Setidaknya kita punya bekal basis fakta yang kira-kira jika dirumuskan seperti ini:

Presiden Jokowi menginginkan calon penerusnya adalah orang yang akan melanjutkan apa yang telah dia kerjakan. Dalam konteks sekarang, itu merujuk pada dua nama: Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Serta nama yang tidak dikehendaki Jokowi adalah Anies Baswedan.

Dalam hitungan survei dan kemungkinan-kemungkinan politik, ketiga kandidat masih cukup terbuka peluang untuk menang. Selain waktu pertandingan masih cukup lama, ketiganya punya daya magnet tersendiri buat para calon pemilih. Plus tentu saja setiap partai politik pendukung masing-masing calon dan para relawan mereka, juga pastu punya jurus yang masih disembunyikan untuk mengerek kemungkinan kemenangan.

Namun dalam basis peta kepentingan Presiden Jokowi, terjadi anomali di tingkat media sosial. Makin hari, makin gamblang justru yang terjadi adalah kubu Ganjar Pranowo berusaha menghabisi kubu Prabowo Subianto. Hal ini tentu tidak sejalan dengan skenario Jokowi. Sebab dalam skenario Jokowi, kalau bisa yang bertanding hanyalah dua pasanh calon: Prabowo plus cawapresnya versus Ganjar plus cawapresnya. Namun kondisi yang terbaca sekarang ini, yang faktual dan objektif, kandidatnya masih tiga. Ada Anies di dalamnya.

Kubu Ganjar tampaknya punya ketakutan pada Prabowo. Dengan simulasi permainan: ketika ketiga kandidat bertarung, tidak ada yang menang 50+1. Sehingga yang maju di babak selanjutnya adalah Prabowo vs Ganjar. Para pemilih Anies sudah tentu berlabuh di Prabowo sehingga mantan Danjen Kopassus itulah yang akan memenangkan pertandingan.

Paranoia itulah yang membuat para relawan Ganjar (yang juga pasti para relawan Jokowi) berusaha menyeberang dari rencana permainan Jokowi. Merasa Anies bakal dikalahkan dengan mudah maka Prabowo yang harus disikat duluan. Jadi diam-diam telah terjadi pembangkangan relawan Jokowi kepada Jokowi itu sendiri.

Padahal waktu bermain cukup lama, dan seperti yang tertulis di atas, masing-masing pihak masih menyimpan jurus-jurus yang belum dikeluarkan. Anies masih punya potensi sangat besar untuk melaju di babak selanjutnya. Dan kalau itu yang terjadi, justru kemungkinannya dia yang bakal jadi presiden.

Rupanya, pergerakan para relawan Ganjar yang berusaha membabat Prabowo, sengaja didiamkan oleh kubu Anies sebab itu menguntungkan pihak Anies. Sementara kubu Prabowo masih seperti enggan menanggapi serangan kubu Ganjar. Wajar, karena serangan seperti itu kalau ditanggapi selain membuang energi juga cenderung bodoh.

Dalam hal seperti itulah, kubu Ganjar mesti hati-hati. Mereka bisa kehilangan rasa hormat dan simpati dari para pemilih. Dalam peta politiknya, malah Ganjar dulu yang bisa disalip oleh Anies. Ketika di babak kedua terjadi Prabowo versis Anies, kondisinya bisa sangat berbeda. Karena tensi kebencian dan sentimen negatif pemilih Ganjar ada di Prabowo (bukan di Anies), maka bukan tidak mungkin aspirasi sebagian pemilih Ganjar malah lari kepada Anies.

Di sinilah anomali dari strategi kubu pendukung atau relawan Ganjar. Satu langkah awal yang sudah salah, biasanya akan lebih mudah diikuti oleh kesalahan-kesalahan berikutnya.

Dan yang menjadi korban utamanya tentu saja bukan Ganjar, melainkan Jokowi.

Penulis: Pandhita Rahsa

The post Kenapa Prabowo Dimusuhi Sebagian Relawan dan Buzzer Jokowi? appeared first on Suara Bawah.

Jokowisme sama dengan Leninisme, Maoisme atau Marxisme. Isme-Isme yang saya sebut adalah paham untuk mengubah basis ekomoni kapitalisme guna mendorong perubahan supra struktur masyarakat. Ia bukan sekadar tentang sekian ribu kilo jalan tol yang ada, sekian jariangan kerera bawah tanah, sekian pelabuhan, sekian sekolah atau rumah sakit yang dibangun, sekian trilyun bantuan sosial yang diberikan. Lebih dari itu, Jokowisme merupakan upaya untuk mengubah formasi kapitalisme Indonesia, sebagaimana yang dilakukan Lenin di Rusia, Mao di Tiongkok, Fidel Castro di Kuba, Hugo Caves di Venezuela, Lula di Brasil, atau Evo Morales di Bolivia.

Jokowisme berkaitan dengan perkambangam corok produksi kapitalisme. Harus kita lihat bahwa perkembangan kapitalisme di Indonesia berbeda dengan yang terjadi di Eropa maupun Amerika Serikat. Sebagai negara bekas jajahan, perkembangan kapitalisme  di Indonesia menempuh jalannya sendiri. Tentu hal ini membawa dampak dalam sejarah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus berangkat dari materialisme historis untuk mengetahui dialektika masyarakat Indonesia dalam konteks perkembangan kapitalisme. Dengan begitu kita akan memperoleh landasan yang kokoh tentang Jokowisme.

Cacat Bawaan Kapitalisme Indonesia

Kapitalisme di Indonesia lahir bukan karena hasil Revolusi Industri sebagaimana terjasi di Inggris ataupun Revolusi Sosial di Prancis. Kapitalisme di Indonesia lahir sebagai konsekuensi cengkraman kolonialisme Belanda. Dengan kata lain, kapitalisme di Indonesia lahir karena cangkokan kolonialisme. Belandalah yang menyatukan Indonesia dalam corak produksi kapitalisme.

Pembangunan jalan Anyer Panarukan yang dilakukan Daendels sebagaimana dituliskan oleh Pramoedya Ananta Toer dalam Jalan Raya Pos, Jalan Raya Daendels, bukan semata membuat jalur untuk lalu lintas, tetapi yang lebih penting dari itu adalah usaha Belanda dalam menyatukan pulau Jawa dalam corak produksi kapitalisme. Begitu pula pembangunan jalur kereta api bukan karena Belanda giat membangun infrastruktur, tetapi karena modal harus menyebar ke seluruh Jawa. Dengan begitu perkebunan tebu, kopi maupun teh milik borjuasi Belanda bisa menghasilkan akumulasi modal lebih besar. Dan lebih penting lagi, menyapu corak produksi agraris menjadi corak produksi kapitalis industri. Maka mulai lahirlah kelas buruh sebagai konsekuensi logis perkembangan kapitalisme.

Belanda bisa dikatakan sangat Jawasentris. Kapitalisme hanya berkembang pesat di Jawa, sementara di luar Jawa tidak menjadi pusat perhatian.  Perkebunan memang dibuka dibeberapa daerah di Sumatera, namun kurang mendapatkan tidak digarap dengan serius. Hal ini tentu menjadi masalah hingga saat ini. Modal tidak berkembang merata antara di Jawa dan luar Jawa. Ketimpangan modal ini berkonsekuensi pada ketimbangan kemajuan di wilayah-wilayah Indonesia. Corak produksi kapitalisme hanya terkonsentrasi di Jawa dan membiarkan keterbelakangan di luar Jawa.

Kapitalisme cangkokan juga membawa akibat serius yaitu tidak tumbuhnya borjuasi pribumi. Belanda memang tidak menghendaki itu. Para priyayi maupun penguasa pribumi tidak didorong tumbuh menjadi kelas borjuasi. Belanda justru mempertahankan struktur feodal demi kentingan borjuasi Belanda. Tugas priyayi dan penguasa lokal hanya membantu borjuasi Belanda, baik merampas alat produksi petani berupa tanah untuk industri perkebunan maupun untuk mengerahkan tenaga kerja murah, di samping tentu saja sebagai petugas penarik pajak.

Tidak munculnya borjuasi pribumi membawa dampak besar dalam sejarah kapitalisme Indonesia. Pascakolonialisme, bangsa Indonesia harus kelimpungan karena tidak hadirnya borjuasi pribumi. Sukarno harus membuat program Benteng guna merangsang tumbuhnya kaum borjuasi. Ketika Sukarno melakukan nasionalisasi perusahan-perusahaan Belanda, borjuasi pribumi ternyata tidak siap sehingga tentaralah yang mengambil alih. Inilah cikal bakal tentara tumbuh menjadi borjuasi bersenjata. Lebih parahnya lagi, lewat PP 10/1959, Sukarno dan tentara justru membabat borjuasi Tionghoa yang relatif tangguh dan mandiri. Rasisme membuat borjuasi Tionghoa yang tumbuh sejak era kolonial harus meninggalkan tempat usahanya. Para penentang rasisme Sukarno seperti Pramoedya Ananta Toer justru diterungku.

Usaha Sukarno untuk mendorong tumbuhnya borjuasi pribumi belum selesai ketika ia disampu oleh Amerika Serikat dan Angkatan Darat sehingga pecah Peristiwa 1965. Peristiwa ini menjadi awal runtuhnya rezim Sukarno dan dibabatnya kekuatan progresif. Soeharto tampil ke muka, dengan didukung modal asing membawa perubahan pada corak produksi kapitalisme di Indonesia.

Richard Robinson lewat “Indonesia: The Rise of Capital” yang merupakan buku terbaik hingga saat ini yang menjelaskan formulasi kapitalisme pada era Orde Baru. Robinson dengan tajam dan data yang akurat serta rinci, membongkar perkembangan ekonomi politik Orde Baru. Usahanya diawali dengan menganilasa kapitalisme pra dan pascakolonial, membuat analisanya kokoh.

Selama Orde Baru, kapitalisme berkembang sangat pesat. Sebagaimana penjelasan Robinson, negara hadir sebagai katalisotor munculnya kelas borjuasi domestik. Mereka mulai tumbuh dan terus berkembang hingga mencengkram negara. Namun, dalam perkembangannya, borjuasi domestik ini tetap menyusu pada negara. Maka terjadilah persetubuhan antara modal dan birokrasi. Para borjuasi domestik yang berkembang menjadi raksasa kolongmerat raksasa tumbuh bukan karena persaingan bebas di pasar, namun karena kolusi dengan kekuasaan yang korup yang tersentralisir di bawah ketiak Soeharto.

Konsekuensi kronisme antara borjuasi domestik dan penguasa adalah pengkhianatan terhadap watak kelasnya. Bila saudara mereka di Eropa dan Amerika Serikat dalam pertumbuhannya menuntut demokrasi liberal agar mereka bisa berkembang dengan pesat, borjuasi domestik di Indonesia tidak peduli dengan itu. Mereka rela hidup di bawah rezim diktator seperti Soeharto asal kepentingan ekonomi politik mereka tetap terjaga. Akibatnya, perkembangan borjuasi domestik tersebut tidak membawa perubahan supra struktur masyarakat. Mereka rela menggadaikan apapun demi kepentingan modal tetap aman. Maka tidaklah mengherankan kalau rezim Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun karena borjuasinya cukup nyaman hidup dalam kekuasaan yang otoriter.

Jokowisme: Jalan Baru Kapitalisme Indonesia

Jokowi berusaha menjawab problem-problem kapitalisme yang telah diuraikan di atas. Jokowi berusaha meletakkan kapitalisme pada relnya sehingga bisa berkembang ke arah liberalisme. Sebagai borjuasi yang tumbuh di era kapitalisme kroni rezim Soeharto, tentu Jokowi merasakan dampaknya. Ia tumbuh bukan dari kroni kekuasaan saat itu tentu banyak mengalami kesulitan-kesulitan dalam berusaha. Omnibus law merupakan salah satu perangkat yang dibuat Jokowi agar kapitalisme konsisten di jalannya. Bila kapitalisme berjalan secara konsisten maka diharapkan melahirkan borjuasi yang tangguh, lahir bukan dari kronisme seperti zaman Orde Baru, melainkan lewat pertarungan di pasar bebas kapitalisme. Syarat borjuasi yang tangguh ia tak menyusu pada kekuasaan. Dengan begitu mereka akan teguh dengan watak kelasnya dalam menyokong demokrasi dan ekonomi liberal.

Bila borjuasi Indonesia konsisten maka juga akan melahirkan kelas buruh yang kuat pula. Serikat-serikat buruh akan dibiarkan tumbuh kuat sebagai penyeimbang borjuasi. Seperti yang terjadi di Eropa, ketika borjuasi dan kelas burunya kuat maka akan terjadi negoisasi dan kompromi yang kemudian akan melahirkan negara kesejahteraan.

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan upaya dari Jokowi agar tak terjebak pada Jawasentris. Begitu pula pembangun jalan trans Papua dan trans lainnya di luar Jawa. Seperti yang dilakukan Lenin pasca Revolusi Oktober 1917 yang langsung menitikberatkan pada infrastruktur jalan dan listrik, Jokowi melakukan hal serupa. Tujuannya apa? Agar modal bisa berkembang ke seluruh wilayah Indonesia, agar industrialisasi tak berpusat di Jawa semata, sehingga Indonesia benar-benar dalam satu ikatan ekonomi politik kapitalisme. Tanpa modal yang menyebar, maka masyarakat Indonesia akan tetap tersungkup dalam masyarakat agraris, tak mampu bertransformasi menjadi masyarakat industri. Akibatnya, kita akan tetap menjadi Negara Dunia Ketiga.

Bila kapitalisme berjalan konsisten maka jumlah petani akan menyusut. Pertanian saat ini dengan pematang-pematang di sawah maupun ladang tidak efektif. Dengan sistem seperti itu teknologi pertanian modern tidak bisa diterapkan sehingga cara-cara tradisonal yang dipakai. Akibatnya, produk pertanian tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Impor pun terus terjadi. Jika kapitalisme berjalan konsisten, maka pertanian akan berubah menjadi industri dengan teknologi yang maju. Para petani akan berubah menjadi kelas buruh di industri-industri pertanian. Produkvitas hasil pertanian bisa dipacu agar selain bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri juga bisa diekspor. Potensi pertanian yang besar bisa dimaksimalkan.

Seperti yang diulas Karl Marx dalam The Eighteenth Brumaire of Luis Bonoparte bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk bertidak, namun kebebasan tersebut tidak bisa mutlak karena ada pagar kondisi riil berupa konteks sejarah dan pertarungan-pertarungan masa lalu. Dalam upaya mengkonsistenkan kapitalisme, Jokowi mengalami problem seperti yang disampaikan Marx. Ada sisa-sisa borjuasi dari masa lalu yang tetap menghendaki kapitalisme kroni. Mereka akan terus berupaya memukul mundur usaha Jokowi membuat jalan baru kapitalisme Indonesia. Bisa jadi sisa-sisa masa lalu itu ada di partainya sendiri, PDIP. Di tengah situasi seperti itu Jokowi tetap harus melakukan negoisasi dan kompromi. Inilah yang membuat Jokowi seolah-olah tidak konsisten. Dan ini wajar terjadi karena dukungan terhadap Jokowi belum cukup kuat untuk secara frontal membabat sisa-sisa borjuasi lama yang ingin tetap menyusu pada kekuasaan. Mereka lebih memilih melakukan Korupsi, Korupsi dan Nepostisme dibanding bertarung bebas dalam sistem kapitalisme liberal.

Tentu saja tugas pengganti Jokowi adalah meneruskan jalan baru kapitalisme yang telah dirintis Jokowi. Siapa dia? Seperti yang telah diutarakan Deng Xiaoping, tidak penting kucing itu berwarna putih, hitam atau merah. Yang terpenting kucing itu berani dan bisa menangkap tikus.

Penulis: Endhiq Anang P (Alumnus Filsafat UGM)

The post Tentang Jokowisme appeared first on Suara Bawah.

Setelah La Nyalla gagal menjadi kepala daerah pada pemilu 2018, ia kembali muncul ke permukaan dengan kepribadian yang frustasi.

Sebagai orang yang gagal ingin mencalonkan diri di Pilkada Jatim, La Nyalla tiba-tiba muncul dengan pengakuan telah menyebarkan hoaks.

La Nyalla jelang Pilpres 2019, membuat pengakuan mengejutkan, bawa dirinya yang menjadi dalang penyebaran hoaks tentang profil Joko Widodo (Jokowi). 

La Nyalla membuat media abal-abal bernama Obor Rakyat. Di sana tertulis bahwa Jokowi merupakan seorang Kristen, Tionghoa dan PKI pada Pilpres 2014.

Seperti orang frustasi, La Nyalla menyebar kebencian, lalu ia minta maaf setelah tak mendapat dukungan Jokowi.

Mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu tiba-tiba minta maaf. La Nyalla seperti orang kebingungan harus berlabuh ke mana. Akhirnya, dengan rasa tanpa malu ia minta maaf ke Jokowi di akhir 2018.

“Saya sudah minta maaf ke Pak Jokowi, bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI. Saya yang sebarkan Obor Rakyat di Jawa Timur dan Madura,” kata La Nyalla enteng.

Jokowi memang memaafkan La Nyalla di hadapan publik. Tapi Jokowi tentu tak akan pernah melupakannya. 

Cara-cara kotor yang dilakukan La Nyalla terus menjadi jejak yang tak pernah hilang. Mantan kader Gerindra ini terbukti nekat menggunakan politik kotor dengan menyebarkan isu Jokowi simpatisan PKI, demi kemenangan Prabowo. 

Anehnya, meski sudah membuat pengakuan, yang harus pasang badan adalah orang suruhan La Nyalla. Pemimpin redaksi dan penulis tabloid Obor Rakyat Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriyosa ditangkap Mabes Polri dan Kejaksaan.

La Nyalla sendiri kemana? Ia tentu tak tersentuh hukum. Bahkan setelah pengakuannya itu, La Nyalla juga masih bisa melenggang menjadi Ketua DPD RI hingga saat ini.

Belakangan ini La Nyalla berkeinginan menjemput ‘takdirnya’ menjadi presiden. 

“Saya ini menjemput takdir jadi tenang aja. Kalau takdir saya presiden tidak ada yang menghalangi,” ujar La Nyalla, Kamis (26/5/2022), sepeti dikutip Detik. 

Di berbagai daerah La Nyalla gemar menyuruh orang, terutama kader-kader Pemuda Pancasila, untuk memberikan dukungan kepadanya. Seolah banyak orang yang ingin menjadikan presiden. 

Tetapi apa iya, tanpa imbalan, ada orang yang sudi menjadikan La Nyalla sebagai presiden. Sebab, La Nyalla kerap mempermainkan isu SARA demi kepentingan politik, akrab dengan korupsi, dan punya hobi memalak.

The post Politik Kotor La Nyalla Mattalitti, Sebar Hoaks hingga Deklarasikan Diri Menjadi Calon Presiden appeared first on Suara Bawah.

Label identitas yang dituduhkan La Nyalla kepada Jokowi tersebut sangat kejam dan memicu konflik antar suku, ras dan agama. Apalagi, fitnah lewat tabloid Obor Rakyat itu disebar di masjid-masjid.

La Nyalla memang tak tahu malu. Setelah ketahuan bahwa dalang semua fitnah itu adalah La Nyalla, ia tiba-tiba tanpa malu meminta maaf kepada Jokowi.

Jokowi memang tampak legowo saat itu. Namun sebenarnya, tuduhan serius La Nyalla membuat Jokowi tetap memendam amarah.

Tak lama setelah La Nyalla minta maaf. Jokowi dalam sebuah acara di Lampung menyampaikan akan memburu orang yang telah menuduhnya PKI. Jokowi ingin menabok mulut orang itu dengan tangannya sendiri.

Jokowi menyebut, selama ia menjadi presiden di periode pertama, sudah banyak tuduhan yang ia terima, tapi kali ini tuduhan PKI, Kristen dan Tionghoa merupakan label yang menghina harkat dan martabat Bangsa Indonesia yang beragam dan menjunjung tinggi nilai Pancasila.

Saat menebar fitnah ke Jokowi, La Nyalla mati-matian membela Prabowo. Lima tahun kemudian justru berbalik arah menentang Prabowo. 

Sebabnya, La Nyalla yang ingin mencalonkan diri menjadi Gubenur Jawa Timur tidak mendapatkan rekomendasi dari Partai Gerindra. Saat itu La Nyalla sampai menyebut ‘mahar politik’ yang dimintai oleh Prabowo agar mendapatkan rekomendasi. 

Lantaran dendam tak mendapat rekomendasi itu La Nyalla akhirnya pindah haluan mendukung Jokowi. Pada 11 Desember 2018, La Nyalla menemui Ma’ruf saat maju Cawapres. La Nyalla pun sempat bersumpah potong leher bila sampai Prabowo menang di Madura.

Tapi bukan La Nyalla, bila ucapannya bisa dipegang. Pada 20 Oktober, 2019, La Nyalla mulai tampak menjauh dari rezim Jokowi. Mantan ketum PSSI ini mulai kembali mengkritik Jokowi.

La Nyalla menyebut keadaan era kepemimpinan Jokowi amburadul, pengurasan SDA, kemiskinan terjadi di daerah. Menuduh Jokowi bukan presiden pro rakyat dan mendukung oligarki.

Tidak hanya itu, La Nyalla juga sampai bersumpah akan terus menghadang Jokowi bila ingin melanjutkan hingga 3 periode. Ia mengajak ulama dan berbagai elemen untuk menolak tiga periode.

Pada posisi ini, perjuangan La Nyalla tampak pro pada semangat reformasi yang telah mengatur masa jabatan seorang bisa menjadi presiden maksimal 2 periode.

Ia mencela Asosiasi Kepala Desa yang mendukung Jokowi tiga periode. La Nyalla juga mengkritik Big Data Luhut Binsar Panjaitan. Ia juga menolak UU Omnibus Law, UU tak berpihak ke rakyat.

Ia juga digadang-gadang jadi harapan rakyat. Jadi penjaga konstitusi, menutup pintu rapat agar jokowi tidak sampai 3 periode.

Tapi bukan La Nyalla bila sampai bisa dipegang ucapannya. 

Kini memasuki akhir tahun 2022, La Nyalla tanpa petir dan hujan, tiba-tiba mempersilakan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan. Hal itu diucapkan La Nyalla di hadapan Jokowi saat menghadiri acara Munas HIPMI November lalu.

La Nyalla menyebut, Jokowi perlu mendapat tambahan masa jabatan 2-3 tahun lagi karena masa pemerintahannya habis untuk mengurus Covid-19.

Di lain kesempatan, La Nyalla mengajak dan mengompori setiap elemen agar Pemilu 2024 tak perlu diadakan. Alasannya, Pemilu telah dikuasai kelompok tertentu.

Selain itu, ajakan untuk meniadakan Pemilu 2024 juga dibarengi dengan ajakan merubah UUD 45 saat ini ke naskah yang asli. Sebab menurutnya, MPR harus kembali menjadi lembaga tertinggi negara, agar presiden cukup dipilih lewat MPR, tanpa perlu ada lagi Pemilu.

Kata La Nyalla, MPR merupakan wajah demokrasi yang lengkap, sudah ada perwakilan politik, daerah, dan perwakilan tokoh dan rakyat di sana.

Dari rentetan rekam jejak di atas sebenarnya apa yang dimaui oleh La Nyalla? Menjebak Jokowi untuk langgar konstitusi atau membuat situasi kacau jelang pemilu?

Atau La Nyalla sebenarnya ingin menguasai MPR, seperti kini dia menguasai DPD, yang punya wewenang sebagai lembaga tertinggi negara? Sehingga mimpinya untuk jadi presiden Indonesia tak hanya menjadi mimpi di siang bolong.

The post Bikin Fitnah PKI ke Jokowi, La Nyalla Mattalitti Tak Tahu Malu Masih Kembali Mendekat appeared first on Suara Bawah.