Meski berulang kali tanpa tedeng aling-aling La Nyalla Mattalitti menyampaikan keinginan menunda pemilu dan mengembalikan UUD 45 ke naskah yang asli, namun terungkap fakta bengis di balik itu.

Benny K Harman menyebut, isu penundaan pemilu kini sudah digabungkan DPD RI, lewat ketuanya langsung La Nyalla Mattalitti. Setelah itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo juga ikut mendukung langkah La Nyalla Mattalitti.

Setali tiga uang, La Nyalla Mattalitti lewat adendum UUD 45 memang berharap agar MPR bisa kembali jadi lembaga tertinggi di Indonesia, sehingga presiden cukup dipilih lewat MPR.

Benny K Harman secara blak-blakan menyebut, ada upaya-upaya represif yang bakal ditempuh La Nyalla untuk mencapai keinginannya. 

Salah satunya, menangkap siapapun yang berseberangan dengan dirinya. 

Lebih tepatnya, siapapun yang menentang penundaan pemilu 2024, termasuk menentang upaya dia mengembalikan UUD 45 ke naskah yang asli, akan ditangkap.

Bahkan, Benny menyebut, UU KUHP sengaja dikebut dan disahkan dengan banyak pasal kontroversial, salah satunya membungkam kebebasan berpendapat.

Setelah KUHP baru disahkan, maka gerombolan La Nyalla bisa lebih leluasa menekan agar presiden mengeluarkan dekrit penundaan pemilu yang rencananya akan dikeluarkan tahun depan.

La Nyalla memang terkenal dengan cara licik untuk mencapai kekuasaan yang ia inginkan. Setelah gagal lewat kontestasi kendaraan partai politik, La Nyalla kini tak punya pilihan lain. 

Satu satunya cara agar ia bisa maju sebagai presiden tanpa dipilih oleh rakyat Indonesia yakni melalui kekuatan MPR, seperti era Orde Baru.

Sinyal dukungan itu juga tampak dari  Ketua MPR Bambang Soesatyo, dengan gamblang menyatakan ingin agar pelaksanaan Pemilu 2024 dikaji ulang.

“Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu. Ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya tepat,” terang Bambang Soesatyo di rilis survei Poltracking Indonesia.

Lain hal dengan Bambang Soesatyo, La Nyalla Mattalitti sebelumnya terang-terangan ingin agar Pemilu 2024 ditunda dengan alasan agar presiden bisa menambah masa jabatannya, karena sudah habis untuk mengurus pandemi Covid-19. Pernyataan kontroversial itu ia sampaikan saat menghadiri Munas HIPMI November 2022.

Namun, La Nyalla baru-baru ini membantah pernyataannya sendiri. Pihaknya hanya mengusulkan supaya masa jabatan Jokowi ditambah selama proses adendum UUD 1945 berlangsung.

“Saya dulu ngomong bahwa tidak ada 3 periode, dan sampai sekarang pun saya tidak pernah ngomong ada 3 periode. Kapan saya ngomong? Anda saja yang asal ngomong,” ucap La Nyalla, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun.

Sambil menunggu addendum, kita minta Pak Jokowi diperpanjang dulu 2-3 tahun, untuk mengawal addendum selesai. Kalau addendum selesai dalam 1 tahun, kenapa tidak? Kan kita bicara yang paling jelek,” sambungnya.

Sikap La Nyalla yang sudah tak konsisten itu, akhirnya menunjukkan bagaimana lembaga DPD dipimpin oleh orang yang tidak bisa dipercaya ucapannya.

Kini, La Nyalla menempuh berbagai cara pada momen jelang pemilu 2024 agar ditunda. Sebab ia sadar diri, sudah tak ada partai politik yang mau mendukungnya. Sebab, partai politik juga tahu bahwa elektabilitas La Nyalla Mattalitti sangat buruk.

Rakyat Indonesia yang semakin cerdas pun bisa menilai bahwa La Nyalla Mattalitti tak layak menempati posisi pemerintahan lewat jalur pemilu raya. Meski menyebut dirinya negarawan, namun publik mengingatnya sebagai orang yang suka bikin kisruh, dekat dengan korupsi, dan diberi cap sebagai ‘preman’ karena hobi memalak dan meneror.

The post Benny K Harman Bongkar Kelakuan La Nyalla Mattalitti CS Ingin Tunda Pemilu appeared first on Suara Bawah.

Label identitas yang dituduhkan La Nyalla kepada Jokowi tersebut sangat kejam dan memicu konflik antar suku, ras dan agama. Apalagi, fitnah lewat tabloid Obor Rakyat itu disebar di masjid-masjid.

La Nyalla memang tak tahu malu. Setelah ketahuan bahwa dalang semua fitnah itu adalah La Nyalla, ia tiba-tiba tanpa malu meminta maaf kepada Jokowi.

Jokowi memang tampak legowo saat itu. Namun sebenarnya, tuduhan serius La Nyalla membuat Jokowi tetap memendam amarah.

Tak lama setelah La Nyalla minta maaf. Jokowi dalam sebuah acara di Lampung menyampaikan akan memburu orang yang telah menuduhnya PKI. Jokowi ingin menabok mulut orang itu dengan tangannya sendiri.

Jokowi menyebut, selama ia menjadi presiden di periode pertama, sudah banyak tuduhan yang ia terima, tapi kali ini tuduhan PKI, Kristen dan Tionghoa merupakan label yang menghina harkat dan martabat Bangsa Indonesia yang beragam dan menjunjung tinggi nilai Pancasila.

Saat menebar fitnah ke Jokowi, La Nyalla mati-matian membela Prabowo. Lima tahun kemudian justru berbalik arah menentang Prabowo. 

Sebabnya, La Nyalla yang ingin mencalonkan diri menjadi Gubenur Jawa Timur tidak mendapatkan rekomendasi dari Partai Gerindra. Saat itu La Nyalla sampai menyebut ‘mahar politik’ yang dimintai oleh Prabowo agar mendapatkan rekomendasi. 

Lantaran dendam tak mendapat rekomendasi itu La Nyalla akhirnya pindah haluan mendukung Jokowi. Pada 11 Desember 2018, La Nyalla menemui Ma’ruf saat maju Cawapres. La Nyalla pun sempat bersumpah potong leher bila sampai Prabowo menang di Madura.

Tapi bukan La Nyalla, bila ucapannya bisa dipegang. Pada 20 Oktober, 2019, La Nyalla mulai tampak menjauh dari rezim Jokowi. Mantan ketum PSSI ini mulai kembali mengkritik Jokowi.

La Nyalla menyebut keadaan era kepemimpinan Jokowi amburadul, pengurasan SDA, kemiskinan terjadi di daerah. Menuduh Jokowi bukan presiden pro rakyat dan mendukung oligarki.

Tidak hanya itu, La Nyalla juga sampai bersumpah akan terus menghadang Jokowi bila ingin melanjutkan hingga 3 periode. Ia mengajak ulama dan berbagai elemen untuk menolak tiga periode.

Pada posisi ini, perjuangan La Nyalla tampak pro pada semangat reformasi yang telah mengatur masa jabatan seorang bisa menjadi presiden maksimal 2 periode.

Ia mencela Asosiasi Kepala Desa yang mendukung Jokowi tiga periode. La Nyalla juga mengkritik Big Data Luhut Binsar Panjaitan. Ia juga menolak UU Omnibus Law, UU tak berpihak ke rakyat.

Ia juga digadang-gadang jadi harapan rakyat. Jadi penjaga konstitusi, menutup pintu rapat agar jokowi tidak sampai 3 periode.

Tapi bukan La Nyalla bila sampai bisa dipegang ucapannya. 

Kini memasuki akhir tahun 2022, La Nyalla tanpa petir dan hujan, tiba-tiba mempersilakan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan. Hal itu diucapkan La Nyalla di hadapan Jokowi saat menghadiri acara Munas HIPMI November lalu.

La Nyalla menyebut, Jokowi perlu mendapat tambahan masa jabatan 2-3 tahun lagi karena masa pemerintahannya habis untuk mengurus Covid-19.

Di lain kesempatan, La Nyalla mengajak dan mengompori setiap elemen agar Pemilu 2024 tak perlu diadakan. Alasannya, Pemilu telah dikuasai kelompok tertentu.

Selain itu, ajakan untuk meniadakan Pemilu 2024 juga dibarengi dengan ajakan merubah UUD 45 saat ini ke naskah yang asli. Sebab menurutnya, MPR harus kembali menjadi lembaga tertinggi negara, agar presiden cukup dipilih lewat MPR, tanpa perlu ada lagi Pemilu.

Kata La Nyalla, MPR merupakan wajah demokrasi yang lengkap, sudah ada perwakilan politik, daerah, dan perwakilan tokoh dan rakyat di sana.

Dari rentetan rekam jejak di atas sebenarnya apa yang dimaui oleh La Nyalla? Menjebak Jokowi untuk langgar konstitusi atau membuat situasi kacau jelang pemilu?

Atau La Nyalla sebenarnya ingin menguasai MPR, seperti kini dia menguasai DPD, yang punya wewenang sebagai lembaga tertinggi negara? Sehingga mimpinya untuk jadi presiden Indonesia tak hanya menjadi mimpi di siang bolong.

The post Bikin Fitnah PKI ke Jokowi, La Nyalla Mattalitti Tak Tahu Malu Masih Kembali Mendekat appeared first on Suara Bawah.