Baru-baru ini di forum terbuka ia mengusulkan dikeluarkan Dekrit Presiden yang menunda diselenggarakan pemilu dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. 

Perpanjangan masa jabatan itu sah-sah saja terlebih di periode kali ini presiden Jokowi kehilangan waktu untuk mewujudkan visi-misinya akibat terjadi pandemi Covid. 

“Pandemi Covid 2019 hanya menghabiskan waktu kepemimpinan Jokowi, sehingga kinerja dan capaian visi misi Jokowi tak berjalan, karena fokus menangani pandemi selama dua tahun,” katanya di Munas XVII HIPMI, Senin 21 November 2022. 

Di kesempatan itu pula La Nyalla menyampaikan bahwa Pemilu 2024 sudah dikuasai kelompok tertentu sehingga hanya buang-buang uang dan tenaga bila tetap dilaksanakan. 

“Kalau kita pakai yang namanya pemilu coblos-coblosan ini, ini palsu semua ini. Ini kita sudah bisa hafal sudah dikuasai satu kelompok ini” 

“Ini nanti hasilnya sudah ditentukan di atas. Daripada buang-buang duit untuk pemilu, lebih baik ditunda aja saya bilang gitu”. 

La Nyalla memang tidak setuju dengan adanya pemilu. Ia juga menyimpan kekecewaan akibat gagal lolos menjadi calon gubenur Jawa Timur pada 2018 silam. Ketika itu tidak ada satu pun partai yang memberikan rekomendasi kepadanya sebagai calon gubenur. Bahkan ia sempat melontarkan pernyataan kontroversional, dimintai mahar politik oleh Prabowo Subianto. 

Di berbagai kesempatan La Nyalla menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap pemilu dan ingin mengembalikan pengangkatan presiden ditentukan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Seperti gaya Orde Baru. 

Sebab, dengan masih adanya pemilu adalah jalan buntu bagi La Nyalla yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. 

Partai-partai yang ada akan mikir 7 kali untuk memberi rekomendasi kepada La Nyalla sebagai calon presiden mengingat rekam jejaknya yang dekat dengan korupsi, kerap memakai isu SARA sebagai bahan kampanye, serta tak punya loyalitas terhadap partai. Ia hanya loyal dengan kepentingannya sendiri. 

Jalan buntu itu yang membuat La Nyalla sengaja mendorong Jokowi mengeluarkan Dekrit Presiden untuk memperpanjang masa jabatan. 

Bila pemilu ditunda, maka ada kesempatan bagi La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua DPD untuk terus menggalang dukungan mengembalikan UUD 1945. Terpenting untuk dicatat ialah mengembalikan fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang berhak mengangkat dan memberhentikan presiden. 

Dengan begitu ada sedikit harapan bagi La Nyalla untuk mewujudkan keinginannya menjadi presiden. 

Sebuah strategi yang bagus, kan? 

Strategi yang justru menjadikan Jokowi sebagai pion dari rencana besar La Nyalla Mattalitti melangkah menjadi presiden tanpa pemilu.

The post Agenda Tersembunyi Di Balik Usulan Dekrit Presiden dan Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi oleh La Nyalla Mattalitt appeared first on Suara Bawah.