Untuk mengetahui itu, kita harus bisa membaca jagat batin orang Jawa pada khususnya, dan orang Indonesia pada umumnya.

Di Jawa, kalau ada orang yang berkali-kali tampil di depan publik, entah itu dalam bentuk pementasan atau hal lain, warga biasanya ngedumel: “Kaya ora ana wong liya wae.” Seperti tidak ada orang lain saja.

Sebaliknya jika ada anak muda yang terlalu maju, pengen tampil cepat, juga akan jadi omongan warga. Seolah dianggap belum saatnya. Nggege mangsa. Durung pantes. Belum tiba saatnya.

Dalam konteks apa itu nanti akan diperbincangkan khalayak umum? Saat debat capres-cawapres yang akan ditayangkan di berbagai saluran televisi tentu saja.

Di situlah jutaan pasang manusia Indonesia akan menyaksikan. Memang mungkin sebagian tema perdebatan tidak menarik perhatian mereka, tapi apa yang tampak di layar televisi, akan mudah dicerna. “Cah cilik kok wis pengen dadi presiden. Kok ora sabar. Dumeh bapake presiden.”

Kita bisa bilang bahwa suara penghakiman itu tidak selaras dengan zaman. Tapi kita mesti memahami karakter sosiologis masyarakat Jawa sebagai pemilih terbanyak dan hal seperti itu juga mungkin dipandang sama oleh masyarakat non-Jawa. Karena pada dasarnya, dalam konteks orang tampil, kematangan, karbitan, itu terma-terma yang ada di mana-mana.

Itu sama misalnya ketika Presiden Jokowi dulu sering memberi hadiah kaos yang dilempar dari dalam mobil. Untuk ukuran kelas menengah terdidik, itu dianggap perilaku yang tidak menghargai warga negara. Tapi bagi kebanyakan masyarakat baik di rural maupun di urban dari kelas menengah ke bawah, mereka suka dengan orang yang gemar berbagi hadiah tanpa memperhatikan caranya.

Apalagi jika disandingkan antara Prabowo dengan Gibran. Itu seperti pasangan yang sangat kontras dan bertolak-belakang. Bukan pasangan yang saling melengkapi sebagaimana Ganjar-Mahfud atau Anies-Muhaimin. Kondisi kontras, yang satu cukup sepuh dan yang satu sangat muda, dianggap tidak resap dipandang dan cocok di dalam hati.

Nice and good looking, masih sangat dominan juga jika nanti ada di kotak suara. Apalagi jika ketika pasangan itu dipajang bersamaan.

Masyarakat Jawa dan warga Indonesia mungkin tidak akan peduli dengan janji-janji politik. Tapi sangat mungkin peduli dengan pantas dan tidak pantas, apa yang tampak dan enak dilihat sebagai presiden dan wakil presiden mereka.

Ini mungkin akan menjadi tantangan bagi tim sukses Prabowo-Gibran. Terlebih di saat kampanye dengan massa yang berjumlah ribuan. Gibran rasanya kalah jam terbang dibanding Muhaimin dan Mahfud.

Jadi perjalanan Gibran masih amat panjang, tidak mudah, dan berliku.

The post Gibran Dalam Tatapan Mata Manusia Indonesia appeared first on Suara Bawah.

“Jika tujuannya mencari keadilan, maka dibutuhkan kesaksian, pembuktian, hingga menghasilkan amar putusan. Jangan kita teruskan tradisi perjuangan kemanusiaan sederajat dengan pepesan kosong isu keadilan. Terbukti, hari ini sikap politik Budiman dihasut oleh pengadilan titipan.”

Bagi banyak orang Budiman Sudjatmiko hanyalah sebuah nama, apalagi sekarang sudah menjadi bulan-bulanan. Tetapi berbeda dengan saya, Budiman adalah teman, lebih lagi namanya termaktub secara Kementerian Hukum dan HAM sebagai Dewan Pendiri Pergerakan Indonesia. 

Sebagaimana, nama Budiman Sudjatmiko, sejajar pada nama-nama lain; Faisal Basri (Ekonom), Arie Sudjito (Wakil Rektor III UGM), Faisol Reza (Politisi PKB), Hanif Dhakiri (Menteri Tenaga Kerja Kabinet Kerja 2014-19), mereka tercantum Dewan Pendiri Pergerakan Indonesia.

Organisasi yang memeluk erat perjuangan kemanusiaan. Satu kewajiban bagi saya untuk membela secara terbuka “pengadilan titipan” terhadap saudara Budiman Sudjatmiko.

Dasarnya, pengadilan titipan itu berangkat dari pertemuan antara Budiman dan Prabowo beberapa hari lalu. 

Tidak menunggu lama, dentuman isu kemanusiaan menerpa Budiman. Seolah, Budiman didudukan pada satu pengadilan jalanan, yang berisik dan tidak punya arah tujuan keputusan.

Pokoknya, Budiman harus disudutkan, wajib dipersalahlan, tidak boleh ada pembelaan, bahkan apa yang sudah diluruskan tetap harus dilawan.

Jika, pertemuan dengan Budiman dan Prabowo dipersoalkan, mengapa orang-orang yang hari ini besua tidak pernah mempersoalkan ketika Koalisi Megawati-Prabowo 2009. 

Apalagi, Ketua Komnas HAM masa bakti 2017-2022 Ahmad Taufan Damanik, sudah pernah meluruskan isu pelanggaran HAM yang digulirkan Agum Gumelar, kepada Prabowo Subianto. 

Apa yang dijelaskan Taufan Damanik pada 2019, masih faktual hingga tulisan ini dinyatakan. Pernyataannya; Bahwa apa yang dituduhkan Agum Gumelar terhadap Prabowo Subianto terkait tragedi “Penculikan 98”, seharusnya diteruskan kepada Jaksa Agung. Agar, semua tuduhan mendapat ruang pembuktian pengadialan.

Nyatanya, hingga ujung Masa Jabatan Prabowo sebagai Kemhan, tuduhan itu tidak pernah hadir sebagai satu nilai kebenaran. Artinya, keterlibatan Prabowo dalam pelanggaran HAM tidak pernah bisa dibuktikan.

Masih meminjam pernyataan saat itu, jika betul surat pemecatan Prabowo Subianto direkomendasikan oleh Dewan Kehormatan Perwira, yang mana Susilo Bambang Yudhoyono juga turut menandatangani. Mengapa pada 10 tahun masa kekuasaan SBY, tuduhan “Penculikan 98” Prabowo tidak pernah dituntaskan.

Paling tidak dalam catatan proses peradilan pelanggaran HAM di Indonesia. Hingga saat ini tidak ada yang mampu dan bisa membuktikan secara meyakinkan bahwa Prabowo Subianto adalah aktor pelanggaran kemanusiaan. 

Jika begitu, dimana salahnya Budiman ?

Konon lagi, Budiman sebagai manusia dan politisi dirinya punya hak untuk bertemu, berteman bahkan sekalipun mendukung Prabowo Subianto. Dalam dirinya masih berderup nyala ke-Indonesia-an. Sebagai manusia yang bebas sikap politik Budiman tidak boleh diadili, apalagi bermotif titipan.

Dalam aspek kepartaian, Budiman Sudjatmiko tidak mendapatkan “ganjaran” dari PDI-P setelah terjadinya pertemuan tersebut. Toh setidaknya hingga detik ini, Budiman belum dijatuhi hukuman bahkan pemecatan akibat “ganjaran” bertemu Prabowo Subianto.

Mari kita bertaruh, jika pada hari yang sakral ini 27 Juli 2023, tepat 27 lalu perjuangan melawan penindasan. Budiman tidak juga dihadapkan pada pemecatan atau setidaknya “ganjaran” dari mekanisme kepartaian. Jangan-jangan pertemuan Prabowo-Budiman adalah “titian jembatan kekuasaan” di masa depan.

Atau mungkin juga inisiator “pengadilan titipan” terhadap Budiman, rabun terhadap segala kemungkinan “kekuasaan” di masa depan. 

Kembali lah pada apa yang diyakini Sutan Sjahrir; “Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan”. Karena pergunjingan “pengadilan titipan” tidak akan sanggup membalikkan keadanan!

Salam Pergerakan!!

Abi Rekso (Sekjen DPN Pergerakan Indonesia)

Kebayoran Baru, 27 juli 2023

The post Budiman dan Pengadilan Titipan <i>(Refleksi 27 Tahun Kudatuli, 27 Juli 1996 – 27 Juli 2023)</i> appeared first on Suara Bawah.

Jusuf Hamka Tagih Utang Rp800 Miliar

Jusuf Hamka atau banyak orang memanggilnya Babah Alun kembali mengguncang Kementerian Keuangan. Pengusaha TOL ini mengungkap ke publik mengenai utang pemerintah kepada perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk atau CMNP sebesar Rp 179 miliar. 

Seperti yang banyak beredar di laman berita, berdasarkan ketetapan hukum yang telah diketahui oleh CMNP dan Kementerian Keuangan, negara memiliki utang Rp 1979 miliar kepada CMNP. Uang ini diklaim sebagai kesepakatan antara CMNP dengan pemerintah atas deposito dan giro yang ditempatkan perusahaan di bank yang telah dilikuidasi pada krisis moneter 1998.

Sejak Bank Yama dilikuidasi oleh pemerintah, utang tersebut belum dibayar hingga kini. Jusuf Hamka sudah mengupayakan berbagai cara, termasuk menempuh jalur hukum di pengadilan, untuk menindaklanjuti persoalan ini. Namun hasilnya nihil.

Putusan hukum terkait utang piutang ini, pemerintah harus membayar utang dengan denda 2% setiap bulan, sesuai putusan hukum yang telah inkracht sebelumnya.

Jusuf Hamka, dalam keterangan terbuka, pernah meminta Menkopolhukam Mahfud MD untuk menagihkan utangnya kepada pemerintah. Mahfud meresponnya dengan meminta Jusuf menagih langsung kepada Kemenkeu.

Penagihan Jusuf Hamka ini seperti api yang menyambar jerami kering, yang sebenarnya sudah terbakar dan sedang berusaha dipadamkan Sri Mulyani. Namun bukan Sri Mulyani namanya, jika tidak berkelit dan berusaha menyerang balik.

Alasan Sri Mulyani dan Serangan Balik Kemenkeu

Ada semacam kalimat menarik para netizen di dunia maya, “menjadi pemerintah, bakat yang harus menonjol adalah bersilat lidah”. Untuk kalimat ini, rasanya Sri Mulyani telah memperlihatkan keahliannya.

Baca saja artikel berikut: Sri Mulyani, Agen Washington DC yang Menyamar Menjadi Menkeu Indonesia?

Sri Mulyani dan orang-orangnya berkilah dan menyerang balik Jusuf Hamka. Mereka menuding Jusuf Hamka memiliki utang ratusan miliar kepada pemerintah. Melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban mengungkapkan ketika negara melikuidasi Bank Yama, perusahaan Jusuf Hamka masih dalam pengendalian bank yang didirikan oleh putri Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana.

Ketika ditanya oleh wartawan, Rionald tidak bisa menyebutkan persis angka pastinya. Ia hanya menegaskan jika jumlahnya mencapai ratusan miliar.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengungkap ada 3 perusahaan di bawah naungan group CMNP berutang ke negara senilai Rp 775 miliar. Utang ini terkait bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Jusuf Hamka Tantang Balik

Yang menyenangkan dari Jusuf Hamka adalah keberanian dan blak-blakannya dalam menantang Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan. Jusuf Hamka minta dipertemukan dengan Sri Mulyani untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang ini.

“Kita ketemu buat konferensi bersama, jadi jangan ada dusta. Kita ngomong terbuka,” tantang Jusuf Hamka. 

Soal tudingan Kemenkeu, Jusuf Hamka juga meminta untuk membuktikan. Jika tudingan soal CMNP memiliki hutang kepada BLBI, akan diganti 100 kali lipat. Ini menarik, seandainya Kemenkeu bisa membuktikan CMNP punya utang, maka negara bisa mendapatkan pemasukan yang fantastis 775 Triliun. Jadi Sri Mulyani tidak perlu bersusah payah mengumpulkan pajak dari rakyat untuk dinikmati oknum-oknum anak buahnya yang nakal.

Namun rasanya Sri Mulyani agak gamang persoalan utang piutang ini. Karena kebingungan itulah, ia menyerang balik Jusuf Hamka dengan narasi yang dibalik. Padahal ia tahu dan sudah mengakui, jika pemerintah berkewajiban membayar utang kepada CMNP sebab hal itu sudah berkekuatan hukum. Di satu sisi, ia mungkin masih bingung membayar utang-utang itu dengan apa. Sebab pajak-pajak yang dikumpulkan dari rakyat, digarong oleh anak-anak buahnya sendiri yang nirakhlak.

Sebagai rakyat jelata, kita hanya menunggu keduanya duduk sama rata di hadapan kamera. Kemudian terbuka secara jujur, siapa berkewajiban apa. Bukan dengan apa untuk menyerang siapa.

Semangat, Bu Mul!

The post Jusuf Hamka Membakar Lagi Kandang Sri Mulyani yang Belum Padam appeared first on Suara Bawah.

Kemampuan inteletual dan kapasitas verbalnya yang bagus itulah yang menarik perhatian Kawan Faisol Reza (Sekarang menjadi anggota DPR dari PKB) untuk ‘mengadernya’. Memang benar, Haris tumbuh sebagai aktivis yang disegani, dan dipercara menjadi ketua Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP). KPRP ini organisasi terbesar dan paling progresif di Yogya menjelang Soeharto jatuh.

Haris ini menjadi magnet bagi para aktivis senior maupun junior di Yogya terutama setelah terjadi semacam kevakuman kepemimpinan gerakan mahasiswa di Yogya. Saat itu Budiman Sudjatmiko dkk sudah dijebloskan ke bui karena dituduh sebagai dalang di balik kekacauan di kantor DPP PDI. Sementara Andi Arief cs, termasuk Faisol Reza, diculik oleh Tim Mawar.

Di situlah Haris menjadi salah satu pusat perhatian sekaligus dianggap sebagai salah satu pemimpin penting gerakan mahasiswa ‘98. Apalagi KPRP saat itu sudah mempelopori dengan berbagai aksi mahasiswa yang berani bentrok dengan aparat keamanan sebelum mahasiswa Jakarra belum berani turun ke jalan setelah peristiwa Kudatuli ‘96.

Di masa Haris menjadi salah satu tokoh penting itu, memang ada tokoh-tokoh penting lain seperti Puthut EA yang kelak kemudian jadi Sekjen KPRP dan sekarang dikenal dengan pemimpin media Mojok, ada pula aktivis Dema Arie Sujito yang saat ini menjadi salah satu pejabat pembantu rektor UGM, lalu ada aktivis persma yang kemudian jadi aktivis betulan seperti Fendri Ponomban serta masih banyak nama lain yang tidak mungkin disebut satu persatu.

Namun lampu sorot terbesar saat itu memang ada pada sosok Haris. Dia sering menjadi pembicara di lembaga-lembaga aktivis lain yang saat itu marak di Yogya, dan termasuk sosok yang relatif bisa diterima semua kalangan seperti HMI, PMII, KAMMI, dll.

Analisisnya yang tajam disertai pengetahuannya yang luas dan gaya berbahasnya yang khas, adalah modal pentingnya.

Maka sangat masuk akal ketika Haris kemudian diminta memimpin sebagai Ketua Umum PRD. Bahkan saat Budiman dibebaskan pun, pamor Haris tidak meredup. Karena dia memulai dari bawah dan di saat Budiman dipenjara yang relatif tidak tahu perkembangan gerakan mahasiswa, Haris hadir dan menjadi sebagian dari motor penggeraknya.

Yang sungguh disayangkan, setiap bulan Mei, justru para aktivis penting seperti Haris ini jarang diekspose oleh media. Mereka banyak mengekspose orang-orang yang sebetulnya tidak tahu gerakan ‘98 seperti misalnya Budiman. Dia saat itu di dalam penjara dan baru dikeluarkan di era Presiden Gus Dur. Jadi mana mungkin dia tahu soal ‘98? Atau misalnya Adian Napitupulu, yang sebetulnya sosoknya baru dikenal saat Soeharto sudah mulai goyah. Sementara Haris sudah mulai sering ditangkap aparat bahkan sesaat setelah dia masuk UGM pada tahun 1994. Bahkan dia berani muncul di publik ketika banyak mahasiswa tiarap di tahun 1996.

Sejarah ditulis oleh para pemenang. Haris mungkin bukan dianggap sebagai pemenang karena dia tidak menjadi politikus sekarang ini. Tapi oleh ingatan ratusan aktivis di Yogya, dan kelak di Jakarta, dia adalah sosok yang sangat penting.

Dia juga tercatat masih sangat kritis dalam setiap rezim. Ketika SBY berkuasa, Haris sering berhadap-hadapan dengan SBY. Ketika Jokowi menjadi presiden, Haris pun kerap memberi pernyataan kritis lewat media sosialnya.

Haris memang sekarang seperti tidak punya panggung politik. Tapi rekaman hidup masa lalunya menunjukkan dia salah satu pemimpin mahasiswa yang sangat diperhitungkan. Sejarah tak boleh melupakannya hanya karena silau oleh orang-orang yang sekarang ini punya panggung kekuasaan yang megah.

Penulis: Ahmad Rifai

The post Haris Rusly Moti: Aktivis yang Masih Setia Menapaki Jalannya appeared first on Suara Bawah.

Karena kemiskinan wacana, kaum borjuis demokrat –semacam Amin Rais, Gus Dur, Megawati, Sultan Hamengkubuwono X dkk—kemudian mengadopsi istilah ini dalam setiap jargon mereka dan diliput oleh media massa secara luas. Istilah yang masih mencerminkan ketakukan kepada Rezim Diktator, dan penghalusan tuntutan yang dapat digunakan untuk mengelak ketika menghadapi tekanan dan teror dari rezim. Dan juga di-amini oleh Gerakan Mahasiswa di Jakarta 1998.

Perlu dicatat, Gerakan mahasiswa di Jakarta masuk sangat terlambat ke panggung politiki yaitu sekitar bulan Maret-April 1998, terutama dengan lahirnya FORKOT (Forum Kota). Perlu dicatat pula bahwa Forkot lahir dari hasil pengorganisiran dari PRD-SMID bawah tanah yang dimotori oleh Kawan Dwi Hartanto alias Lukas dari IISIP. Ketika itu Lukas bersama dengan Sheilla, mengumpulkan kembali beberapa kontak dari 3-4 kampus untuk diajak demo; lalu mereka berdiskusi di sebuah rumah kontrakan di sebrang kampus IISIP, Lenteng Agung. Demo tidak jadi, karena peserta masih agak takut dan merasa perlu mengajak lebih banyak kampus dan dilanjutkan diskusi selanjutnya di Red House di Margonda. Kemudian dari sana diadakan diskusi lanjutan di Kampus Trisakti, bersama Senat kampus setempat. Setelah itu baru diputuskan untuk mengadakan aksi—cukup panjang prosesnya dan jelas tertinggal dari Gerakan mahasiswa di kota lain seperti Solo yang sudah ke tahap lempar batu di UNS, maupun kota lain di Jogya, bahkan semacam Makassar dan Palu.

Perlu dicarar, ketika itu PRD-SMID memberlakukan komando bawah tanah atau ‘Command’ dan memerintahkan Kawan Lukas untuk kembali ke basis KMK (PDI-P) melanjutkan pengorganisiran yang memang membuat frustrasi, karena minimnya respons mereka untuk terlibat. Dan memang KMK tidak bisa menjadi ujung tombak Gerakan, mereka terlibat hanya ketika sudah ada yang mempelopori. Lalu pengorganisiran Gerakan mahasiswa dipegang langung oleh Kawan Nezar Patria dan tentu didampingi oleh Kawan Andi Arief. Dari kedua tokoh Gerakan mahasiswa dari Jogya inilah dibuat berbagai aksi semacam “aksi mogok makan” di UI, pelibatan demonstrasi dll..

Dengan demikian, Gerakan mahasiswa di Jakarta bangkit lagi, kendati agak bangun kesiangan di tengah arus deras massa rakyat yang melawan. (jangan tersinggung ya he he he..)

Kadang saya mengelus dada, bagi mereka yang sekarang mengaku “aktivis 98” apalagi dari Jakarta. Mereka baru terlibat dalam Gerakan bulan Maret/April 1998 (bulan Mei, Suharto sudah lengser), ikut demonstrasi beberapa kali ; dan mungkin aksi heroiknya menduduki Gedung parlemen selama hampir seminggu— lalu sekarang dengan bangga menyebut diri “aktivis 98” ckckckck.. Tapi ya sudahlah, sekarang semua orang boleh saja menyebut dirinya sebagai “aktivis 98” untuk berbagai kepentingan masing-masing. Soal mahasiswa masuk ke Gedung parlemen, mesti kita beri catatan jelas: itu sebuah konsesi yang diberikan oleh rezim pasca-penembakan mahasiswa Trisakti, untuk meredam amarah nasional karena kematian mahasiswa di sana; maka petinggi DPR/MPR membolehkan untuk berdemonstrasi di sana.

Walaupun berbeda namun ada nada serupa, pada peristiwa Mimbar Bebas di kantor DPP PDI di Jl Diponegoro yang adalah hasil dari bentrok di Gambir, dimana kawan Garda terlibat aktif—kemudian rezim memberikan konsesi untuk “boleh berdemonstrasi tapi di dalam DPP PDI saja”. Tujuannya agar gerakan anti-kediktatoran tidak meluas ke masyarakat; yang untungnya secara cerdik dimanfaatkan oleh PRD untuk meradikasilir massa di sana dan juga dalam konteks pengawasan pemilu KIPP serta pembentukan Pemerintahan Transisi. Maka tuduhan rezim bahwa PRD adalah dalang dalam peristiwa itu, ada benarnya juga.

Tentu bukan bermaksud mengecilkan peran Gerakan mahasiswa (aktivis) ‘98 di Jakarta, sebagai pusat politik -ekonomi Indonesia. Setiap kota pasti ada perannya, Jakarta juga berperan dengan terjadinya peristiwa Semanggi 1 dan 2 yang memberikan warna berbeda bagi Gerakan Mahasiswa secara keseluruhan.

Nah jelas bahwa reformasi bukanlah istilah yang dikenal oleh Gerakan Radikal tahun 1998 dan sebelumnya yang dengan jelas dan gamblang menuntut:

• Cabut 5 UU politik
• Cabut Dwi Fungsi ABRI
• Turunkan Suharto
• Turunkan harga
• Upah 7 ribu
• Referendum untuk Timor Leste
• Penentuan Pendapat Sendiri untuk Papua
  dll

Memang, menjelang dan pasca-lengsernya Suharto, istilah ‘reformasi’ juga dipakai oleh Rezim dan oleh para demokrat borjuis dan semua media massa serta beberapa Gerakan mahasiswa: maka populerlah istilah ini, yang sebetulnya mencerminkan kesadaran massa rakyat yang masih terilusi tsb.
Melihat keadaan inilah maka, Gerakan Radikal Kerakyatan kala itu memutuskan untuk memajukan tuntutan tersebut menjadi “Reformasi Total”, menghabisi “Reformis Gadungan dan Sisa ORBA”. Hal itu terjadi pasca-lengsernya Soeharto pada Mei 1998 terutama saat tahun 1999 —momen pemilu–yang saat itu juga diwarnai berbagai demonstrasi anti-Golkar.

Ini sekadar kisah dari masa lalu mengenai istilah “reformasi”dan juga “aktivis Reformasi 98”…

(Jakarta 31 Mei 1998, 25 tahun setelah peristiwa tersebut terjadi)

Penulis adalah Aktivis 98

The post Ingatan Seperempat Abad Reformasi: Aktivis Mahasiswa Jakarta Telat! appeared first on Suara Bawah.

Setidaknya kita punya bekal basis fakta yang kira-kira jika dirumuskan seperti ini:

Presiden Jokowi menginginkan calon penerusnya adalah orang yang akan melanjutkan apa yang telah dia kerjakan. Dalam konteks sekarang, itu merujuk pada dua nama: Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Serta nama yang tidak dikehendaki Jokowi adalah Anies Baswedan.

Dalam hitungan survei dan kemungkinan-kemungkinan politik, ketiga kandidat masih cukup terbuka peluang untuk menang. Selain waktu pertandingan masih cukup lama, ketiganya punya daya magnet tersendiri buat para calon pemilih. Plus tentu saja setiap partai politik pendukung masing-masing calon dan para relawan mereka, juga pastu punya jurus yang masih disembunyikan untuk mengerek kemungkinan kemenangan.

Namun dalam basis peta kepentingan Presiden Jokowi, terjadi anomali di tingkat media sosial. Makin hari, makin gamblang justru yang terjadi adalah kubu Ganjar Pranowo berusaha menghabisi kubu Prabowo Subianto. Hal ini tentu tidak sejalan dengan skenario Jokowi. Sebab dalam skenario Jokowi, kalau bisa yang bertanding hanyalah dua pasanh calon: Prabowo plus cawapresnya versus Ganjar plus cawapresnya. Namun kondisi yang terbaca sekarang ini, yang faktual dan objektif, kandidatnya masih tiga. Ada Anies di dalamnya.

Kubu Ganjar tampaknya punya ketakutan pada Prabowo. Dengan simulasi permainan: ketika ketiga kandidat bertarung, tidak ada yang menang 50+1. Sehingga yang maju di babak selanjutnya adalah Prabowo vs Ganjar. Para pemilih Anies sudah tentu berlabuh di Prabowo sehingga mantan Danjen Kopassus itulah yang akan memenangkan pertandingan.

Paranoia itulah yang membuat para relawan Ganjar (yang juga pasti para relawan Jokowi) berusaha menyeberang dari rencana permainan Jokowi. Merasa Anies bakal dikalahkan dengan mudah maka Prabowo yang harus disikat duluan. Jadi diam-diam telah terjadi pembangkangan relawan Jokowi kepada Jokowi itu sendiri.

Padahal waktu bermain cukup lama, dan seperti yang tertulis di atas, masing-masing pihak masih menyimpan jurus-jurus yang belum dikeluarkan. Anies masih punya potensi sangat besar untuk melaju di babak selanjutnya. Dan kalau itu yang terjadi, justru kemungkinannya dia yang bakal jadi presiden.

Rupanya, pergerakan para relawan Ganjar yang berusaha membabat Prabowo, sengaja didiamkan oleh kubu Anies sebab itu menguntungkan pihak Anies. Sementara kubu Prabowo masih seperti enggan menanggapi serangan kubu Ganjar. Wajar, karena serangan seperti itu kalau ditanggapi selain membuang energi juga cenderung bodoh.

Dalam hal seperti itulah, kubu Ganjar mesti hati-hati. Mereka bisa kehilangan rasa hormat dan simpati dari para pemilih. Dalam peta politiknya, malah Ganjar dulu yang bisa disalip oleh Anies. Ketika di babak kedua terjadi Prabowo versis Anies, kondisinya bisa sangat berbeda. Karena tensi kebencian dan sentimen negatif pemilih Ganjar ada di Prabowo (bukan di Anies), maka bukan tidak mungkin aspirasi sebagian pemilih Ganjar malah lari kepada Anies.

Di sinilah anomali dari strategi kubu pendukung atau relawan Ganjar. Satu langkah awal yang sudah salah, biasanya akan lebih mudah diikuti oleh kesalahan-kesalahan berikutnya.

Dan yang menjadi korban utamanya tentu saja bukan Ganjar, melainkan Jokowi.

Penulis: Pandhita Rahsa

The post Kenapa Prabowo Dimusuhi Sebagian Relawan dan Buzzer Jokowi? appeared first on Suara Bawah.

Tiap muncul di hadapan media, wajah Sri Mulyani terlihat lebih pucat. Matanya sayu seperti kurang tidur. Berkali-kali merasa sedih serta dikhianati anak buahnya sendiri. Dan terlihat lebih sensitif dan agresif terhadap pertanyaan jurnalis, bahkan tak segan menohok balik. Tonton saja wawancaranya dengan Andy F. Noya di acara Kick Andy.

Sebagian kecil apa yang dipertontonkan Sri Mulyani tersebut, sukses besar membuat arus konsentrasi terbelah. Publik yang seharusnya mendorong Sri Mulyani untuk mempertanggungjawabkan kementerian yang ia pimpin, publik yang seharusnya mempertanyakan pencitraan yang dibangung Menkeu ternyata tidak koheren dengan kejadian aslinya, malah menjadi sebaliknya.

Sebagian arus publik (untuk tidak menyebut buzzer) memberikan puja, puji, dan empati kepada Sri Mulyani. Pada tahap ini, suka atau tidak suka kita perlu angkat topi bahwa Sri Mulyani tahu cara terbaik untuk mencuci tangannya sendiri.

Sri Mulyani Pengasong Utang Bank Dunia

Pada suatu kesempatan wawancara di kanal Youtube Akbar Faizal,  Anggota Komisi XI DPR RI, Akhmad Misbahun menyentil pertumbuhan ekonomi dan keluarnya Indonesia dari kengerian pandemi Covid-19.

Misbakhun membenarkan pertumbuhan dan hebatnya recovery Covid-19, tetapi itu semua adalah semu jika ditelaah detailnya. Ekonomi yang ditopang dari hutang adalah pilihan paling mudah. Siapa yang tidak bisa berhutang? Orang tidak bisa baca tulis saja tidak perlu susah payah, apalagi menteri keuangan terbaik di dunia.

Banyak opsi dan metodologi, menurut Misbahun, yang bisa dicoba. “Tax ratio kita paling rendah ketimbang negara di ASEAN lain.  Negara sebesar Indonesia tax rationya sebesar 8%-9%, bahkan pernah 12% pada 2005. Jika setiap tahun tax ratio naik o,2% / 0,3%, sekarang 2023 seharusnya sudah 15% lebih tax ratio Indonesia. Artinya, kalau PDB Indonesia 15% dari 20.000, Indonesia sudah punya 3.000 lebih penerimaan pajak. Indonesia tidak perlu berhutang. Ditambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kita jadi punya 4.000. Surplus APBN kita!,” ujar Misbahun.

Ucapan Misbakhun ini sangat masuk akal. Pemasukan ada. Bahkan sudah seperti kompeni saja kalau meneror masyarakat soal pajak. Bayangkan saja, saat ini utang Indonesia tembus Rp 7.554 T, yang katanya bikin bulu kuduk Menkeu berdiri?

Sebenarnya kenapa hutang terus menerus? Apakah sebegitu miskinnya bangsa ini? Tidak becusnya Menkeu mengelola keuangan negara? Atau memang skenarionya supaya Indonesia sengaja dijerat hutang agar “tetap terkendali”?

Ada pola-pola menarik jika kita mau mencermati soal hutang ini. Ketika Indonesia hampir mengambil hutang, selalu ada narasi-narasi buruk perihal ekonomi Indonesia serta narasi-narasi kemanusiaan untuk mendapatkan pemakluman.

Misalnya saja ketika Covid-19, Sri Mulyani “buka-bukaan” soal alasan pemerintah “harus” menambah utang negara atau utang pemerintah. Alasannya sungguh mulia, “menyelamatkan nyawa manusia tidak bisa ditawar. Sehingga pemerintah harus jor-joran menyediakan anggaran untuk penanganan kesehatan sesuai kebutuhan”. 

Menurutnya, semakin lama penanganan Covid-19, maka semakin besar pula resiko rusaknya perekonomian negara. Maksudnya adalah semakin lama mengambil hutang, maka semakin lama pula pemerintah terutama Sri Mulyani petantang-petenteng menjadi pahlawan penyelamat bangsa.

Galaknya negara dalam merapok rakyat sendiri melalui pajak dan cukai ternyata tidak bisa menjadi solusi jika terjadi krisis. Sebab uang yang ditarik dari rakyat itu dijadikan bancakan oleh pegawai Sri Mulyani sendiri. 

Mungkin Sri Mulyani sudah tahu jika kementeriannya adalah sarang para tikus, tetapi dia tetap diam. Toh semakin berantakan perekonomian bangsa, semakin besar peluang untuk membawa nasabah kepada bank dunia?

Begitulah, setiap negara mengajukan uang, selalu ada narasi ketakutan di dalamnya. Dan sosok yang selalu mengucapkan itu adalah Sri Mulyani, sang menteri keuangan terbaik di dunia yang sedih karena dikhianati anak buahnya. 

Apakah Sri Mulyani The Agent of Fear?

Mari kita kembali ketika perang Rusia-Ukraina pecah. Di mana kemudian terjadi ketidakstabilan harga minyak dunia, inflasi, dsb. Potensi krisis ekonomi menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. 

Yang dilakukan Sri Mulyani saat itu begitu gencar menyuarakan kekhawatirannya terhadap masalah ekonomi Indonesia. Seperti yang ia posting pada laman instagramnya, Sri Mulyani menyoroti tunawisma Amerika Serikat (AS). Meroketnya tunawisma di AS diakibatkan oleh perlambatan ekonomi yang saat itu banyak terjadi di sejumlah negara. 

Sebagai sosok yang berurusan langsung dengan keuangan negara, tentu postingan ini  bisa dimaknai sebagai suatu hal yang urgen: Amerika yang adidaya saja sedang kesusahan, apalagi Indonesia yang begini-begini saja?

Namun Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono, menganggap apa yang ditulis Sri Mulyani tersebut terlalu berlebihan. Persoalan gelandangan di kota-kota besar AS sudah menjadi masalah umum,bukan berarti itu adalah indikasi langsung fenomena inflasi yang sedang terjadi. 

Bambang Haryo tampaknya sudah gemas dengan meneteri keuangan satu ini. Ia menganggap Sri Mulyani sedang berakting untuk menciptakan narasi bahwa keadaan ekonomi Indonesia saja lebih baik dari negara besar seperti AS. Sekaligus untuk menjustifikasi informasi bahwa krisis ekonomi memang nyata di depan mata.

Senada dengan Bambang, PinterPolitik.com pernah dengan lugas menulis, jika beberapa pejabat tinggi seperti Sri Mulyani memang sedang menjalankan narasi ketakutan krisis ekonomi secara berkala.   

Lantas jika hal itu benar, kenapa Sri Mulyani perlu memainkan narasi ketakutan ekonomi?

Jawabannya karena Rasa Takut Adalah Ekonomi. Secara ringkas, ekonomi adalah ilmu yang memelajari perilaku manusia dan kemampuan untuk mengelola sumber daya yang bersifat terbatas. Seiring perkembangan zaman, taktik dan strategi dalam ilmu ekonomi sebagian besar termotivasi oleh ketakutan manusia terhadap kehilangan kesempatan mengamankan sumber daya demi kehidupannya.

Filsuf Skotlandia, Adam Smith dalam Theory of Moral Sentiments, Essay on Philosophical Subject, menjelaskan bahwa rasa takut manusia adalah “hasrat terbesar manusia”. Di dalam ekonomi, ketidakmampuan mendapatkan akses makanan adalah ketakutan terbesar yang secara naluriah akan dihindari oleh manusia. Penjelasan Adam Smith itu menjadi kenyataan pahit yang mungkin perlu diterima agar roda perekonomian dunia tetap terus berputar, kemampuan manusia untuk mengelola ketakutan begitu dibutuhkan.

Kita tahu, Sri Mulyani memiliki latar belakang yang kuat di dunia ekonomi. Rasanya tidak terlalu mengada-ada untuk menyimpulkan jika Sri Mulyani sering menggunakan rasa takut publik, sebab ia sadar jika hal itu merupakan alat terkuat pemerintah untuk mengatur ekonomi negara. 

Ini hanyalah interpretasi belaka terhadap puzzle kehidupan pemerintahan Sri Mulyani. Namun jika semua di atas adalah hal yang benar, berarti Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan culture of fear. 

Dalam konteks ini, silahkan baca karya Gustave Gilbert berjudul Nuremberg Diary. Gustave menceritakan efektivitas budaya ketakutan yang dijelaskan oleh salah seorang petinggi Nazi Jerman, Hermann Goering. Menurut Georing, masyarakat harus dibuat takut agar mereka menyetujui narasi yang sedang dimainkan oleh pemerintah. Contohnya silahkan tengok catatan sejarah Perang Dunia II, bagaimana Hitler berhasil membuat propaganda Jerman ditindas dan diserang oleh orang Yahudi, sehingga orang Jerman yang menolak ide perang malah berbondong-bondong menjadi tentara nasionalistik.

Lalu apa hubungan Sri Mulyani dengan ketakutan ini? Silahkan cermati sendiri. Cermatilah jika Sri Mulyani sudah memainkan narasi ketakutan, maka tak lama akan ada keputusan besar yang akan keluar.

Bagi pemerintah Sri Mulyani menjadi ujung tombak yang ampuh untuk mengalihkan perhatian publik. Bagi Bank Dunia, Sri Mulyani adalah agen untuk menejerumuskan suatu negara terperosok lebih dalam ke dalam jurang hutang. Semoga ini tidak benar-benar terjadi.

Bank Dunia Menyelamatkan Agennya, Sri Mulyani?

Mei 2010 mungkin adalah bulan yang melegakan bagi Sri Mulyani lantaran SBY menyetujui pengunduran dirinya. Pada transkrip pernyataan Presiden SBY Tentang Sri Mulyani, SBY menyetujui setelah mendengarkan permohonan Sri Mulyani yang akan hengkang dari Indonesia ke Washington DC menjadi managing director Bank Dunia.

September 2015, pada peluncuran laporan survei keterbukaan anggaran 2015 di Washington, Sri Mulyani curhat soal tekanan elit ketika menjadi Menkeu era SBY. 5 tahun setelah berlalu, Sri Mulyani baru curhat alasannya mengundurkan diri selain dirantai oleh Bank Dunia. 

Padahal, Indonesia Monitor mencatat, saat pengunduran dirinya, Sri Mulyani sedang dililit aneka skandal, mulai dari Bank Century, kasus Gayus Tambunan, hingga perkara Paulus Tumewu. Banyak pihak waktu itu mempertanyakan keputusan mundur Sri Mulyani dan malam memilih hengkang ke Washington DC untuk mengabdi kepada lintah darat. Banyak pihak pula yang menilai Sri Mulyani sengaja menghindari jeratan hukum, khususnya kasus Century yang sudah memasuki tahap pemeriksaaan saksi-saksi oleh KPK.

Revrisond Baswir, Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan jika Bank Dunia telah melaksanakan upaya penyelamatan terhadap “agen terbaiknya”. Selama ini Sri Mulyani adalah ekonom penganut aliran neoliberalisme, di mana negara yang menjadi markas Bank Dunia menjadi biang keroknya. Dan saham Bank Dunia terbanyak dimiliki oleh Amerika. 

“Ini SOP (Standard Operating Procedure) yang berlaku di mana-mana, termasuk di Indonesia. Kalau ada agen-agennya mengalami kesulitan pasti akan ditarik oleh Bank Dunia dan Amerika Serikat. Itu sudah lazim. Kasus yang dialami agen-agennya nanti biasanya dipetieskan. Jadi, intervensi hukum atas negara-negara dunia ketiga itu sudah biasa,” papar ekonom dari UGM Revrisond Baswir kepada Indonesia Monitor.

Sri Mulyani dianggap setia menjalankan program neoliberalisme di Indonesia, sehingga ketika ia terkena kasus hukum Bank Dunia merasa memiliki kewajiban untuk menyelamatkannya. 

Membaca catatan berita tahun-tahun itu memang mengejutkan. Misalnya saja, Aktivis 77-78 Abdulrachim dengan keras mengatakan jika Sri Mulyani berhasil menyelamatkan aset-aset Amerika di Indonesia. Sri Mulyani berhasil menyelamatkan perusahaan Halliburton di Indonesia yang diduga mengemplang pajak. Perusahaan ini milik Dick Cheney, mantan wakil presiden George Bush.

Bukan hanya itu, Masinton Pasaribu yang waktu itu menjabat Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), menuding Sri Mulyani adalah kepanjangan tangan kepentingan pemodal asing untuk menggarong potensi keuangan dan ekonomi Indonesia. Maka setiap ada kasus yang menimpa Sri Mulyani, Amerika tidak tinggal diam.

“Selama menjadi menteri, Sri Mulyani menunjukkan keberhasilannya dalam menjalankan proyek-proyek utang luar negeri, khususnya dari Bank Dunia. Selain itu, dia juga menjadi aktor utama di balik lahirnya berbagai undang-undang nekolim di bidang investasi, perdagangan, dan keuangan yang memang dibiayai oleh utang luar negeri dari World Bank,” beber Masinton.

Perihal utang Indonesia kepada Bank Dunia, Direktur Negarawan Centre waktu itu, Johan O Silalahi, juga pernah mengkhawatirkan penarikan Sri Mulyani ke Bank Dunia. Hal itu akan memuluskan kreditur asing untuk menggelontorkan utang jor joran ke Indonesia, dan jaminannya adalah aset Indonesia yang luar biasa.

Johan mewanti-wanti pemerintah untuk hati-hati mempekerjakan Sri Mulyani, karena sosok Sri Mulyani dikenal sebagai bagian dari jaringan Mafia Berkeley yang mengedepankan kepentingan asing dibanding kepentingan nasional.

Apakah kasus sekarang ini berkaitan erat dengan Sri Mulyani di era dulu. Apa yang kira-kira terjadi di depan nanti? Sri Mulyani diselamatkan atau ini semua bagian dari operasi yang tujuannya amat rahasia? Entahlah.

The post Sri Mulyani, Agen Washington DC yang Menyamar Menjadi Menkeu Indonesia? appeared first on Suara Bawah.