saat itu lewat KLB.

Di tahun yang sama, 2016 La Nyalla Mattalitti juga tercatat sejumlah kasus korupsi dana hibah saat menjabat sebagai Kadin sebesar Rp5,3 M untuk IPO Bank Jatim. Sehingga tak ada pilihan buat La Nyalla untuk bertahan sebagai Ketua Umum PSSI. 

Namun tanpa rasa malu, dia sempat mau maju sebagai Ketua PSSI lagi pada tahun 2019. Meski demikian, publik tentu tak lupa dengan kegagalannya dan membuat malu sepak bola Indonesia. Publik akhirnya memilih Mochamad Iriawan atau Iwan Bule.

Lantas mengapa La Nyalla Mattalitti begitu bersemangat maju sebagai calon Ketua PSSI lagi?

Sebagai Ketua DPD RI, La Nyalla paham betul bahwa sepak bola di Indonesia mempunyai banyak massa. Artinya, itu adalah angka yang bisa dikalkulasi. Terlebih mendekati tahun politik seperti sekarang. 

La Nyalla juga baru-baru ini gencar menyuarakan penundaan pemilu 2024 hingga mengembalikan UUD 45 ke naskah yang asli.

Harapannya, setelah MPR RI kembali menjadi lembaga tertinggi di Indonesia, maka presiden cukup dipilih lewat MPR seperti era Orde Baru.

Sebagai Ketua PSSI, tentu La Nyalla punya tujuan yang strategis. Jumlah massa pecinta persepakbolaan Indonesia sangat besar, dan La Nyalla tercatat terus berambisi menjadi presiden dengan cara instan, meski berulangkali terjerat kasus korupsi. 

La Nyalla banyak membuat gaduh di negeri ini dari potong leher hingga provokasi Obor Rakyat untuk memfitnah Jokowi. Kini ia kembali maju sebagai calon Ketua PSSI. 

Apakah Anda rela keributan terus terjadi di PSSI seperti era La Nyalla sebelumnya? Saking gaduhnya, sampai lupa kalau tidak ada prestasi yang ditorehkan PSSI di bawah kepemimpinannya.

The post Sang Problematik La Nyalla Mattalitti Nyalon Ketum PSSI Tantang Erick Thohir appeared first on Suara Bawah.

Dalam satu kesempatan di Channel YouTube Total Politik, Fahri Hamzah akhirnya buka suara dengan sikap La Nyalla Mattalitti yang ingin mengembalikan Indonesia ke masa represif.

Seperti diketahui, La Nyalla ingin mengembalikan kekuasaan MPR RI lewat adendum UUD 45 ke naskah yang asli, agar presiden cukup dipilih lewat MPR. 

Selain itu, La Nyalla juga menyatakan ingin menunda pemilu 2024 dan memberi dukungan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi. Hal ini disampaikan La Nyalla saat Munas HIPMI di Solo pada November lalu.

Bagi Fahri Hamzah, La Nyalla Mattalitti merupakan sosok pemimpin di Indonesia yang tak paham dengan negara demokrasi. La Nyalla, sebagai ketua DPD RI harusnya bisa jadi lembaga kontrol DPR bila salah langkah, bukan mengompori DPR agar mengembalikan Indonesia ke era represif seperti Orde Baru.

“Parah DPD, disorientasi, La Nyalla keliling melihat kuburan ke daerah-daerah. Ketemu sultan-sultan, balik-balik bilang perpanjangan,” kata Fahri Hamzah.

Selain itu, bagi La Nyalla, DPD selama dipimpin La Nyalla Mattalitti memang tidak ada kerjaan. 

Lebih lugas, Fahri Hamzah menyebut, La Nyalla hanya makan gaji buta dari DPD RI. Sebab secara fungsi, DPD yang harusnya jadi lembaga kontrol, tak pernah nyaring berbunyi.

La Nyalla, faktanya, hanya melempar isu isu baru yang bikin resah. 

“Sehingga gak ada kerjaan. Kerjanya hanya rekomendasi, gak jelas. Pengawasan gak ada, anggaran gak ada, hak legislasi gak ada. akhirnya muter-muter gak jelas,” ujarnya.

Sebenarnya, bila mau kerja, DPD bisa jadi lembaga independen penyeimbang demokrasi, ketika DPR melakukan kebijakan yang bisa merugikan rakyat.

“Harusnya, DPD bisa lebih independen, bisa mengecek DPR, harusnya. Ini gak ada,” katanya.

Parahnya, kata Fahri Hamzah, La Nyalla dan anggotanya tampak nyaman dengan kondisi demikian. Meski La Nyalla juga tampak masih haus dengan posisi kekuasaan yang lebih tinggi. 

Setelah berulang kali gagal berkarir di partai politik, gagal memimpin dunia sepak bola di PSSI, hingga terjerat beragam kasus korupsi saat jadi Kadin Jatim, kini La Nyalla berupaya mengubah UUD 45 ke naskah yang asli agar memiliki peluang jadi pemimpin, cukup lewat MPR tanpa ada Pemilu.

“Dia makan gaji buta, gak dipantau KPK,” katanya.

La Nyalla bagi Fahri Hamzah, merupakan potret pemimpin di Indonesia yang tak paham dan menjalankan sistem demokrasi. La Nyalla memang tak pernah mulus di jalur demokrasi untuk menjadi sosok pemimpin. Bahkan saat ingin menjadi calon Gubernur Jawa Timur 2018, La Nyalla pun gagal.

Kini La Nyalla di DPD dipandang hanya makan gaji buta dan tak ada pekerjaan yang berarti bagi negeri ini. La Nyalla, tampak terus mencari cara agar ia bisa melenggang ke jalur kekuasaan lewat cara-cara tanpa sistem demokrasi.

The post Fahri Hamzah: La Nyalla Mattalitti Potret Pemimpin yang Gak Ada Kerjaan appeared first on Suara Bawah.

Meski berulang kali tanpa tedeng aling-aling La Nyalla Mattalitti menyampaikan keinginan menunda pemilu dan mengembalikan UUD 45 ke naskah yang asli, namun terungkap fakta bengis di balik itu.

Benny K Harman menyebut, isu penundaan pemilu kini sudah digabungkan DPD RI, lewat ketuanya langsung La Nyalla Mattalitti. Setelah itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo juga ikut mendukung langkah La Nyalla Mattalitti.

Setali tiga uang, La Nyalla Mattalitti lewat adendum UUD 45 memang berharap agar MPR bisa kembali jadi lembaga tertinggi di Indonesia, sehingga presiden cukup dipilih lewat MPR.

Benny K Harman secara blak-blakan menyebut, ada upaya-upaya represif yang bakal ditempuh La Nyalla untuk mencapai keinginannya. 

Salah satunya, menangkap siapapun yang berseberangan dengan dirinya. 

Lebih tepatnya, siapapun yang menentang penundaan pemilu 2024, termasuk menentang upaya dia mengembalikan UUD 45 ke naskah yang asli, akan ditangkap.

Bahkan, Benny menyebut, UU KUHP sengaja dikebut dan disahkan dengan banyak pasal kontroversial, salah satunya membungkam kebebasan berpendapat.

Setelah KUHP baru disahkan, maka gerombolan La Nyalla bisa lebih leluasa menekan agar presiden mengeluarkan dekrit penundaan pemilu yang rencananya akan dikeluarkan tahun depan.

La Nyalla memang terkenal dengan cara licik untuk mencapai kekuasaan yang ia inginkan. Setelah gagal lewat kontestasi kendaraan partai politik, La Nyalla kini tak punya pilihan lain. 

Satu satunya cara agar ia bisa maju sebagai presiden tanpa dipilih oleh rakyat Indonesia yakni melalui kekuatan MPR, seperti era Orde Baru.

Sinyal dukungan itu juga tampak dari  Ketua MPR Bambang Soesatyo, dengan gamblang menyatakan ingin agar pelaksanaan Pemilu 2024 dikaji ulang.

“Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu. Ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya tepat,” terang Bambang Soesatyo di rilis survei Poltracking Indonesia.

Lain hal dengan Bambang Soesatyo, La Nyalla Mattalitti sebelumnya terang-terangan ingin agar Pemilu 2024 ditunda dengan alasan agar presiden bisa menambah masa jabatannya, karena sudah habis untuk mengurus pandemi Covid-19. Pernyataan kontroversial itu ia sampaikan saat menghadiri Munas HIPMI November 2022.

Namun, La Nyalla baru-baru ini membantah pernyataannya sendiri. Pihaknya hanya mengusulkan supaya masa jabatan Jokowi ditambah selama proses adendum UUD 1945 berlangsung.

“Saya dulu ngomong bahwa tidak ada 3 periode, dan sampai sekarang pun saya tidak pernah ngomong ada 3 periode. Kapan saya ngomong? Anda saja yang asal ngomong,” ucap La Nyalla, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun.

Sambil menunggu addendum, kita minta Pak Jokowi diperpanjang dulu 2-3 tahun, untuk mengawal addendum selesai. Kalau addendum selesai dalam 1 tahun, kenapa tidak? Kan kita bicara yang paling jelek,” sambungnya.

Sikap La Nyalla yang sudah tak konsisten itu, akhirnya menunjukkan bagaimana lembaga DPD dipimpin oleh orang yang tidak bisa dipercaya ucapannya.

Kini, La Nyalla menempuh berbagai cara pada momen jelang pemilu 2024 agar ditunda. Sebab ia sadar diri, sudah tak ada partai politik yang mau mendukungnya. Sebab, partai politik juga tahu bahwa elektabilitas La Nyalla Mattalitti sangat buruk.

Rakyat Indonesia yang semakin cerdas pun bisa menilai bahwa La Nyalla Mattalitti tak layak menempati posisi pemerintahan lewat jalur pemilu raya. Meski menyebut dirinya negarawan, namun publik mengingatnya sebagai orang yang suka bikin kisruh, dekat dengan korupsi, dan diberi cap sebagai ‘preman’ karena hobi memalak dan meneror.

The post Benny K Harman Bongkar Kelakuan La Nyalla Mattalitti CS Ingin Tunda Pemilu appeared first on Suara Bawah.

La Nyalla Mattalitti seolah ingin mendapat rangkulan dari Jokowi, di masa akhir jabatan 2 periode.

Kendati demikian, faktanya, Jokowi sudah mencium aroma busuk La Nyalla. Jokowi masih ingat, saat Pilpres 2014, La Nyalla pernah membuat propaganda lewat koran kuning, Tabloid Obor Rakyat, menuduh Jokowi sebagai PKI Kristen dan Tionghoa.

Lantas, jelang Pilpres 2019, tiba-tiba La Nyalla Mattalitti muncul dengan pengakuan, bahwa ia dalang pembuatan koran kuning untuk menuduh Jokowi, agar Pranowo menang. Saat Pilpres periode kedua itu, La Nyalla tanpa rasa malu mendukung Jokowi.

Bahkan ia rela mengorbankan kepalanya bila sampai Prabowo Subianto menang unggul di Madura. 

Politisi Senior PDIP Panda Nababan menyebut, La Nyalla merupakan politisi yang tak punya pengaruh. Suaranya saja yang lantang, tapi sebenarnya tak punya kekuatan.

“Dalam percaturan real politik mereka tidak punya pengaruh,” ujar Panda.

La Nyalla memang tercatat sebagai kutu loncat di sejumlah partai politik. Jalan politiknya tak pernah mulus, karena ia tak mau bersabar dengan cara elegan. La Nyalla juga tercatat gagal maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada 2018. 

Satu satunya pengaruh, La Nyalla saat ini karena ia sebagai ketua DPD RI. Itu saja. Selebihnya, ia hanya memiliki pendukung yang sifatnya hanya bayaran saja -seperti yang ia akui lewat kasus mahar politik Prabowo.

Selain itu, DPD juga tak punya pengaruh besar seperti DPR RI. Untuk itu, La Nyalla Mattalitti tampak terus mendekati Puan Maharani agar ia mau mendukung penundaan pemilu 2024.

Sambil berbisik La Nyalla menyampaikan, bahwa sudah waktunya Puan Maharani jadi presiden. Janji palsu La Nyalla itu, sejatinya hanya rayuan agar ia bisa mendapat dukungan DPR.

Selain penundaan pemilu, La Nyalla juga ingin mengubah UUD 45 ke naskah yang asli. Lewat cara itu, ia ingin mengembalikan kekuasaan MPR RI jadi lembaga tertinggi. Lewat jalan itu, ada kesempatan baru buat La Nyalla untuk menjadi presiden lewat pemilihan di MPR tanpa pemilu.

Tapi sekali lagi, buat Panda, La Nyalla tak sekuat lembaga DPR untuk mewujudkan penundaan pemilu tersebut.

“Dalam powerfull politik kalau saya melihat tidak terlalu berpengaruh. Jadi omongan mereka ini terus terang buat pemahaman saya tidak ada pengaruhnya,” kata Panda.

Ibarat kata, La Nyalla sekarang bilang merah, besok bisa jadi hijau, dan lusa sudah jadi kuning. Inkonsistensi La Nyalla justru menunjukkan ketidaksabaran dalam mendapatkan kekuasaan, pintu terbuka sedikit, sudah diterjang.

Padahal, ingin maju menjadi calon kepala daerah juga gagal, apalagi sekarang berharap menjadi presiden.

The post Panda Nababan: La Nyalla Tak Punya Kekuatan Politik appeared first on Suara Bawah.

Namun, tanpa rasa malu pula, La Nyalla terus bermanuver ingin mengembalikan naskah UUD 45 ke naskah yang asli. 

Jansen Sitindaon punya logika sederhana, menggambarkan tingkah laku La Nyalla. Keinginan La Nyalla ibarat orang ingin kembali hidup di zaman dinosaurus (purba) yang masih tak beradab.

Bagaimana tidak, UUD 45 yang asli sebenarnya dibuat dengan cara yang tergesa-gesa, sebagai negara yang baru merdeka. Maka, wajar bila banyak terdapat kekurangan dan kesalahan yang harus diperbaiki.

Nah, setelah diperbaiki pasca reformasi 1998, dengan memasukkan berbagai macam undang-undang baru, seperti pembatasan masa jabatan presiden, hingga aturan yang melindungi hak asasi manusia.

Kini La Nyalla justru ingin kembali ke naskah UUD 45 yang asli. 

“La Nyalla ingin kembali ke Zaman Dinosaurus…Ingin kembali ke masa yang jauh lebih buruk dibandingkan aturan yang sekarang,” kata Jansen Sitindaon.

Menunjukkan rasa jengkelnya pada La Nyalla, Jansen Sitindaon sampai menyampaikan perlu ada hukuman bagi La Nyalla Mattalitti dan kelompok yang mendukungnya. 

Hukuman tentu kepada siapapun yang menyuarakan ingin memperpanjang masa jabatan presiden, menghapus pemilu hingga mengembalikan naskah UUD 45 yang asli.

Caranya, saat pemilu 2024, jangan sampai memilih pemimpin yang memiliki wacana tersebut. Jangan pernah beri kesempatan untuk memimpin negeri ini.

“Siapapun yang mendukung penghapusan pemilu. Hukum mereka saat pemilu besok, catat namanya. Bahaya kalau sampai diberi jabatan lebih tinggi,” katanya lantang.

Jensen Sitindaon sudah menyadari bahwa kini, ketua MPR RI Bambang Soesatyo sudah goyah, tinggal Puan Maharani sebagai ketua DPR. Apakah Indonesia akan kembali ke masa yang tak beradab?

The post Jansen Sitindaon Sebut La Nyalla Mattalitti Ingin Kembali Hidup di Zaman Dinosaurus yang Tak Beradab appeared first on Suara Bawah.

Menurutnya, aneh bila isu mengembalikan naskah UUD 45 sesuai aslinya baru dilontarkan pada momen jelang pemilu 2024.

Padahal, kata Feri, naskah UUD 45 yang asli merupakan dasar negara yang dibuat secara mendadak, dan tentu isinya masih kacau. Feri menduga kalau La Nyalla Mattalitti tak pernah membaca naskah itu.

Seperti diketahui, La Nyalla Mattalitti membuat kontroversi baru. Ia ingin mengembalikan naskah UUD 45 yang asli, dari naskah hasil amandemen (perbaikan) pasca reformasi.

Apalagi, La Nyalla juga menyebut Pemilu 2024 harus dibatalkan karena Jokowi butuh memperpanjang masa jabatannya 2-3 tahun, dengan alasan belum menjalankan programnya karena sibuk mengurus pandemik Covid-19.

La Nyalla juga tampak berambisi. Ia menyarankan kepada Jokowi agar mengeluarkan dekrit presiden, agar mengubah UUD 45. Padahal, dekrit presiden tak sembarangan bisa dilakukan.

Feri menilai, pernyataan La Nyalla tersebut menunjukkan bahwa ia ingin menjadi presiden lewat cara mengembalikan UUD 45 ke naskah asli.

Tujuannya, agar MPR kembali menjadi lembaga tertinggi seperti era Orde Baru. Tujuannya, agar presiden bisa dipilih lewat MPR tanpa melalui proses pemilu.

“Aneh bicara sekarang kalau gak ada kepentingan tersembunyi. Karena ada yang merasa tidak mungkin menang kalau lewat pemilihan langsung,” kata Feri.

Seperti diketahui, La Nyalla berulangkali gagal menjadi kader politik yang baik. Ia seperti kutu loncat, pindah dari partai satu ke partai lain karena dinilai tak punya kompetensi. 

Sementara La Nyalla sendiri terus berambisi ingin jadi kepala daerah hingga posisi presiden. Terbukti pada Pilkada 2018, La Nyalla gagal mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Timur lewat partai Gerindra.

Karena tak mendapat dukungan itu, La Nyalla membuat tuduhan, Prabowo meminta mahar politik agar dia bisa melenggang jadi calon gubernur. Lucunya, tuduhan itu ia akui sendiri tak benar.

Kini, jelang Pemilu 2024, La Nyalla kembali putar otak. Sebagai Ketua DPD RI tentu ia punya power dan strategi baru untuk jadi presiden, meski dengan cara yang tak masuk akal sekalipun.

Feri juga menyebut, kelakuan La Nyalla sangat tak pantas mengurusi Pemilu 2024 yang sebelumnya sudah lancar berlangsung sejak reformasi 1998. Apalagi sebagai representasi pejabat negara, menyampaikan ingin menghapus Pemilu merupakan tindakan yang memalukan.

The post Feri Amsari: La Nyalla Mattalitti Tak Pernah Baca UUD 45 Naskah Asli, Itu Kacau! appeared first on Suara Bawah.

Sebelum ia dicopot, La Nyalla telah menyebar rasa kebencian kepada para anggota DPD terkait tuduhan kinerja buruk Fadel Muhammad. 

La Nyalla lantas menyelipkan agenda pencopotannya melalui Sidang Paripurna ke-2 DPD pada 18 Agustus 2022.

Lewat pengaruh La Nyalla, akhirnya Fadel dicopot lewat mosi tidak percaya yang ditandatangani 97 anggota DPD. 

Namun, uniknya karena memang pengaruh kebencian La Nyalla yang disampaikan ke anggota DPD di balik layar, terbukti setelah 39 anggota DPD merasa dibohongi. Fadel menyebut, 39 anggota DPD dari 97 anggota yang sempat menandatangani mosi tidak percaya, telah mencabut mosi tersebut.

Apalagi, mosi tidak percaya tak memiliki landasan hukum yang kuat untuk mencopot Fadel.

Motif La Nyalla menjegal Fadel juga tampak setelah ia juga terlibat untuk menentukan siapa pengganti Fadel. 

Dalam sidang Paripurna DPD itu La Nyalla memutuskan anggota DPD Tamsil Linrung menggantikannya sebagai Pimpinan MPR perwakilan unsur DPD.

Fadel sempat melaporkan La Nyalla ke Badan Kehormatan (BK) DPD, namun laporan tersebut tak berdampak bagi La Nyalla. Meski jelas melanggar kode etik, ia tetap menjabat sebagai Ketua DPD hingga saat ini.

Fadel sebenarnya sudah beritikad baik untuk menjalin komunikasi dengan La Nyalla, pasca ia mendapatkan mosi tidak percaya. Namun, pintu komunikasi La Nyalla tertutup. Fadel pun baru tega melaporkan La Nyalla ke Badan Kehormatan.

Alasan La Nyalla mencopot Fadel Muhammad pun sebenarnya tak masuk akal. Fadel disebut tidak memberikan laporan kinerja selama 3 tahun. Padahal, tata tertib yang mengatur tentang kewajiban Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD RI melaporkan kinerja itu dibuat pada pertengahan Agustus 2022, namun diberlakukan surut hingga tiga tahun ke belakang.

La Nyalla kemudian menggunakan tata tertib itu untuk menjegal Fadel Muhammad lewat mosi tidak percaya.

The post Cara Licik La Nyalla Mattalitti: Lempar Batu Sembunyi Tangan, Saat Jegal Fadel Muhammad dari Wakil MPR RI appeared first on Suara Bawah.