Sifat buruk La Nyalla tercermin dari slogan-slogan yang bombastis dan kekanak-kanakan. Bagaimana tidak, pada Pilpres 2018, La Nyalla tampak getol mendukung Jokowi dan Ma’ruf Amin.

Sebelum menjabat sebagai Ketua DPD RI, La Nyalla dengan lantang siap memotong lehernya bila Prabowo Subianto suaranya bisa unggul di Madura.

Namun, pada penghitungan suara, ternyata suara Prabowo Subianto unggul di Madura.

Sejumlah pihak yang sudah geli dengan ucapan La Nyalla akhirnya menagih, kapan La Nyalla akan potong leher. 

Salah satu yang menagih janji La Nyalla itu adalah Bendahara DPC Partai Gerindra Cabang Pamekasan, Khairul Kalam.

Tapi apa tanggapan La Nyalla? Dengan enteng ia berkelit, tak selantang sebelumnya. Menurutnya konteks janji potong leher hanya untuk membakar semangat simpatisan Jokowi dan Ma’ruf Amin.

“Itu untuk intern kader saya yang di Madura, saya ngomong itu supaya memecut anggota saya agar bekerja keras untuk 01,” kata La Nyalla.

Selanjutnya La Nyalla juga menunjukkan sifat bengisnya, setelah ditagih janji potong leher. Jiwa mantan preman yang sering ia gembor-gemborkan kembali muncul. La Nyalla menyebut, seandainya suara Jokowi dan Ma’ruf Amin unggul di Madura, kepala siapa yang bisa ia potong?

Padahal, saat itu La Nyalla masih menjabat sebagai Kadin Jatim. Ia bukanlah orang jalanan yang bebas berbicara di publik. Mentalitas La Nyalla memang potret buruk birokrasi di Indonesia.

“Kalau kemarin yang menang 01 bagaimana? Yang mau saya potong lehernya siapa, enak saja,” katanya.

Jauh sebelum La Nyalla mengucapkan sumpah akan memotong leher, ia merupakan mantan simpatisan Prabowo Subianto saat Pilpres 2014. Saat itu, ia pernah menyebar fitnah bahwa Jokowi merupakan seorang keturunan Tionghoa, Kristen dan PKI.

Propaganda fitnah tersebut disebarkan oleh La Nyalla lewat tabloid abal abal bernama Obor Rakyat. Propaganda tersebut ia sebar di masjid-masjid, termasuk di Tanah Madura.

Cara cara licik La Nyalla untuk mencapai tujuan yang ia inginkan memang bengis dan sadis. Satu periode kemudian, pada Pilpres 2018, La Nyalla mengaku kesulitan mengubah kabar hoaks yang telah disematkan pada Jokowi pada 2014. 

Kabar hoaks tentang Jokowi PKI, Kristen dan Tionghoa ternyata juga berkontribusi menumbangkan suara Jokowi dan Ma’ruf Amin di Madura, meski jaminannya kepala La Nyalla sendiri.

Terbaru, di akhir 2022, La Nyalla ingin menjadi presiden lewat cara mengembalikan UUD 45 ke naskah asli, tujuannya agar MPR kembali menjadi lembaga tertinggi di Indonesia. Setelah itu, MPR bisa memilih presiden tanpa proses pemilu.

Jadi, maukah kamu punya pemimpin seperti La Nyalla, apalagi ia maju presiden? Mau jadi apa negeri ini.

The post La Nyalla Mattalitti: Ngakunya Negarawan tapi Sifatnya Kekanak-kanakan, Pernah Sumpah Potong Leher Segala appeared first on Suara Bawah.

Sebelum ia dicopot, La Nyalla telah menyebar rasa kebencian kepada para anggota DPD terkait tuduhan kinerja buruk Fadel Muhammad. 

La Nyalla lantas menyelipkan agenda pencopotannya melalui Sidang Paripurna ke-2 DPD pada 18 Agustus 2022.

Lewat pengaruh La Nyalla, akhirnya Fadel dicopot lewat mosi tidak percaya yang ditandatangani 97 anggota DPD. 

Namun, uniknya karena memang pengaruh kebencian La Nyalla yang disampaikan ke anggota DPD di balik layar, terbukti setelah 39 anggota DPD merasa dibohongi. Fadel menyebut, 39 anggota DPD dari 97 anggota yang sempat menandatangani mosi tidak percaya, telah mencabut mosi tersebut.

Apalagi, mosi tidak percaya tak memiliki landasan hukum yang kuat untuk mencopot Fadel.

Motif La Nyalla menjegal Fadel juga tampak setelah ia juga terlibat untuk menentukan siapa pengganti Fadel. 

Dalam sidang Paripurna DPD itu La Nyalla memutuskan anggota DPD Tamsil Linrung menggantikannya sebagai Pimpinan MPR perwakilan unsur DPD.

Fadel sempat melaporkan La Nyalla ke Badan Kehormatan (BK) DPD, namun laporan tersebut tak berdampak bagi La Nyalla. Meski jelas melanggar kode etik, ia tetap menjabat sebagai Ketua DPD hingga saat ini.

Fadel sebenarnya sudah beritikad baik untuk menjalin komunikasi dengan La Nyalla, pasca ia mendapatkan mosi tidak percaya. Namun, pintu komunikasi La Nyalla tertutup. Fadel pun baru tega melaporkan La Nyalla ke Badan Kehormatan.

Alasan La Nyalla mencopot Fadel Muhammad pun sebenarnya tak masuk akal. Fadel disebut tidak memberikan laporan kinerja selama 3 tahun. Padahal, tata tertib yang mengatur tentang kewajiban Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD RI melaporkan kinerja itu dibuat pada pertengahan Agustus 2022, namun diberlakukan surut hingga tiga tahun ke belakang.

La Nyalla kemudian menggunakan tata tertib itu untuk menjegal Fadel Muhammad lewat mosi tidak percaya.

The post Cara Licik La Nyalla Mattalitti: Lempar Batu Sembunyi Tangan, Saat Jegal Fadel Muhammad dari Wakil MPR RI appeared first on Suara Bawah.

Fadel dicopot usai Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Kamis 18 Agustus 2022, lewat mosi tidak percaya anggota DPD. 

Sebelum dicopot “secara politis”, Fadel disebut sebut sangat getol menyuarakan dan mendukung secara terbuka tentang laporan Badan Pengkajian MPR RI tentang rancangan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). 

Bahkan, uniknya, ia dicopot hanya beberapa jam setelah mendukung PPHN. 

Apa itu PPHN? Sederhananya, PPHN disusun untuk rancangan visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. 

PPHN juga berisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045.

Sederhananya, ada PR besar yang harus dijalankan bersama secara kompak oleh seluruh kepala daerah, dari tingkat walikota, gubernur hingga bupati. 

Para calon kepala daerah, lewat PPHN nantinya, tak perlu membuat visi dan misinya masing-masing. Sebab, ada tujuan besar bersama yang sudah ada di PPHN. 

Semua visi misi itu, tetap mengakar sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dukungan Fadel secara terbuka terkait PPHN ia lakukan pada 25 Juli 2022 lalu, dalam rapat gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi MPR, Kelompok DPD dan diikuti Badan Pengkajian MPR. 

Anehnya, tak lama setelah itu, ia mendapatkan serangan mendadak yang ingin melengserkan posisinya. 

Puncaknya, pada pada Kamis 18 Agustus 2022, ia telah dicopot lewat sidang paripurna DPD di gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. 

Lantas apa motif politik La Nyalla, sehingga Fadel masih terus ngotot tak terima dicopot. Fadel merasa tak bersalah, dan menyebut pencopotannya telah “diskenariokan”. 

Sidang pencopotan itu juga dipimpin LaNyalla Mahmud Mattalitti, didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B Najamudin. 

Apalagi, sesuai Tata Tertib DPD, agenda sidang seharusnya ditentukan oleh panitia musyawarah, bukan oleh La Nyalla. 

Setelah dicopot, para anggota DPD melakukan voting untuk memilih pengganti Fadel. 

Proses pengambilan suara itu akhirnya dimenangkan oleh anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung. 

Sisa jabatan Fadel sebagai Wakil Ketua MPR-RI periode 2019-2024, selanjutkan akan diteruskan senator asal Sulawesi Selatan Tamsil Linrung politisi PKS. 

Seperti kita ketahui bahwa La Nyalla getol mengembalikan fungsi MPR seperti era Orde Baru. Di mana pemilihan presiden ditentukan oleh segilintir perwakilan rakyat, bukan lagi melalui pemilu. 

Strategi itu dimaksudkan La Nyalla untuk mempermudah jalan menuju RI 1 tanpa pemilihan umum apalagi berurusan dengan partai politik sebagai pengusung calon presiden. Perlu dicatat, sebelumnya langkah La Nyalla yang menggugat ambang batas pencalonan presiden ditolak Mahkamah Konstitusi. 

Ibaratnya, sebagai salah satu tokoh reformasi Fadel Muhammad ingin langkah maju dengan merumuskan rencana jangka panjang keberlangsungan negara. Singkatnya diikat oleh visi bersama agar bisa jalan bersama. Sedangkan La Nyalla ingin kembali mundur seperti zaman Orde Baru dengan peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara, termasuk mengangkat dan menghentikan presiden. 

Tentu saja, langkah maju Fadel menjadi penghalang bagi La Nyalla untuk menjadi presiden. Karenanya, ia harus disingkirkan.

The post Motif Politik La Nyalla Mencopot Jabatan Fadel Muhammad di MPR: Penghalang untuk Jadi Presiden? appeared first on Suara Bawah.

Perseteruan itu memang tak tampak dan tidak menjadi konsumsi publik. Fadel Muhammad menyebut dirinya telah dicopot dari jabatannya secara sewenang-wenang.

Berikut sejumlah alasan tindakan sewenang-wenang La Nyalla hingga Fadel membawa kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Kamis 10 November 2022.

Pencopotan Fadel, bisa jadi akan membongkar potret kekuasaan La Nyalla. Tentu tinggal menunggu tanggal mainnya. Fadel secara tersirat menyebut, mosi tidak percaya 102 anggota DPD untuk melengserkan dirinya, hanya settingan belaka.

Fadel Muhammad, terpilih jadi Wakil Ketua MPR RI dari Unsur DPD RI melalui hasil pemungutan suara (voting) dengan suara terbanyak, yaitu 59 suara dari 136 anggota.

Fatalnya lagi, sampai saat ini Fadel tidak pernah mendapat penjelasan kuat, apa kesalahan yang ia perbuat sehingga para anggota DPD RI bisa kompak melayangkan mosi tidak percaya.

Fatalnya lagi, Fadel juga belum melampaui tahapan diperiksa terkait adanya pelanggaran kode etik dari Badan Kehormatan.

Lantas, sekuat itu kah La Nyalla? Siapapun yang membuat ia tidak senang, atau menghalangi jalan politiknya, bisa jadi akan bernasib seperti Fadel. Ia disingkirkan dengan sewenang-wenang.

Politik memang lekat sekali dengan rasa suka dan tidak suka.

Bila ingin terus disukai, maka terus jilatlah kekuasaan itu. Namun, bila berjalan sesuai aturan dan menjadi batu penghalang hasrat politik kekuasaan, bisa jadi kamu tidak akan disukai.

Fadel sudah dua tahun mengabdikan diri sebagai wakil rakyat. Voting seperti jadi jalan ampuh politik untuk menumbangkan lawannya. Siapa yang berani mengeroyok dengan jumlah massa yang besar, maka dia akan menang. Tak peduli, yang mereka keroyok itu benar atau salah.

Seperti Fadel, ia mendapatkan mosi tidak percaya dari para anggota DPD, serupa jalur keroyokan. Tanpa penjelasan rinci, mengapa mosi itu ditandatangani.

Apalagi, Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah mengatur tentang aturan pelanggaran etik. Fadel harusnya mendapatkan jalan itu bila ia memang bersalah.

Dalam Pasal 298 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPD menegaskan bahwa Badan Kehormatan berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik.

Selain itu, dalam Pasal 100 Peraturan Tatib DPD ditegaskan tugas Badan Kehormatan adalah melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota.

Namun bagaimana faktanya? Politik memang kejam, ia bisa jadi alat untuk keadilan bila dipegang oleh orang-orang bijaksana.

Sebaliknya, politik juga bisa jadi alat yang ampuh untuk menyingkirkan pengganggu kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.

Kini La Nyalla telah digugat, lantas seperti apa hukum akan berjalan. Apakah mampu memberi keadilan bagi Fadel Muhammad yang disingkirkan oleh La Nyalla Mattalitti, Ketua DPD yang berhasrat maju dalam Pilpres depan?

The post Dicopot Secara Sewenang-wenang Fadel Muhammad Gugat La Nyalla Mattalitti appeared first on Suara Bawah.