Kini ia akan bertarung melawan Menteri BUMN Erick Thohir yang juga maju sebagai calon Ketua PSSI.

La Nyalla Mattalitti telah resmi mendaftar sebagai calon Ketua Umum PSSI pada Jumat (13/1/2023), sementara Erick Thohir pada Minggu (15/1/2023). 

Pencalonan La Nyalla ini membuat pecinta sepak bola tanah air terkejut. Pasalnya, publik masih ingat dengan masa kepemimpinan La Nyalla Mattalitti di PSSI tahun 2015-2016. Baru berjalan sudah tersandung banyak persoalan. PSSI di zaman itu juga minim prestasi. Yang ada keributan. 

Di zaman ‘geger geden’ PSSI tersebut, La Nyalla membuat federasi tandingan bernama Komite Penyelamatan Sepak Bola Indonesia atau KPSI.

Saat itu KPSI pro kepada Indonesia Super League (ISL), dan PSSI mendukung Indonesia Premier League (IPL).

Menpora saat itu terpaksa membekukan PSSI karena ada dugaan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan kompetisi QNB League. 

Selain itu, kala itu pembekuan PSSI juga didasari karena alasan PSSI jadi sarang praktik judi dan pengaturan skor.

La Nyalla Mattalitti kemudian harus mundur dari Ketua PSSI saat itu lewat KLB.

Di tahun yang sama, 2016 La Nyalla Mattalitti juga tercatat sejumlah kasus korupsi dana hibah saat menjabat sebagai Kadin sebesar Rp5,3 M untuk IPO Bank Jatim. Sehingga tak ada pilihan buat La Nyalla untuk bertahan sebagai Ketua Umum PSSI. 

Namun tanpa rasa malu, dia sempat mau maju sebagai Ketua PSSI lagi pada tahun 2019. Meski demikian, publik tentu tak lupa dengan kegagalannya dan membuat malu sepak bola Indonesia. Publik akhirnya memilih Mochamad Iriawan atau Iwan Bule.

Lantas mengapa La Nyalla Mattalitti begitu bersemangat maju sebagai calon Ketua PSSI lagi?

Sebagai Ketua DPD RI, La Nyalla paham betul bahwa sepak bola di Indonesia mempunyai banyak massa. Artinya, itu adalah angka yang bisa dikalkulasi. Terlebih mendekati tahun politik seperti sekarang. 

La Nyalla juga baru-baru ini gencar menyuarakan penundaan pemilu 2024 hingga mengembalikan UUD 45 ke naskah yang asli.

Harapannya, setelah MPR RI kembali menjadi lembaga tertinggi di Indonesia, maka presiden cukup dipilih lewat MPR seperti era Orde Baru.

Sebagai Ketua PSSI, tentu La Nyalla punya tujuan yang strategis. Jumlah massa pecinta persepakbolaan Indonesia sangat besar, dan La Nyalla tercatat terus berambisi menjadi presiden dengan cara instan, meski berulangkali terjerat kasus korupsi. 

La Nyalla banyak membuat gaduh di negeri ini dari potong leher hingga provokasi Obor Rakyat untuk memfitnah Jokowi. Kini ia kembali maju sebagai calon Ketua PSSI. 

Apakah Anda rela keributan terus terjadi di PSSI seperti era La Nyalla sebelumnya? Saking gaduhnya, sampai lupa kalau tidak ada prestasi yang ditorehkan PSSI di bawah kepemimpinannya.

The post Sang Problematik La Nyalla Mattalitti Nyalon Ketum PSSI Tantang Erick Thohir appeared first on Suara Bawah.

Meski berulang kali tanpa tedeng aling-aling La Nyalla Mattalitti menyampaikan keinginan menunda pemilu dan mengembalikan UUD 45 ke naskah yang asli, namun terungkap fakta bengis di balik itu.

Benny K Harman menyebut, isu penundaan pemilu kini sudah digabungkan DPD RI, lewat ketuanya langsung La Nyalla Mattalitti. Setelah itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo juga ikut mendukung langkah La Nyalla Mattalitti.

Setali tiga uang, La Nyalla Mattalitti lewat adendum UUD 45 memang berharap agar MPR bisa kembali jadi lembaga tertinggi di Indonesia, sehingga presiden cukup dipilih lewat MPR.

Benny K Harman secara blak-blakan menyebut, ada upaya-upaya represif yang bakal ditempuh La Nyalla untuk mencapai keinginannya. 

Salah satunya, menangkap siapapun yang berseberangan dengan dirinya. 

Lebih tepatnya, siapapun yang menentang penundaan pemilu 2024, termasuk menentang upaya dia mengembalikan UUD 45 ke naskah yang asli, akan ditangkap.

Bahkan, Benny menyebut, UU KUHP sengaja dikebut dan disahkan dengan banyak pasal kontroversial, salah satunya membungkam kebebasan berpendapat.

Setelah KUHP baru disahkan, maka gerombolan La Nyalla bisa lebih leluasa menekan agar presiden mengeluarkan dekrit penundaan pemilu yang rencananya akan dikeluarkan tahun depan.

La Nyalla memang terkenal dengan cara licik untuk mencapai kekuasaan yang ia inginkan. Setelah gagal lewat kontestasi kendaraan partai politik, La Nyalla kini tak punya pilihan lain. 

Satu satunya cara agar ia bisa maju sebagai presiden tanpa dipilih oleh rakyat Indonesia yakni melalui kekuatan MPR, seperti era Orde Baru.

Sinyal dukungan itu juga tampak dari  Ketua MPR Bambang Soesatyo, dengan gamblang menyatakan ingin agar pelaksanaan Pemilu 2024 dikaji ulang.

“Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu. Ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya tepat,” terang Bambang Soesatyo di rilis survei Poltracking Indonesia.

Lain hal dengan Bambang Soesatyo, La Nyalla Mattalitti sebelumnya terang-terangan ingin agar Pemilu 2024 ditunda dengan alasan agar presiden bisa menambah masa jabatannya, karena sudah habis untuk mengurus pandemi Covid-19. Pernyataan kontroversial itu ia sampaikan saat menghadiri Munas HIPMI November 2022.

Namun, La Nyalla baru-baru ini membantah pernyataannya sendiri. Pihaknya hanya mengusulkan supaya masa jabatan Jokowi ditambah selama proses adendum UUD 1945 berlangsung.

“Saya dulu ngomong bahwa tidak ada 3 periode, dan sampai sekarang pun saya tidak pernah ngomong ada 3 periode. Kapan saya ngomong? Anda saja yang asal ngomong,” ucap La Nyalla, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun.

Sambil menunggu addendum, kita minta Pak Jokowi diperpanjang dulu 2-3 tahun, untuk mengawal addendum selesai. Kalau addendum selesai dalam 1 tahun, kenapa tidak? Kan kita bicara yang paling jelek,” sambungnya.

Sikap La Nyalla yang sudah tak konsisten itu, akhirnya menunjukkan bagaimana lembaga DPD dipimpin oleh orang yang tidak bisa dipercaya ucapannya.

Kini, La Nyalla menempuh berbagai cara pada momen jelang pemilu 2024 agar ditunda. Sebab ia sadar diri, sudah tak ada partai politik yang mau mendukungnya. Sebab, partai politik juga tahu bahwa elektabilitas La Nyalla Mattalitti sangat buruk.

Rakyat Indonesia yang semakin cerdas pun bisa menilai bahwa La Nyalla Mattalitti tak layak menempati posisi pemerintahan lewat jalur pemilu raya. Meski menyebut dirinya negarawan, namun publik mengingatnya sebagai orang yang suka bikin kisruh, dekat dengan korupsi, dan diberi cap sebagai ‘preman’ karena hobi memalak dan meneror.

The post Benny K Harman Bongkar Kelakuan La Nyalla Mattalitti CS Ingin Tunda Pemilu appeared first on Suara Bawah.

Angin segar yang memberinya keberanian La Nyalla untuk maju sebagai calon presiden itu dikarenakan masyarakat kita terlalu permisif atas kesalahan yang pernah dilakukan seorang politikus. 

Sebelumnya, kita ketahui bahwa La Nyalla mempunyai peran untuk mengobrak-abrik PSSI dan membawa pertengkaran Kemenpora saat itu hingga PSSI terkena sanksi oleh FIFA. Karena pertikaian itu membuat PSSI tidak berjalan dengan baik, bahkan kompetisi sepak bola terbelah. Yang dirugikan ya insan sepakbola tanah air. 

La Nyalla juga sempat ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyimpangan Dana Hibah KADIN dari pemerintah ketika menjadi Ketua Umum KADIN JATIM.

Selama proses hukum, La Nyalla juga tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dia bahkan sempat kabur ke luar negeri sehari sebelum surat pencekalannya keluar. 

Namun, proses hukum itu selesai dengan banyak pertanyaan karena putusan bebas murni dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan jaksa. 

Putusan tersebut disangsikan sejumlah pihak. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat itu tidak menyangka dengan putusan tersebut. “Karena nggak masuk akal kalau yang bersangkutan bebas,” kata Saut Situmorang, seperti dikutip Tempo, Selasa, 27 Desember 2016. 

Setelah berhasil keluar dari tuntutan, La Nyalla kembali ke kancah perpolitikan. Dia sempat ingin maju sebagai calon gubernur Jatim, namun gagal mendapatkan kendaraan politik. Tak ada parpol yang memberikan kunci buat La Nyalla maju sebagai calon gubernur. 

Setelah kejadian itu, La Nyalla pun pergi dari partai Gerindra. Seperti anak kecil yang keinginannya tak dituruti, La Nyalla menyerang Prabowo Subianto dan partai Gerindra. Dia kemudian beralih ke kubu Jokowi. 

Kegagalan untuk maju sebagai calon gubernur karena tidak memiliki kendaraan dari Parpol tersebut akan menjadi kendala bagi La Nyalla. Kejadian pahit tersebut akan berulang bila Presidential Threshold yang mengatur ambang batas 20% yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih berlaku. 

Ngotot Nyapres

Dengan peraturan tersebut membuat keadaan sulit bagi La Nyalla untuk maju menjadi calon RI 1. Sebab dia setidaknya perlu melakukan lobby kepada beberapa partai untuk mengusungnya menjadi calon presiden. 

Sedangkan La Nyalla sendiri bukan kader sejati dari partai tertentu. Dia lebih banyak ikut ke partai yang memberikan keuntungan secara pribadi bagi dirinya. Setelah tak cocok dengan Gerindra, dia dengan enteng beralih dan sekaligus menjelek-jelekkan Prabowo dan partainya. 

“Presidential Threshold juga menjadi pintu masuk bagi oligarki ekonomi.” Lanjut dia,“ untuk membiayai calon presiden harus mengeluarkan biaya sangat besar untuk membayar ‘mahar’ terhadap gabungan partai-partai,” kata La Nyalla lagi, seperti dikutip detik.com. 

Padahal, yang dimaksud sebagai mahar untuk calon presiden tidak serta merta ‘uang’ untuk daftar sebagai calon dari partai tertentu. Tetapi seperti mesin pelumas untuk menjalankan mesin politik parpol. 

Atau, seperti yang dikatakan La Nyalla sendiri ketika dipanggil Badan Pengawas Pemilu akibat lontaran kontroversialnya. Mahar itu sebenarnya dana saksi yang tidak bisa diberikannya kepada partai Gerindra. 

Selain itu, banyak partai yang pikir-pikir untuk mengusung La Nyalla sebagai calon presiden, sebab La Nyalla bukanlah sosok yang populer sebagai kandidat presiden. 

Terlebih lagi, di mata publik sosoknya La Nyalla lebih digambarkan sebagai tukang pembuat rusuh PSSI, dekat dengan korupsi, dan sering bertindak seperti preman. 

Ingin Presidential Threshold Dihapus

Sejumlah alasan itu yang membuat La Nyalla Mattalitti memanfaatkan jabatannya sebagai Ketua DPD RI untuk mengakomodir kepentingan pribadinya. 

Dia membawa DPD secara kelembagaan mengajukan judicial review terkait Presidential Threshold 20% yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Gugatan itu tercatat dalam perkara Nomor 52/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI. Tercatat Ketua DPD La Nyalla, Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Mahyudin, Sultan Bachtiar Najamudin sebagai pemohon I. Sedangkankan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dan Sekretaris Jenderal; PBB Afriansyah Noor sebagai pemohon II.

Tatapi, rencana La Nyalla dipupuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya MK menyatakan permohonan pemohon I tidak dapat diterima. Sementara itu, permohonan pemohon II ditolak untuk seluruhnya. 

MK menyatakan tidak menerima permohonan jajaran DPD terkait pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU Pemilu. 

Menurut MK, pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7 Tahun 2017 adalah (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik. 

Tapi, La Nyalla tidak berhenti di sini. Gagal hapus ambang batas pencalonan presiden, La Nyalla kemudian melontarkan keinginannya untuk mengembalikan fungsi MPR seperti era Orde Baru. Termasuk diantaranya melantik dan memberhentikan presiden.

The post La Nyalla Mattalitti Ingin Jadi Calon Presiden Terhalang Peraturan, Maka Peraturannya yang Perlu Diubah appeared first on Suara Bawah.

Dalam keterangan pers yang diadakannya La Nyalla mengaku sempat dimintai mahar politik sebesar Rp40 miliar dan sampai jangka waktu yang ditetapkan juga tidak diserahkannya. Harapan mendapat tiket dalam kontes pemilihan calon Gubernur Jatim pun kandas. La Nyalla tak jadi melenggang ke pertarungan orang nomor satu di Jawa timur. 

Namun, bila dilihat kondisi saat itu nama La Nyalla memang tidak memiliki elektabilitas yang tinggi dibandingkan tokoh-tokoh lain seperti Gus Ipul, Risma, atau Khofifah. Bahkan, dalam survei elektabilitas yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei nama La Nyalla tidak masuk daftar calon gubernur meskipun La Nyalla berkoar-koar dengan poster yang tersebar di pojok-pojok jalan dan beberapa deklarasi dukungan kepadanya, namun kenyataannya namanya tidak diinginkan oleh masyarakat untuk maju sebagai calon gubernur Jatim. 

Dalam daftar bursa calon wakil gubernur pun nama La Nyalla sama sekali tidak disebut. 

Dengan elektabilitas rendah yang dimiliki La Nyalla tersebut berarti butuh kerja keras bagi parpol untuk meningkatkan popularitasnya bila jadi pengusungnya. Hal ini yang kemungkinan besar menjadi penyebab La Nyalla tidak mendapat rekomendasi dari Partai Demokrat dan kemudian Partai Gerindra sebagai calon gubernur Jawa Timur. 

Partai politik tentu ingin kerja mesin politiknya bisa lancar dalam pemilu dengan mengusung calon dengan popularitas yang lebih tinggi. 

Risiko besar akan dihadapi oleh partai politik apabila salah menentukan calon gubernur Jawa Timur. Jika dianggap mengusung calon tidak potensial dan minim kemampuan, maka partai politik akan kehilangan basis massa. Padahal tak lama setelah pemilihan gubernur Jawa Timur 2018, parpol akan menghadapi pertarungan besar Pilpres dan Pemilu. Terlebih Jawa Timur adalah salah satu provinsi kunci untuk pemenangan pemilihan presiden karena memiliki jumlah penduduk yang terbesar. 

Tentunya bisa dimengerti bila Partai Demokrat dan Partai Gerindra tidak berani ambil resiko untuk mengusung La Nyalla Mattalitti sebagai calon gubernur Jawa Timur 2018. 

Dari sini kita bisa paham kalau isu Prabowo Subianto meminta mahar politik kepada La Nyalla itu kemungkinan besar bukan untuk diambil uangnya, melainkan supaya La Nyalla berkaca agar tidak memaksakan diri untuk maju dalam bursa Jatim 1. 

Apalagi citra La Nyalla dianggap buruk oleh masyarakat Jawa Timur karena pernah menjadi tersangka dana Hibah Kadin Jatim dan sempat menjadi buron, serta menjadi Ketua Umum PSSI yang bertengkar terus dengan Menpora hingga sepakbola Indonesia mandeg, tanpa prestasi, dan mendapat sanksi dari FIFA.

The post Rakyat dan Parpol Tak Ingin La Nyalla Mattalitti Maju sebagai Calon Gubernur Jawa Timur 2018 appeared first on Suara Bawah.

Deklarasi tersebut marak di Jawa Timur, daerah yang menjadi basis bagi La Nyalla untuk mengantongi kunci ke Senayan sebagai anggota DPD.

Tak sampai di sana, ambisisi mantan tersangka korupsi dana hibah Kadin Jatim itu, yang kini menjabat sebagai ketua DPD RI tampaknya tak main-main niatnya untuk menjadi Presiden.

Dia khawatir bahwa rencana maju menjadi Calon Presiden akan terhalang pasal Presidential Threshold, ambang batas pencalonan presiden yang mewajibkan partai politik yang dapat mengajukan pasangan Capres dan Cawapres harus memiliki 20 persen kursi di DPR RI, atau 25 persen suara sah nasional.

Dengan adanya aturan tersebut, maka bisa jadi La Nyalla Mattalitti tidak mendapatkan tiket untuk maju sebagai Capres. Hal yang sama ketika dia ingin maju dalam pemilihan Gubenur Jatim. Di mana tak satu pun parpol yang memberikan rekomendasi kepadanya sebagai Calon Gubenur.

Maka, gugatan judicial riview itu dilayangkan oleh La Nyalla memanfaatkan posisinya sebagai Ketua DPD RI bersama Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai penggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, langkah tersebut masih dihadang MK dengan penolakan Judicial Review.

Tak berhenti di sana, La Nyalla Mattalitti memilih untuk mundur selangkah, kali ini dia menguasai MPR terlebih dahulu. Korbannya adalah Fadel Muhammad..

Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD ditarik dengan adanya mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh anggota DPD.

La Nyalla dituding sebagai pembuat skenario untuk menurunkan Fadel Muhammad. Dengan pencopotan itu, maka La Nyalla bisa memasukkan kepentingan pribadinya melalui Wakil Ketua MPR dari unsur DPD yang baru. Tentu saja yang memuluskan jalannya sebagai presiden.

The post Betapa Ambiusnya La Nyalla Mattalitti menjadi Presiden, Gugat Presidential Threshold hingga Singkirkan Fadel Muhammad di MPR appeared first on Suara Bawah.