Untuk mengetahui itu, kita harus bisa membaca jagat batin orang Jawa pada khususnya, dan orang Indonesia pada umumnya.

Di Jawa, kalau ada orang yang berkali-kali tampil di depan publik, entah itu dalam bentuk pementasan atau hal lain, warga biasanya ngedumel: “Kaya ora ana wong liya wae.” Seperti tidak ada orang lain saja.

Sebaliknya jika ada anak muda yang terlalu maju, pengen tampil cepat, juga akan jadi omongan warga. Seolah dianggap belum saatnya. Nggege mangsa. Durung pantes. Belum tiba saatnya.

Dalam konteks apa itu nanti akan diperbincangkan khalayak umum? Saat debat capres-cawapres yang akan ditayangkan di berbagai saluran televisi tentu saja.

Di situlah jutaan pasang manusia Indonesia akan menyaksikan. Memang mungkin sebagian tema perdebatan tidak menarik perhatian mereka, tapi apa yang tampak di layar televisi, akan mudah dicerna. “Cah cilik kok wis pengen dadi presiden. Kok ora sabar. Dumeh bapake presiden.”

Kita bisa bilang bahwa suara penghakiman itu tidak selaras dengan zaman. Tapi kita mesti memahami karakter sosiologis masyarakat Jawa sebagai pemilih terbanyak dan hal seperti itu juga mungkin dipandang sama oleh masyarakat non-Jawa. Karena pada dasarnya, dalam konteks orang tampil, kematangan, karbitan, itu terma-terma yang ada di mana-mana.

Itu sama misalnya ketika Presiden Jokowi dulu sering memberi hadiah kaos yang dilempar dari dalam mobil. Untuk ukuran kelas menengah terdidik, itu dianggap perilaku yang tidak menghargai warga negara. Tapi bagi kebanyakan masyarakat baik di rural maupun di urban dari kelas menengah ke bawah, mereka suka dengan orang yang gemar berbagi hadiah tanpa memperhatikan caranya.

Apalagi jika disandingkan antara Prabowo dengan Gibran. Itu seperti pasangan yang sangat kontras dan bertolak-belakang. Bukan pasangan yang saling melengkapi sebagaimana Ganjar-Mahfud atau Anies-Muhaimin. Kondisi kontras, yang satu cukup sepuh dan yang satu sangat muda, dianggap tidak resap dipandang dan cocok di dalam hati.

Nice and good looking, masih sangat dominan juga jika nanti ada di kotak suara. Apalagi jika ketika pasangan itu dipajang bersamaan.

Masyarakat Jawa dan warga Indonesia mungkin tidak akan peduli dengan janji-janji politik. Tapi sangat mungkin peduli dengan pantas dan tidak pantas, apa yang tampak dan enak dilihat sebagai presiden dan wakil presiden mereka.

Ini mungkin akan menjadi tantangan bagi tim sukses Prabowo-Gibran. Terlebih di saat kampanye dengan massa yang berjumlah ribuan. Gibran rasanya kalah jam terbang dibanding Muhaimin dan Mahfud.

Jadi perjalanan Gibran masih amat panjang, tidak mudah, dan berliku.

The post Gibran Dalam Tatapan Mata Manusia Indonesia appeared first on Suara Bawah.

Tajuk ILC itu sendiri adalah “Berebut Kursi Wapres, Siapa Bakal Tersingkir?” Selain Panda Nababan, sejumlah tokoh hadir, termasuk misalnya Nusron Wahid. Nusron sendiri bicara di sesi terakhir.

Komentar bernada keras Panda itu dilakukan karena para pembicara sebelumnya, banyak yang mengaitkan kemungkinan Gibran Rakabuming, Walikota Solo sekaligus anak pertama Presiden Jokowi, sebagai salah satu calon terkuat untuk mendampingi Prabowo Subiyanto. Tentu saja hal itu dengan syarat Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan ambang batas usia capres-cawapres yang sebelumnya dipatok minimal berusia 40 tahun.

Menurut Panda, membicarakan kemungkinan Gibran menjadi wakil Prabowo adalah sebuah upaya pembodohan publik. “Bagaimana bisa? Gibran itu kader PDIP, menjadiil walikota karena dicalonkan oleh PDIP, bapaknya juga kader PDIP. Jangan hal seperti ini diomongkan terus, karena itu pembodohan!”

Andre Rosiade yang juga hadir di acara tersebut dan mendapatkan waktu berbicara setelah Panda, tak menampik bahwa memang nama Gibran masuk dalam radar Gerindra sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo. Selain itu ada kemungkinan juga Erick Thohir yang diusung PAN, atau Airlangga Hartarto yang diusung Partai Golkar.

Dalam pernyataannya itu, Andre juga sempat menyindir Panda. “Bagi Opung (panggilan akrab Panda, red), Gibran itu ingusan. Tapi bagi kami, Gibran itu punya potensi menjadi calon pemimpin masa depan.”

Tapi tampaknya sindiran Andre itu tidak terlalu ditanggapi oleh politikus gaek dari PDIP itu. Sesekali Panda malah nyeletuk soal lain, “Ya, PDIP kan belum pernah ditinggal partai koalisinya…” Sontak komentar itu menuai tawa dari para pembicara.

Memang Gibran terus mendapatkan sorotan dari publik karena selain makin banyak pendukungnya, sosok muda ini dianggap cukup berhasil dalam memimpin Solo. Bahkan beberapa pengamat memuji keberanian dan gaya bapak dari Jan Ethes itu.

Polemik tentang Gibran memang tak akan terhindarkan. Sampai kelak akan ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi.

Hanya saja menurut pengamat politik Yunanto Wijaya, meragukan apakah jika MK mengabulkan gugatan tersebut otomatis akan membuat Gibran bakal jadi wakil dari Prabowo. “Pak Jokowi bakal berhitung cermat. Kalau selisih Prabowo dengan Ganjar tipis, dia tidak akan mengizinkan Gibran maju. Risikonya terlalu besar.”

Mari kita lihat, bagaimana keputusan MK, dan apakah jika MK mengabulkan gugatan soal ambang batas usia capres-cawapres, akan membuat Gibran bakal benar-benar mendampingi Prabowo, atau Walikota Solo itu akan tetap setiap kepada PDIP.

Namun yang menarik dalam acara tersebut ada pada sesi terakhir, ketika Nusron Wahid bicara. Menurut politikus Partai Golkar itu, kontestasi Pilpres di Indonesia sebetulnya cukup diselesaikan oleh tiga orang: Presiden Jokowi, Megawati, dan Prabowo.

“Kalau mereka duduk bareng, misalnya lalu Presiden meminta Bu Mega agar Ganjar bersedia jadi wakil Prabowo, lalu Bu Mega setuju, ya sudah. Kelar semua urusan ini.”

Panda lalu menyahut, “Tidak mungkin itu terjadi! Ngawur itu!”

Tapi saling bantah ringan itu tetap dengan nada tawa. Tidak benar-benar bersitegang.

Nusron juga membuat lelucon yang bikin Karni Ilyas selaku host ILC memerah mukanya sambil menahan tawa. Nusron bilang, “Kalau Bu Mega bilang wakil Pak Ganjar adalah Karni Ilyas, maka Karni Ilyas-lah yang akan jadi wakil Ganjar. Tidak mungkin Pak Panda Nababan bisa membantah Bu Mega!”

Hadirin tertawa dan bertepuk tangan dengan riuh. Harusnya memang politik seperti itu. Tidak usah terlalu tegang.

The post Panda Nababan: “Mulai hari ini, stop bicara soal Gibran! appeared first on Suara Bawah.

Mari kita mulai dulu dari koalisi Nasdem-PKB-Demokrat. Pasangan ini sudah dideklarasikan. Tapi persoalan baru menyembul ke permukaan.

Tentu saja pemanggilan pemeriksaan Cak Imin di KPK jadi salah satu persoalannya. Dari sisi internal, terdapat perdebatan. Kami mendapatkan bocoran kalau mereka sepakat dan hakul yakin jika Cak Imin tak akan jadi tersangka. Selain bukti-buktinya lemah, menjadikan Cak Imin sebagai tersangka di detik-detik akhir justru bisa membuat makin coreng-moreng wajah KPK.

Tapi di sisi lain, mereka yang terutama dari PKS juga resah karena dengan digantungnya kasus Cak Imin maka akan mengganggu elektabilitas pasangan ini.

Maka mereka mulai membuat beberapa opsi jika hal tersebut di atas terjadi. Namun dari pihak PKB jelas tidak setuju. Tidak ada opsi lain selain Cak Imin. Sementara jika kubu PKS ngotot, PKB bisa saja meninggalkan mereka. Jika itu terjadi, Anies Baswedan terancam tak bisa berlayar.

Anies Baswedan sendiri, juga mulai mengkhawatirkan hal ini. Anies memang terbiasa dalam situasi tertekan, tapi dia juga mulai realistis terhadap fakta tersebut. Kabar dari kubu internal Anies, mereka akan memantau perkembangan elektabilitas pasangan ini dengan teknologi survei yang lebih cepat.

Sementara itu, tak kalah peliknya apa yang terjadi pada kubu Ganjar Pranowo. Sudah sampai ke publik bahwa tinggal ada 3 nama yang mengerucut untuk mendampingi mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu. Tiga nama tersebut adalah Ridwan Kamil, Mahfud MD, dan Sandiaga Uno.

Kandidat terkuat adalah Ridwan Kamil. Bahkan RK sudah lapor ke Airlangga Hartarto kalau saat dipanggil Megawati, mantan Gubernur Jabar itu diminta mendampingi Ganjar. Hal itu tak lepas dari analisis lapangan bahwa Jawa Tengah sepenuhnya bisa dikuasai oleh PDIP dengan komandan Bambang Pacul, dan sebagian Jawa Timur bisa mereka rebut. Mereka butuh kemenangan di Jabar yang masih didominasi oleh Prabowo. RK dianggap bisa mengambil banyak suara di Jawa Barat.

Namun pihak Golkar masih terbelah. Sebagian pimpinan menyatakan tidak masalah jika RK mendampingi Ganjar, sebag tidak ada aturan kader Golkar hanya bisa jadi calon pasangan capres-cawapres di satu kubu saja.

Namun di sisi lain, konon kubu Airlangga Hartarto belum berkenan dengan langkah RK. Hal itu disebabkan saat RK masuk ke partai berlambang beringin itu, dia sudah sepakat untuk maju sebagai Cagub DKI.

Persoalan makin pelik karena pihak PPP dan Sandiaga Uno juga mendesak agar pasangan Ganjar adalah Sandi. PPP sangat percaya diri kalau PDIP butuh suara dan mesin partai Nahdlyin. Jika hal itu tidak diakomodasi, PPP membuka opsi untuk bergabung dengan koalisi lain. Dengan demikian, PDIP bisa tidak punya mesin dan basis suara di kaum Nahdlyin.

Jelas persoalan itu bikin poros pengusung Ganjar ketar-ketir. Setidaknya, akan ada berbagai risiko jika mereka keukeuh untuk memilih RK atau Mahfud. PDIP jelas butuh PPP. Namun mereka tidak butuh Sandiaga Uno.

Kubu Prabowo tak kalah peliknya. Di berbagai survei, mereka mengalami stagnasi kembali. Sementara calon-calon yang ada, tidak cukup kuat dalam memperbanyak suara Prabowo. Calon-calon itu adalah Airlangga Hartarto, Erick Thohir, dan Yusril Ihza Mahendra.

Airlangga dianggap punya kelemahan karena pemilih Golkar menurut survei, paling banyak terbelah (split ticket voting). Sementara Erick mungkin hanya bisa menambah amunisi finansial. Dukungan mesinnya tak bisa diandalkan. Demikian juga Yusril, di satu sisi cukup punya kualitas untuk mendampingi Prabowo, tapi mesin politiknya sangat terbatas.

Dari internal poros Gerindra, mereka berharap bisa menggandeng Gibran Rakabuming. Hal itu bisa membuat koalisi ini bulat dan tidak terpecah. Masalahnya tinggal 2: Apakah MK mengizinkan? Kedua, apakah Jokowi mengizinkan?

Jika MK memutus capres-cawapres boleh berusia di bawah 40 tahun, satu persoalan selesai. Namun ada persoalan lain. Walaupun Presiden Jokowi dianggap punya masalah dengan PDIP, namun bukan berarti Jokowi punya keberanian untuk berhadapan vis a vis dengan PDIP. Maka kecil pula kemungkinan mengizinkan Gibran keluar dari PDIP untuk jadi wakil Prabowo.

Dengan segala kepelikan di atas, maka pendaftaran pasangan capres-cawapres tampaknya bakal tetap di detik-detik akhir, dan tetap terbuka kemungkinan perubahan-perubahan drastis.

The post Bocoran Politik: Koalisi di Tiga Bacapres Terancam Bubar! appeared first on Suara Bawah.

Ketika Pak Presiden Jokowi mengangkat Menkominfo baru sekaligus wakilnya, yaitu Pak Budi Arie Setiadi dan Pak Nezar Patria, saya termasuk orang yang pesimistis. Apakah diangkatnya beliau berdua mampu menyelesaikan persoalan yang kami hadapi sebagai orang kampung?

Lebih jelasnya begini. Sudah bertahun-tahun, di berbagai desa mungkin hampir seluruh Indonesia, mengalami masa agak suram. Persoalannya adalah makin maraknya judi online yang merambah cepat ke desa-desa.

Sebagai seorang pendidik, saya merasa sangat gemas. Para tetua kampung, tokoh agama, sudah berkali-kali mencoba merapatkan hal ini dan meminta pertemuan dengan pihak aparat desa, aparat keamanan, dan aparat kecamatan. Tapi tak pernah menghasilkan apa-apa.

Perjudian justru makin marak. Kalau dulu hanya mereka yang sudah dewasa yang memainkannya, lambat laun mulai ke anak-anak remaja, bahkan ke kalangan ibu-ibu dan bapak-bapak tua.

Anak-anak SMP dan SMA, pada main judi online. Itu mudah ditemukan di warung-warung kopi atau di pertigaan maupun perempatan jalan. Tanpa punya rasa takut bahwa mereka sedang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Tidak lama kemudian, hal yang tragis pun terjadi. Ibu-ibu di pasar, ikut-ikutan bermain judi slot.

Saya bagikan pengalaman itu di berbagai pertemuan dengan para pendidik lain di satu kabupaten, ternyata fenomenanya sama. Saat saya mengikuti sebuah workshop di tingkat nasional, saya pun mendapati kisah yang sama. Di Jawa Tengah, hampir semua daerah marak. Eh ternyata di Jawa Timur juga. Di Jawa Barat juga. Di Kalimantan dan di Sumatera juga. Kalau begitu, saya menduga ini terjadi mungkin di hampir semua wilayah di Indonesia.

Sebagai pendidik, menurut saya ini punya beberapa lapis dimensi yang dirusak oleh perjudian online.

Pertama, lapis yang paling fundamental yakni mentalitas anak bangsa. Banyak masyarakat berpikir untuk bisa kaya dan mendapatkan uang, cukup dilakukan dengan aktivitas memencet-mencet hape, bermain judi online. Tidak ada istilah “berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian”. Tidak ada istilah “No pain, no gain”. Seolah dengan duduk, diam, bermain judi online, mereka akan kaya-raya.

Kemudian lapis kedua adalah hancurnya waktu produktif. Anak-anak remaja, saatnya belajar. Ibu-ibu saatnya ikut pengajian, memasak, atau bekerja. Bapak-bapak saatnya serius mencari nafkah dan menekuni profesi mereka. Tapi waktu produktif itu lenyap karena yang ada di kepala mereka hanya: segera mencari tempat yang ada wifi-nya atau kalau punya paket data, segera bermain judi online.

Sedangkan lapis ketiga adalah menggerus keuangan keluarga. Uang yang mestinya untuk membeli beras, menabung, atau digunakan hal-hal lain yang berfaedah, terbuang percuma. Hilang lenyap ditelan layar monitor hape.

Kami yang punya kesadaran betapa bahayanya judi online tersebut hanya bisa makin bersedih karena aparat penegak hukum pun abai dalam melakukan tindakannya. Bahkan di beberapa desa, sudah ada semacam ‘sindikasi’ dalam circle judi online.

Bukan sesuatu yang susah ditemui, di setiap kecamatan pasti ada puluhan atau bahkan ratusan orang yang menjadi ‘mesin penggerak’ perjudian online. Mereka seperti kebal hukum hanya karena kalau ada acara kampung atau desa, mereka menyumbang banyak uang. Bahkan mungkin juga membungkam dengan memberi setoran kepada aparat penegak hukum. Saya kira itu tidak usah ditutup-tutupi. Borok itu jelas mudah dicium baunya dan dilihat lukanya kalau para pejabat dan politikus mau datang ke kampung-kampung dan mendengarkan serta memperhatikan apa yang terjadi.

Ketika meledak kasus Ferdy Sambo, kami dan para tetua kampung berharap inilah akhir dari malapetaka itu. Alhamdulillah, itu benar-benar terjadi. Tapi sayang, perjudian online yang marak itu hanya berhenti kurang-lebih satu bulan saja. Selebihnya, lambat-laun marak lagi.

Kami kadang sampai berpikir, apa Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Presiden, tidak tahu hal ini? Apa benar Pak Kapolsek, Pak Kapolres, Pak Kapolda, Pak Kapolri, tidak tahu hal ini? Rasanya tidak mungkin.

Harapan kami dengan adanya kasus Ferdy Sambo bisa melenyapkan judi online ini, lenyap seketika.

Jika di kota banyak orang menjadi korban pinjaman online, di desa, banyak orang jadi korban judi online. Banyak anak remaja yang diam-diam menggadaikan sepeda motor yang dibelikan orang tua mereka. Bahkan banyak orang yang minggat dari kampung gara-gara meninggalkan hutang menumpuk, entah itu di saudaranya atau di kawan dekatnya.

Perekonomian desa yang sudah susah payah dikembangkan oleh Presiden Jokowi, hancur-hancuran gara-gara judi online ini.

Jadi wajar, jika Pak Jokowi mengangkat Pak Budi dan Pak Nezar, kami sebagai warga yang peduli dan prihatin tentang persoalan ini, cukup pesimistis. Nama kedua orang ini saja, kami tidak tahu. Mereka juga bukan berlatar-belakang dari aparat penegak hukum. Bisa apa mereka?

Tapi di luar dugaan kami, hanya dalam waktu beberapa bulan, gebrakan mereka begitu terasa. Awalnya kami kira hanya hangat-hangat tahi ayam (maaf). Ah, paling hanya sementara karena baru diangkat jadi menteri dan wakil menteri.

Tapi ternyata gebrakan itu makin membesar. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba para komplotan ini seolah tiarap semua dalam jangka waktu yang lama. Begitu mereka tiarap, para bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak remaja yang mulai kesurupan bermain judi online juga bingung. Tidak tahu bagaimana lagi memainkannya. Konon katanya, situs-situsnya ditutup atau bagaimana. Intinya, kegiatan itu sudah jauh mereda. Ada satu dua yang masih bermain entah dengan cara bagaimana, tapi itu sedikit sekali.

Maka melalui tulisan ini, kami mewakili orang-orang yang peduli masa depan perekonomian desa, masa depan anak bangsa, masa depan bangsa ini, mengucapkan terimakasih kepada Pak Menteri Budi Arie Setiadi dan wakilnya.

Semoga bapak berdua diberi kesehatan dan keberanian untuk terus memerangi perjudian online ini. Kami juga berharap ini tidak kendor. Karena kami yakin, begitu kendor lagi, akan muncul kembali seperti saat terjadi kasus Ferdy Sambo.

Mari selamatkan perekonomian desa dan anak muda desa dari gempuran judi online yang merusak.

Maturnuwun. Jayalah Indonesia!

The post Surat Terbuka Kepada Pak Menkominfo Budi Arie Setiadi appeared first on Suara Bawah.

Melalui siaran pers ini, saya, Ade Armando, ingin mengabarkan bahwa mulai 7 Agustus 2023, saya mengundurkan diri menjadi host program Logika AA di kanal Youtube Cokro TV.

Saya mundur karena perbedaan paham dengan pimpinan perusahaan dan pimpinan redaksi Cokro TV. Saya menganggap sebaiknya setiap host TV bisa mengungkapkan kritiknya terhadap semua partai dan kandidat presiden yang akan bertarung dalam Pemilu 2024, tanpa terkecuali. Pimpinan Cokro TV menolak host di Cokro TV mengeritik PDIP terkait kampanye Ganjar Pranowo karena dikhawatirkan akan berdampak pada elektabilitas Ganjar Pranowo. Pimpinan Cokro TV memutuskan Cokro TV akan menjadi kanal untuk mendukung pemenangan Ganjar. Sikap pimpinan Cokro TV ini didukung tiga host Cokro TV lainnya: Denny Siregar, Eko Kuntadhi, dan Ahmad Sahal.

Setelah berdiskusi di WAG, saya akhirnya menganggap kami memang tidak akan menemukan titik temu. Karena itu, konsekuensi paling logis dari sikap saya adalah mengundurkan diri sebagai host Cokro TV. Saya akan menyebarkan pikiran dan pendapat saya melalui kanal youtube, tiktok, instagram, twitter dan facebook saya sendiri.

Saya berterimakasih atas peluang dan kesempatan yang diberikan kepada saya selama lebih dari dua tahun untuk menjadi host yang bebas mengemukakan pendapat dan kritik saya melalui kanal Cokro TV.

Saya doakan Cokro TV bisa semakin berkembang dan melakukan pencerahan yang dibutuhkan bangsa Indonesia.

Doa terbaik buat semua rekan, subscriber, dan viewer Cokro TV

Salam.

The post SIARAN PERS PENGUNDURAN DIRI ADE ARMANDO SEBAGAI HOST COKRO TV appeared first on Suara Bawah.

“Jika tujuannya mencari keadilan, maka dibutuhkan kesaksian, pembuktian, hingga menghasilkan amar putusan. Jangan kita teruskan tradisi perjuangan kemanusiaan sederajat dengan pepesan kosong isu keadilan. Terbukti, hari ini sikap politik Budiman dihasut oleh pengadilan titipan.”

Bagi banyak orang Budiman Sudjatmiko hanyalah sebuah nama, apalagi sekarang sudah menjadi bulan-bulanan. Tetapi berbeda dengan saya, Budiman adalah teman, lebih lagi namanya termaktub secara Kementerian Hukum dan HAM sebagai Dewan Pendiri Pergerakan Indonesia. 

Sebagaimana, nama Budiman Sudjatmiko, sejajar pada nama-nama lain; Faisal Basri (Ekonom), Arie Sudjito (Wakil Rektor III UGM), Faisol Reza (Politisi PKB), Hanif Dhakiri (Menteri Tenaga Kerja Kabinet Kerja 2014-19), mereka tercantum Dewan Pendiri Pergerakan Indonesia.

Organisasi yang memeluk erat perjuangan kemanusiaan. Satu kewajiban bagi saya untuk membela secara terbuka “pengadilan titipan” terhadap saudara Budiman Sudjatmiko.

Dasarnya, pengadilan titipan itu berangkat dari pertemuan antara Budiman dan Prabowo beberapa hari lalu. 

Tidak menunggu lama, dentuman isu kemanusiaan menerpa Budiman. Seolah, Budiman didudukan pada satu pengadilan jalanan, yang berisik dan tidak punya arah tujuan keputusan.

Pokoknya, Budiman harus disudutkan, wajib dipersalahlan, tidak boleh ada pembelaan, bahkan apa yang sudah diluruskan tetap harus dilawan.

Jika, pertemuan dengan Budiman dan Prabowo dipersoalkan, mengapa orang-orang yang hari ini besua tidak pernah mempersoalkan ketika Koalisi Megawati-Prabowo 2009. 

Apalagi, Ketua Komnas HAM masa bakti 2017-2022 Ahmad Taufan Damanik, sudah pernah meluruskan isu pelanggaran HAM yang digulirkan Agum Gumelar, kepada Prabowo Subianto. 

Apa yang dijelaskan Taufan Damanik pada 2019, masih faktual hingga tulisan ini dinyatakan. Pernyataannya; Bahwa apa yang dituduhkan Agum Gumelar terhadap Prabowo Subianto terkait tragedi “Penculikan 98”, seharusnya diteruskan kepada Jaksa Agung. Agar, semua tuduhan mendapat ruang pembuktian pengadialan.

Nyatanya, hingga ujung Masa Jabatan Prabowo sebagai Kemhan, tuduhan itu tidak pernah hadir sebagai satu nilai kebenaran. Artinya, keterlibatan Prabowo dalam pelanggaran HAM tidak pernah bisa dibuktikan.

Masih meminjam pernyataan saat itu, jika betul surat pemecatan Prabowo Subianto direkomendasikan oleh Dewan Kehormatan Perwira, yang mana Susilo Bambang Yudhoyono juga turut menandatangani. Mengapa pada 10 tahun masa kekuasaan SBY, tuduhan “Penculikan 98” Prabowo tidak pernah dituntaskan.

Paling tidak dalam catatan proses peradilan pelanggaran HAM di Indonesia. Hingga saat ini tidak ada yang mampu dan bisa membuktikan secara meyakinkan bahwa Prabowo Subianto adalah aktor pelanggaran kemanusiaan. 

Jika begitu, dimana salahnya Budiman ?

Konon lagi, Budiman sebagai manusia dan politisi dirinya punya hak untuk bertemu, berteman bahkan sekalipun mendukung Prabowo Subianto. Dalam dirinya masih berderup nyala ke-Indonesia-an. Sebagai manusia yang bebas sikap politik Budiman tidak boleh diadili, apalagi bermotif titipan.

Dalam aspek kepartaian, Budiman Sudjatmiko tidak mendapatkan “ganjaran” dari PDI-P setelah terjadinya pertemuan tersebut. Toh setidaknya hingga detik ini, Budiman belum dijatuhi hukuman bahkan pemecatan akibat “ganjaran” bertemu Prabowo Subianto.

Mari kita bertaruh, jika pada hari yang sakral ini 27 Juli 2023, tepat 27 lalu perjuangan melawan penindasan. Budiman tidak juga dihadapkan pada pemecatan atau setidaknya “ganjaran” dari mekanisme kepartaian. Jangan-jangan pertemuan Prabowo-Budiman adalah “titian jembatan kekuasaan” di masa depan.

Atau mungkin juga inisiator “pengadilan titipan” terhadap Budiman, rabun terhadap segala kemungkinan “kekuasaan” di masa depan. 

Kembali lah pada apa yang diyakini Sutan Sjahrir; “Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan”. Karena pergunjingan “pengadilan titipan” tidak akan sanggup membalikkan keadanan!

Salam Pergerakan!!

Abi Rekso (Sekjen DPN Pergerakan Indonesia)

Kebayoran Baru, 27 juli 2023

The post Budiman dan Pengadilan Titipan <i>(Refleksi 27 Tahun Kudatuli, 27 Juli 1996 – 27 Juli 2023)</i> appeared first on Suara Bawah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan tanggapan terkait pernyataan pengusaha kawakan, Jusuf Hamka, yang menagih utang atas perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) ke pemerintah.

Dalam dokumen kesepakatan antara pemerintah dengan CMNP yang ditandatangani pada 2016 disebutkan, pemerintah sepakat untuk membayarkan Rp 179,5 miliar ke CMNP. Pembayaran itu seharusnya dilakukan pada semester pertama 2016 dan semester pertama 2017.

Namun, Jusuf Hamka bilang, pembayaran tersebut tak kunjung dilakukan. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah melalui Kemenkeu sudah memberikan tanggapan terkait penagihan utang tersebut. Respons ini disampaikan oleh Biro Advokasi Kemenkeu ke pengacara yang ditunjuk CMNP.

Sumber: Kompas

The post Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 179 Miliar ke Pemerintah appeared first on Suara Bawah.

Jusuf Hamka Tagih Utang Rp800 Miliar

Jusuf Hamka atau banyak orang memanggilnya Babah Alun kembali mengguncang Kementerian Keuangan. Pengusaha TOL ini mengungkap ke publik mengenai utang pemerintah kepada perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk atau CMNP sebesar Rp 179 miliar. 

Seperti yang banyak beredar di laman berita, berdasarkan ketetapan hukum yang telah diketahui oleh CMNP dan Kementerian Keuangan, negara memiliki utang Rp 1979 miliar kepada CMNP. Uang ini diklaim sebagai kesepakatan antara CMNP dengan pemerintah atas deposito dan giro yang ditempatkan perusahaan di bank yang telah dilikuidasi pada krisis moneter 1998.

Sejak Bank Yama dilikuidasi oleh pemerintah, utang tersebut belum dibayar hingga kini. Jusuf Hamka sudah mengupayakan berbagai cara, termasuk menempuh jalur hukum di pengadilan, untuk menindaklanjuti persoalan ini. Namun hasilnya nihil.

Putusan hukum terkait utang piutang ini, pemerintah harus membayar utang dengan denda 2% setiap bulan, sesuai putusan hukum yang telah inkracht sebelumnya.

Jusuf Hamka, dalam keterangan terbuka, pernah meminta Menkopolhukam Mahfud MD untuk menagihkan utangnya kepada pemerintah. Mahfud meresponnya dengan meminta Jusuf menagih langsung kepada Kemenkeu.

Penagihan Jusuf Hamka ini seperti api yang menyambar jerami kering, yang sebenarnya sudah terbakar dan sedang berusaha dipadamkan Sri Mulyani. Namun bukan Sri Mulyani namanya, jika tidak berkelit dan berusaha menyerang balik.

Alasan Sri Mulyani dan Serangan Balik Kemenkeu

Ada semacam kalimat menarik para netizen di dunia maya, “menjadi pemerintah, bakat yang harus menonjol adalah bersilat lidah”. Untuk kalimat ini, rasanya Sri Mulyani telah memperlihatkan keahliannya.

Baca saja artikel berikut: Sri Mulyani, Agen Washington DC yang Menyamar Menjadi Menkeu Indonesia?

Sri Mulyani dan orang-orangnya berkilah dan menyerang balik Jusuf Hamka. Mereka menuding Jusuf Hamka memiliki utang ratusan miliar kepada pemerintah. Melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban mengungkapkan ketika negara melikuidasi Bank Yama, perusahaan Jusuf Hamka masih dalam pengendalian bank yang didirikan oleh putri Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana.

Ketika ditanya oleh wartawan, Rionald tidak bisa menyebutkan persis angka pastinya. Ia hanya menegaskan jika jumlahnya mencapai ratusan miliar.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengungkap ada 3 perusahaan di bawah naungan group CMNP berutang ke negara senilai Rp 775 miliar. Utang ini terkait bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Jusuf Hamka Tantang Balik

Yang menyenangkan dari Jusuf Hamka adalah keberanian dan blak-blakannya dalam menantang Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan. Jusuf Hamka minta dipertemukan dengan Sri Mulyani untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang ini.

“Kita ketemu buat konferensi bersama, jadi jangan ada dusta. Kita ngomong terbuka,” tantang Jusuf Hamka. 

Soal tudingan Kemenkeu, Jusuf Hamka juga meminta untuk membuktikan. Jika tudingan soal CMNP memiliki hutang kepada BLBI, akan diganti 100 kali lipat. Ini menarik, seandainya Kemenkeu bisa membuktikan CMNP punya utang, maka negara bisa mendapatkan pemasukan yang fantastis 775 Triliun. Jadi Sri Mulyani tidak perlu bersusah payah mengumpulkan pajak dari rakyat untuk dinikmati oknum-oknum anak buahnya yang nakal.

Namun rasanya Sri Mulyani agak gamang persoalan utang piutang ini. Karena kebingungan itulah, ia menyerang balik Jusuf Hamka dengan narasi yang dibalik. Padahal ia tahu dan sudah mengakui, jika pemerintah berkewajiban membayar utang kepada CMNP sebab hal itu sudah berkekuatan hukum. Di satu sisi, ia mungkin masih bingung membayar utang-utang itu dengan apa. Sebab pajak-pajak yang dikumpulkan dari rakyat, digarong oleh anak-anak buahnya sendiri yang nirakhlak.

Sebagai rakyat jelata, kita hanya menunggu keduanya duduk sama rata di hadapan kamera. Kemudian terbuka secara jujur, siapa berkewajiban apa. Bukan dengan apa untuk menyerang siapa.

Semangat, Bu Mul!

The post Jusuf Hamka Membakar Lagi Kandang Sri Mulyani yang Belum Padam appeared first on Suara Bawah.

Kemampuan inteletual dan kapasitas verbalnya yang bagus itulah yang menarik perhatian Kawan Faisol Reza (Sekarang menjadi anggota DPR dari PKB) untuk ‘mengadernya’. Memang benar, Haris tumbuh sebagai aktivis yang disegani, dan dipercara menjadi ketua Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP). KPRP ini organisasi terbesar dan paling progresif di Yogya menjelang Soeharto jatuh.

Haris ini menjadi magnet bagi para aktivis senior maupun junior di Yogya terutama setelah terjadi semacam kevakuman kepemimpinan gerakan mahasiswa di Yogya. Saat itu Budiman Sudjatmiko dkk sudah dijebloskan ke bui karena dituduh sebagai dalang di balik kekacauan di kantor DPP PDI. Sementara Andi Arief cs, termasuk Faisol Reza, diculik oleh Tim Mawar.

Di situlah Haris menjadi salah satu pusat perhatian sekaligus dianggap sebagai salah satu pemimpin penting gerakan mahasiswa ‘98. Apalagi KPRP saat itu sudah mempelopori dengan berbagai aksi mahasiswa yang berani bentrok dengan aparat keamanan sebelum mahasiswa Jakarra belum berani turun ke jalan setelah peristiwa Kudatuli ‘96.

Di masa Haris menjadi salah satu tokoh penting itu, memang ada tokoh-tokoh penting lain seperti Puthut EA yang kelak kemudian jadi Sekjen KPRP dan sekarang dikenal dengan pemimpin media Mojok, ada pula aktivis Dema Arie Sujito yang saat ini menjadi salah satu pejabat pembantu rektor UGM, lalu ada aktivis persma yang kemudian jadi aktivis betulan seperti Fendri Ponomban serta masih banyak nama lain yang tidak mungkin disebut satu persatu.

Namun lampu sorot terbesar saat itu memang ada pada sosok Haris. Dia sering menjadi pembicara di lembaga-lembaga aktivis lain yang saat itu marak di Yogya, dan termasuk sosok yang relatif bisa diterima semua kalangan seperti HMI, PMII, KAMMI, dll.

Analisisnya yang tajam disertai pengetahuannya yang luas dan gaya berbahasnya yang khas, adalah modal pentingnya.

Maka sangat masuk akal ketika Haris kemudian diminta memimpin sebagai Ketua Umum PRD. Bahkan saat Budiman dibebaskan pun, pamor Haris tidak meredup. Karena dia memulai dari bawah dan di saat Budiman dipenjara yang relatif tidak tahu perkembangan gerakan mahasiswa, Haris hadir dan menjadi sebagian dari motor penggeraknya.

Yang sungguh disayangkan, setiap bulan Mei, justru para aktivis penting seperti Haris ini jarang diekspose oleh media. Mereka banyak mengekspose orang-orang yang sebetulnya tidak tahu gerakan ‘98 seperti misalnya Budiman. Dia saat itu di dalam penjara dan baru dikeluarkan di era Presiden Gus Dur. Jadi mana mungkin dia tahu soal ‘98? Atau misalnya Adian Napitupulu, yang sebetulnya sosoknya baru dikenal saat Soeharto sudah mulai goyah. Sementara Haris sudah mulai sering ditangkap aparat bahkan sesaat setelah dia masuk UGM pada tahun 1994. Bahkan dia berani muncul di publik ketika banyak mahasiswa tiarap di tahun 1996.

Sejarah ditulis oleh para pemenang. Haris mungkin bukan dianggap sebagai pemenang karena dia tidak menjadi politikus sekarang ini. Tapi oleh ingatan ratusan aktivis di Yogya, dan kelak di Jakarta, dia adalah sosok yang sangat penting.

Dia juga tercatat masih sangat kritis dalam setiap rezim. Ketika SBY berkuasa, Haris sering berhadap-hadapan dengan SBY. Ketika Jokowi menjadi presiden, Haris pun kerap memberi pernyataan kritis lewat media sosialnya.

Haris memang sekarang seperti tidak punya panggung politik. Tapi rekaman hidup masa lalunya menunjukkan dia salah satu pemimpin mahasiswa yang sangat diperhitungkan. Sejarah tak boleh melupakannya hanya karena silau oleh orang-orang yang sekarang ini punya panggung kekuasaan yang megah.

Penulis: Ahmad Rifai

The post Haris Rusly Moti: Aktivis yang Masih Setia Menapaki Jalannya appeared first on Suara Bawah.

Karena kemiskinan wacana, kaum borjuis demokrat –semacam Amin Rais, Gus Dur, Megawati, Sultan Hamengkubuwono X dkk—kemudian mengadopsi istilah ini dalam setiap jargon mereka dan diliput oleh media massa secara luas. Istilah yang masih mencerminkan ketakukan kepada Rezim Diktator, dan penghalusan tuntutan yang dapat digunakan untuk mengelak ketika menghadapi tekanan dan teror dari rezim. Dan juga di-amini oleh Gerakan Mahasiswa di Jakarta 1998.

Perlu dicatat, Gerakan mahasiswa di Jakarta masuk sangat terlambat ke panggung politiki yaitu sekitar bulan Maret-April 1998, terutama dengan lahirnya FORKOT (Forum Kota). Perlu dicatat pula bahwa Forkot lahir dari hasil pengorganisiran dari PRD-SMID bawah tanah yang dimotori oleh Kawan Dwi Hartanto alias Lukas dari IISIP. Ketika itu Lukas bersama dengan Sheilla, mengumpulkan kembali beberapa kontak dari 3-4 kampus untuk diajak demo; lalu mereka berdiskusi di sebuah rumah kontrakan di sebrang kampus IISIP, Lenteng Agung. Demo tidak jadi, karena peserta masih agak takut dan merasa perlu mengajak lebih banyak kampus dan dilanjutkan diskusi selanjutnya di Red House di Margonda. Kemudian dari sana diadakan diskusi lanjutan di Kampus Trisakti, bersama Senat kampus setempat. Setelah itu baru diputuskan untuk mengadakan aksi—cukup panjang prosesnya dan jelas tertinggal dari Gerakan mahasiswa di kota lain seperti Solo yang sudah ke tahap lempar batu di UNS, maupun kota lain di Jogya, bahkan semacam Makassar dan Palu.

Perlu dicarar, ketika itu PRD-SMID memberlakukan komando bawah tanah atau ‘Command’ dan memerintahkan Kawan Lukas untuk kembali ke basis KMK (PDI-P) melanjutkan pengorganisiran yang memang membuat frustrasi, karena minimnya respons mereka untuk terlibat. Dan memang KMK tidak bisa menjadi ujung tombak Gerakan, mereka terlibat hanya ketika sudah ada yang mempelopori. Lalu pengorganisiran Gerakan mahasiswa dipegang langung oleh Kawan Nezar Patria dan tentu didampingi oleh Kawan Andi Arief. Dari kedua tokoh Gerakan mahasiswa dari Jogya inilah dibuat berbagai aksi semacam “aksi mogok makan” di UI, pelibatan demonstrasi dll..

Dengan demikian, Gerakan mahasiswa di Jakarta bangkit lagi, kendati agak bangun kesiangan di tengah arus deras massa rakyat yang melawan. (jangan tersinggung ya he he he..)

Kadang saya mengelus dada, bagi mereka yang sekarang mengaku “aktivis 98” apalagi dari Jakarta. Mereka baru terlibat dalam Gerakan bulan Maret/April 1998 (bulan Mei, Suharto sudah lengser), ikut demonstrasi beberapa kali ; dan mungkin aksi heroiknya menduduki Gedung parlemen selama hampir seminggu— lalu sekarang dengan bangga menyebut diri “aktivis 98” ckckckck.. Tapi ya sudahlah, sekarang semua orang boleh saja menyebut dirinya sebagai “aktivis 98” untuk berbagai kepentingan masing-masing. Soal mahasiswa masuk ke Gedung parlemen, mesti kita beri catatan jelas: itu sebuah konsesi yang diberikan oleh rezim pasca-penembakan mahasiswa Trisakti, untuk meredam amarah nasional karena kematian mahasiswa di sana; maka petinggi DPR/MPR membolehkan untuk berdemonstrasi di sana.

Walaupun berbeda namun ada nada serupa, pada peristiwa Mimbar Bebas di kantor DPP PDI di Jl Diponegoro yang adalah hasil dari bentrok di Gambir, dimana kawan Garda terlibat aktif—kemudian rezim memberikan konsesi untuk “boleh berdemonstrasi tapi di dalam DPP PDI saja”. Tujuannya agar gerakan anti-kediktatoran tidak meluas ke masyarakat; yang untungnya secara cerdik dimanfaatkan oleh PRD untuk meradikasilir massa di sana dan juga dalam konteks pengawasan pemilu KIPP serta pembentukan Pemerintahan Transisi. Maka tuduhan rezim bahwa PRD adalah dalang dalam peristiwa itu, ada benarnya juga.

Tentu bukan bermaksud mengecilkan peran Gerakan mahasiswa (aktivis) ‘98 di Jakarta, sebagai pusat politik -ekonomi Indonesia. Setiap kota pasti ada perannya, Jakarta juga berperan dengan terjadinya peristiwa Semanggi 1 dan 2 yang memberikan warna berbeda bagi Gerakan Mahasiswa secara keseluruhan.

Nah jelas bahwa reformasi bukanlah istilah yang dikenal oleh Gerakan Radikal tahun 1998 dan sebelumnya yang dengan jelas dan gamblang menuntut:

• Cabut 5 UU politik
• Cabut Dwi Fungsi ABRI
• Turunkan Suharto
• Turunkan harga
• Upah 7 ribu
• Referendum untuk Timor Leste
• Penentuan Pendapat Sendiri untuk Papua
  dll

Memang, menjelang dan pasca-lengsernya Suharto, istilah ‘reformasi’ juga dipakai oleh Rezim dan oleh para demokrat borjuis dan semua media massa serta beberapa Gerakan mahasiswa: maka populerlah istilah ini, yang sebetulnya mencerminkan kesadaran massa rakyat yang masih terilusi tsb.
Melihat keadaan inilah maka, Gerakan Radikal Kerakyatan kala itu memutuskan untuk memajukan tuntutan tersebut menjadi “Reformasi Total”, menghabisi “Reformis Gadungan dan Sisa ORBA”. Hal itu terjadi pasca-lengsernya Soeharto pada Mei 1998 terutama saat tahun 1999 —momen pemilu–yang saat itu juga diwarnai berbagai demonstrasi anti-Golkar.

Ini sekadar kisah dari masa lalu mengenai istilah “reformasi”dan juga “aktivis Reformasi 98”…

(Jakarta 31 Mei 1998, 25 tahun setelah peristiwa tersebut terjadi)

Penulis adalah Aktivis 98

The post Ingatan Seperempat Abad Reformasi: Aktivis Mahasiswa Jakarta Telat! appeared first on Suara Bawah.