Jusuf Hamka Tagih Utang Rp800 Miliar

Jusuf Hamka atau banyak orang memanggilnya Babah Alun kembali mengguncang Kementerian Keuangan. Pengusaha TOL ini mengungkap ke publik mengenai utang pemerintah kepada perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk atau CMNP sebesar Rp 179 miliar. 

Seperti yang banyak beredar di laman berita, berdasarkan ketetapan hukum yang telah diketahui oleh CMNP dan Kementerian Keuangan, negara memiliki utang Rp 1979 miliar kepada CMNP. Uang ini diklaim sebagai kesepakatan antara CMNP dengan pemerintah atas deposito dan giro yang ditempatkan perusahaan di bank yang telah dilikuidasi pada krisis moneter 1998.

Sejak Bank Yama dilikuidasi oleh pemerintah, utang tersebut belum dibayar hingga kini. Jusuf Hamka sudah mengupayakan berbagai cara, termasuk menempuh jalur hukum di pengadilan, untuk menindaklanjuti persoalan ini. Namun hasilnya nihil.

Putusan hukum terkait utang piutang ini, pemerintah harus membayar utang dengan denda 2% setiap bulan, sesuai putusan hukum yang telah inkracht sebelumnya.

Jusuf Hamka, dalam keterangan terbuka, pernah meminta Menkopolhukam Mahfud MD untuk menagihkan utangnya kepada pemerintah. Mahfud meresponnya dengan meminta Jusuf menagih langsung kepada Kemenkeu.

Penagihan Jusuf Hamka ini seperti api yang menyambar jerami kering, yang sebenarnya sudah terbakar dan sedang berusaha dipadamkan Sri Mulyani. Namun bukan Sri Mulyani namanya, jika tidak berkelit dan berusaha menyerang balik.

Alasan Sri Mulyani dan Serangan Balik Kemenkeu

Ada semacam kalimat menarik para netizen di dunia maya, “menjadi pemerintah, bakat yang harus menonjol adalah bersilat lidah”. Untuk kalimat ini, rasanya Sri Mulyani telah memperlihatkan keahliannya.

Baca saja artikel berikut: Sri Mulyani, Agen Washington DC yang Menyamar Menjadi Menkeu Indonesia?

Sri Mulyani dan orang-orangnya berkilah dan menyerang balik Jusuf Hamka. Mereka menuding Jusuf Hamka memiliki utang ratusan miliar kepada pemerintah. Melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban mengungkapkan ketika negara melikuidasi Bank Yama, perusahaan Jusuf Hamka masih dalam pengendalian bank yang didirikan oleh putri Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana.

Ketika ditanya oleh wartawan, Rionald tidak bisa menyebutkan persis angka pastinya. Ia hanya menegaskan jika jumlahnya mencapai ratusan miliar.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengungkap ada 3 perusahaan di bawah naungan group CMNP berutang ke negara senilai Rp 775 miliar. Utang ini terkait bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Jusuf Hamka Tantang Balik

Yang menyenangkan dari Jusuf Hamka adalah keberanian dan blak-blakannya dalam menantang Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan. Jusuf Hamka minta dipertemukan dengan Sri Mulyani untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang ini.

“Kita ketemu buat konferensi bersama, jadi jangan ada dusta. Kita ngomong terbuka,” tantang Jusuf Hamka. 

Soal tudingan Kemenkeu, Jusuf Hamka juga meminta untuk membuktikan. Jika tudingan soal CMNP memiliki hutang kepada BLBI, akan diganti 100 kali lipat. Ini menarik, seandainya Kemenkeu bisa membuktikan CMNP punya utang, maka negara bisa mendapatkan pemasukan yang fantastis 775 Triliun. Jadi Sri Mulyani tidak perlu bersusah payah mengumpulkan pajak dari rakyat untuk dinikmati oknum-oknum anak buahnya yang nakal.

Namun rasanya Sri Mulyani agak gamang persoalan utang piutang ini. Karena kebingungan itulah, ia menyerang balik Jusuf Hamka dengan narasi yang dibalik. Padahal ia tahu dan sudah mengakui, jika pemerintah berkewajiban membayar utang kepada CMNP sebab hal itu sudah berkekuatan hukum. Di satu sisi, ia mungkin masih bingung membayar utang-utang itu dengan apa. Sebab pajak-pajak yang dikumpulkan dari rakyat, digarong oleh anak-anak buahnya sendiri yang nirakhlak.

Sebagai rakyat jelata, kita hanya menunggu keduanya duduk sama rata di hadapan kamera. Kemudian terbuka secara jujur, siapa berkewajiban apa. Bukan dengan apa untuk menyerang siapa.

Semangat, Bu Mul!

The post Jusuf Hamka Membakar Lagi Kandang Sri Mulyani yang Belum Padam appeared first on Suara Bawah.

Tiap muncul di hadapan media, wajah Sri Mulyani terlihat lebih pucat. Matanya sayu seperti kurang tidur. Berkali-kali merasa sedih serta dikhianati anak buahnya sendiri. Dan terlihat lebih sensitif dan agresif terhadap pertanyaan jurnalis, bahkan tak segan menohok balik. Tonton saja wawancaranya dengan Andy F. Noya di acara Kick Andy.

Sebagian kecil apa yang dipertontonkan Sri Mulyani tersebut, sukses besar membuat arus konsentrasi terbelah. Publik yang seharusnya mendorong Sri Mulyani untuk mempertanggungjawabkan kementerian yang ia pimpin, publik yang seharusnya mempertanyakan pencitraan yang dibangung Menkeu ternyata tidak koheren dengan kejadian aslinya, malah menjadi sebaliknya.

Sebagian arus publik (untuk tidak menyebut buzzer) memberikan puja, puji, dan empati kepada Sri Mulyani. Pada tahap ini, suka atau tidak suka kita perlu angkat topi bahwa Sri Mulyani tahu cara terbaik untuk mencuci tangannya sendiri.

Sri Mulyani Pengasong Utang Bank Dunia

Pada suatu kesempatan wawancara di kanal Youtube Akbar Faizal,  Anggota Komisi XI DPR RI, Akhmad Misbahun menyentil pertumbuhan ekonomi dan keluarnya Indonesia dari kengerian pandemi Covid-19.

Misbakhun membenarkan pertumbuhan dan hebatnya recovery Covid-19, tetapi itu semua adalah semu jika ditelaah detailnya. Ekonomi yang ditopang dari hutang adalah pilihan paling mudah. Siapa yang tidak bisa berhutang? Orang tidak bisa baca tulis saja tidak perlu susah payah, apalagi menteri keuangan terbaik di dunia.

Banyak opsi dan metodologi, menurut Misbahun, yang bisa dicoba. “Tax ratio kita paling rendah ketimbang negara di ASEAN lain.  Negara sebesar Indonesia tax rationya sebesar 8%-9%, bahkan pernah 12% pada 2005. Jika setiap tahun tax ratio naik o,2% / 0,3%, sekarang 2023 seharusnya sudah 15% lebih tax ratio Indonesia. Artinya, kalau PDB Indonesia 15% dari 20.000, Indonesia sudah punya 3.000 lebih penerimaan pajak. Indonesia tidak perlu berhutang. Ditambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kita jadi punya 4.000. Surplus APBN kita!,” ujar Misbahun.

Ucapan Misbakhun ini sangat masuk akal. Pemasukan ada. Bahkan sudah seperti kompeni saja kalau meneror masyarakat soal pajak. Bayangkan saja, saat ini utang Indonesia tembus Rp 7.554 T, yang katanya bikin bulu kuduk Menkeu berdiri?

Sebenarnya kenapa hutang terus menerus? Apakah sebegitu miskinnya bangsa ini? Tidak becusnya Menkeu mengelola keuangan negara? Atau memang skenarionya supaya Indonesia sengaja dijerat hutang agar “tetap terkendali”?

Ada pola-pola menarik jika kita mau mencermati soal hutang ini. Ketika Indonesia hampir mengambil hutang, selalu ada narasi-narasi buruk perihal ekonomi Indonesia serta narasi-narasi kemanusiaan untuk mendapatkan pemakluman.

Misalnya saja ketika Covid-19, Sri Mulyani “buka-bukaan” soal alasan pemerintah “harus” menambah utang negara atau utang pemerintah. Alasannya sungguh mulia, “menyelamatkan nyawa manusia tidak bisa ditawar. Sehingga pemerintah harus jor-joran menyediakan anggaran untuk penanganan kesehatan sesuai kebutuhan”. 

Menurutnya, semakin lama penanganan Covid-19, maka semakin besar pula resiko rusaknya perekonomian negara. Maksudnya adalah semakin lama mengambil hutang, maka semakin lama pula pemerintah terutama Sri Mulyani petantang-petenteng menjadi pahlawan penyelamat bangsa.

Galaknya negara dalam merapok rakyat sendiri melalui pajak dan cukai ternyata tidak bisa menjadi solusi jika terjadi krisis. Sebab uang yang ditarik dari rakyat itu dijadikan bancakan oleh pegawai Sri Mulyani sendiri. 

Mungkin Sri Mulyani sudah tahu jika kementeriannya adalah sarang para tikus, tetapi dia tetap diam. Toh semakin berantakan perekonomian bangsa, semakin besar peluang untuk membawa nasabah kepada bank dunia?

Begitulah, setiap negara mengajukan uang, selalu ada narasi ketakutan di dalamnya. Dan sosok yang selalu mengucapkan itu adalah Sri Mulyani, sang menteri keuangan terbaik di dunia yang sedih karena dikhianati anak buahnya. 

Apakah Sri Mulyani The Agent of Fear?

Mari kita kembali ketika perang Rusia-Ukraina pecah. Di mana kemudian terjadi ketidakstabilan harga minyak dunia, inflasi, dsb. Potensi krisis ekonomi menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. 

Yang dilakukan Sri Mulyani saat itu begitu gencar menyuarakan kekhawatirannya terhadap masalah ekonomi Indonesia. Seperti yang ia posting pada laman instagramnya, Sri Mulyani menyoroti tunawisma Amerika Serikat (AS). Meroketnya tunawisma di AS diakibatkan oleh perlambatan ekonomi yang saat itu banyak terjadi di sejumlah negara. 

Sebagai sosok yang berurusan langsung dengan keuangan negara, tentu postingan ini  bisa dimaknai sebagai suatu hal yang urgen: Amerika yang adidaya saja sedang kesusahan, apalagi Indonesia yang begini-begini saja?

Namun Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono, menganggap apa yang ditulis Sri Mulyani tersebut terlalu berlebihan. Persoalan gelandangan di kota-kota besar AS sudah menjadi masalah umum,bukan berarti itu adalah indikasi langsung fenomena inflasi yang sedang terjadi. 

Bambang Haryo tampaknya sudah gemas dengan meneteri keuangan satu ini. Ia menganggap Sri Mulyani sedang berakting untuk menciptakan narasi bahwa keadaan ekonomi Indonesia saja lebih baik dari negara besar seperti AS. Sekaligus untuk menjustifikasi informasi bahwa krisis ekonomi memang nyata di depan mata.

Senada dengan Bambang, PinterPolitik.com pernah dengan lugas menulis, jika beberapa pejabat tinggi seperti Sri Mulyani memang sedang menjalankan narasi ketakutan krisis ekonomi secara berkala.   

Lantas jika hal itu benar, kenapa Sri Mulyani perlu memainkan narasi ketakutan ekonomi?

Jawabannya karena Rasa Takut Adalah Ekonomi. Secara ringkas, ekonomi adalah ilmu yang memelajari perilaku manusia dan kemampuan untuk mengelola sumber daya yang bersifat terbatas. Seiring perkembangan zaman, taktik dan strategi dalam ilmu ekonomi sebagian besar termotivasi oleh ketakutan manusia terhadap kehilangan kesempatan mengamankan sumber daya demi kehidupannya.

Filsuf Skotlandia, Adam Smith dalam Theory of Moral Sentiments, Essay on Philosophical Subject, menjelaskan bahwa rasa takut manusia adalah “hasrat terbesar manusia”. Di dalam ekonomi, ketidakmampuan mendapatkan akses makanan adalah ketakutan terbesar yang secara naluriah akan dihindari oleh manusia. Penjelasan Adam Smith itu menjadi kenyataan pahit yang mungkin perlu diterima agar roda perekonomian dunia tetap terus berputar, kemampuan manusia untuk mengelola ketakutan begitu dibutuhkan.

Kita tahu, Sri Mulyani memiliki latar belakang yang kuat di dunia ekonomi. Rasanya tidak terlalu mengada-ada untuk menyimpulkan jika Sri Mulyani sering menggunakan rasa takut publik, sebab ia sadar jika hal itu merupakan alat terkuat pemerintah untuk mengatur ekonomi negara. 

Ini hanyalah interpretasi belaka terhadap puzzle kehidupan pemerintahan Sri Mulyani. Namun jika semua di atas adalah hal yang benar, berarti Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan culture of fear. 

Dalam konteks ini, silahkan baca karya Gustave Gilbert berjudul Nuremberg Diary. Gustave menceritakan efektivitas budaya ketakutan yang dijelaskan oleh salah seorang petinggi Nazi Jerman, Hermann Goering. Menurut Georing, masyarakat harus dibuat takut agar mereka menyetujui narasi yang sedang dimainkan oleh pemerintah. Contohnya silahkan tengok catatan sejarah Perang Dunia II, bagaimana Hitler berhasil membuat propaganda Jerman ditindas dan diserang oleh orang Yahudi, sehingga orang Jerman yang menolak ide perang malah berbondong-bondong menjadi tentara nasionalistik.

Lalu apa hubungan Sri Mulyani dengan ketakutan ini? Silahkan cermati sendiri. Cermatilah jika Sri Mulyani sudah memainkan narasi ketakutan, maka tak lama akan ada keputusan besar yang akan keluar.

Bagi pemerintah Sri Mulyani menjadi ujung tombak yang ampuh untuk mengalihkan perhatian publik. Bagi Bank Dunia, Sri Mulyani adalah agen untuk menejerumuskan suatu negara terperosok lebih dalam ke dalam jurang hutang. Semoga ini tidak benar-benar terjadi.

Bank Dunia Menyelamatkan Agennya, Sri Mulyani?

Mei 2010 mungkin adalah bulan yang melegakan bagi Sri Mulyani lantaran SBY menyetujui pengunduran dirinya. Pada transkrip pernyataan Presiden SBY Tentang Sri Mulyani, SBY menyetujui setelah mendengarkan permohonan Sri Mulyani yang akan hengkang dari Indonesia ke Washington DC menjadi managing director Bank Dunia.

September 2015, pada peluncuran laporan survei keterbukaan anggaran 2015 di Washington, Sri Mulyani curhat soal tekanan elit ketika menjadi Menkeu era SBY. 5 tahun setelah berlalu, Sri Mulyani baru curhat alasannya mengundurkan diri selain dirantai oleh Bank Dunia. 

Padahal, Indonesia Monitor mencatat, saat pengunduran dirinya, Sri Mulyani sedang dililit aneka skandal, mulai dari Bank Century, kasus Gayus Tambunan, hingga perkara Paulus Tumewu. Banyak pihak waktu itu mempertanyakan keputusan mundur Sri Mulyani dan malam memilih hengkang ke Washington DC untuk mengabdi kepada lintah darat. Banyak pihak pula yang menilai Sri Mulyani sengaja menghindari jeratan hukum, khususnya kasus Century yang sudah memasuki tahap pemeriksaaan saksi-saksi oleh KPK.

Revrisond Baswir, Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan jika Bank Dunia telah melaksanakan upaya penyelamatan terhadap “agen terbaiknya”. Selama ini Sri Mulyani adalah ekonom penganut aliran neoliberalisme, di mana negara yang menjadi markas Bank Dunia menjadi biang keroknya. Dan saham Bank Dunia terbanyak dimiliki oleh Amerika. 

“Ini SOP (Standard Operating Procedure) yang berlaku di mana-mana, termasuk di Indonesia. Kalau ada agen-agennya mengalami kesulitan pasti akan ditarik oleh Bank Dunia dan Amerika Serikat. Itu sudah lazim. Kasus yang dialami agen-agennya nanti biasanya dipetieskan. Jadi, intervensi hukum atas negara-negara dunia ketiga itu sudah biasa,” papar ekonom dari UGM Revrisond Baswir kepada Indonesia Monitor.

Sri Mulyani dianggap setia menjalankan program neoliberalisme di Indonesia, sehingga ketika ia terkena kasus hukum Bank Dunia merasa memiliki kewajiban untuk menyelamatkannya. 

Membaca catatan berita tahun-tahun itu memang mengejutkan. Misalnya saja, Aktivis 77-78 Abdulrachim dengan keras mengatakan jika Sri Mulyani berhasil menyelamatkan aset-aset Amerika di Indonesia. Sri Mulyani berhasil menyelamatkan perusahaan Halliburton di Indonesia yang diduga mengemplang pajak. Perusahaan ini milik Dick Cheney, mantan wakil presiden George Bush.

Bukan hanya itu, Masinton Pasaribu yang waktu itu menjabat Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), menuding Sri Mulyani adalah kepanjangan tangan kepentingan pemodal asing untuk menggarong potensi keuangan dan ekonomi Indonesia. Maka setiap ada kasus yang menimpa Sri Mulyani, Amerika tidak tinggal diam.

“Selama menjadi menteri, Sri Mulyani menunjukkan keberhasilannya dalam menjalankan proyek-proyek utang luar negeri, khususnya dari Bank Dunia. Selain itu, dia juga menjadi aktor utama di balik lahirnya berbagai undang-undang nekolim di bidang investasi, perdagangan, dan keuangan yang memang dibiayai oleh utang luar negeri dari World Bank,” beber Masinton.

Perihal utang Indonesia kepada Bank Dunia, Direktur Negarawan Centre waktu itu, Johan O Silalahi, juga pernah mengkhawatirkan penarikan Sri Mulyani ke Bank Dunia. Hal itu akan memuluskan kreditur asing untuk menggelontorkan utang jor joran ke Indonesia, dan jaminannya adalah aset Indonesia yang luar biasa.

Johan mewanti-wanti pemerintah untuk hati-hati mempekerjakan Sri Mulyani, karena sosok Sri Mulyani dikenal sebagai bagian dari jaringan Mafia Berkeley yang mengedepankan kepentingan asing dibanding kepentingan nasional.

Apakah kasus sekarang ini berkaitan erat dengan Sri Mulyani di era dulu. Apa yang kira-kira terjadi di depan nanti? Sri Mulyani diselamatkan atau ini semua bagian dari operasi yang tujuannya amat rahasia? Entahlah.

The post Sri Mulyani, Agen Washington DC yang Menyamar Menjadi Menkeu Indonesia? appeared first on Suara Bawah.

Setiap hari kita juga selalu disuguhi oleh prestasi yang luar biasa atas kerja Sri Mulyani. Sampai muncul kredo siapapun presidennya, tidak ada yang lebih jago mengurusi keuangan negara selain sosok Sri Mulyani. 

Prestasi yang luar biasa itu senantiasa disampaikan pula dalam laporan-laporan Sri Mulyani bahwa reformasi birokrasi telah dilakukan di tubuh Kementerian Keuangan, sehingga berhasil memberikan penerimaan negara yang besar. 

Sebesar apa? Setidaknya melebihi dari target yang ditentukan. 

Atas kerja itu, maka sudah selayaknya para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Keuangan mendapatkan bonus. Bonus berupa tunjangan kinerja di ‘kementerian sultan’ yang terendah sebesar Rp5,36 juta dan tertinggi mencapai Rp 117,3 juta. 

Tunjangan kinerja itu merupakan yang tertinggi dibandingkan berbagai kementerian dan lembaga yang ada negara ini. Kita memakluminya. Karena reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Sri Mulyani menuntut biaya. 

ASN di Kementerian Keuangan haruslah kaya supaya tidak tergiur untuk korupsi dan melakukan penyelewengan terhadap uang negara yang dikelola. 

Kita dibuat percaya bahwa sosok Sri Mulyani mampu mengubah setan menjadi malaikat di Kementerian Keuangan dengan skema gaji tinggi dan bonus besar. 

Tetapi, kepercayaan itu runtuh ketika Ketua Komite Nasional Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud MD di Komisi III DPR RI menjelaskan bahwa data yang disampaikan Sri Mulyani sehari sebelumnya, di hadapan Komisi XI DPR, adalah data yang salah. 

Sri Mulyani, setidaknya sampai rapat antara Mahfud MD dengan Komisi III DPR, masih meyakini telah membawa ASN di Kementerian Keuangan telah berubah menjadi malaikat dengan reformasi birokrasi yang dijalankannya.  

Baca: Inilah Modus-Modus yang Digunakan Oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Memalak Pengusaha Rokok Ilegal!!!

Keyakinan ini terlihat dari presentasi yang disampaikan Sri Mulyani di hadapan DPR. Dengan bersemangat ia menjelaskan reformasi birokrasi yang dijalankannya. Termasuk tidak mungkin memberi tempat bagi ‘penjahat’ untuk mendapatkan promosi jabatan.  

Namun, data yang diungkapkan Mahfud MD memperlihatkan laporan terkait aliran dana mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang disampaikan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sama sekali tidak sampai kepada Sri Mulyani. 

Bahkan, Mahfud MD menjelaskan laporan PPATK sampai diserahkan secara langsung dan terdapat berita acara penerimaan. Terdapat pula tanda tangan dalam berkas tersebut. 

Dugaan Mahfud MD laporan yang disampaikan PPATK sama sekali tidak sampai kepada Sri Mulyani. Atau ada oknum yang sengaja menutup akses. 

Fakta ini mengecewakan kita semua. Kita  yang selama ini bangga mempunyai Menteri Keuangan yang pintar tiba-tiba menjadi bodoh karena selama belasan tahun dikibuli oleh anak buah sendiri.

Benarkah Sri Mulyani, perempuan paling berpengaruh urutan ke 47 di dunia sebodoh itu? Bertahun-tahun dia dibodohi oleh orang di sekitarnya. 

Tetapi, posisi Sri Mulyani di Kementerian Keuangan adalah pucuk pimpinan. Posisi strategis untuk mengorkestrasi lembaga penting yang menjadi bendahara negara. Posisi itu juga telah dia duduki lama. Bahkan lintas pemerintahan. 

Kita juga wajib curiga atas gelagat Sri Mulyani. Sebab, bila Sri Mulyani bukan orang bodoh, maka dia sebenarnya sedang pura-pura tidak tahu atas apa yang terjadi di lingkungan kerjanya. 

Namun, apakah mungkin? 

Korupsi, misalnya, kerap kali berpengaruh dengan gaya hidup seseorang. Ketidakwajaran dari para pelaku korupsi acapkali justru tampak dari keinginannya untuk menikmati hasil kejahatan dan otomatis gaya hidupnya berubah. 

Baca: Solusi Sri Mulyani: HARAKIRI !

Sebagai orang yang setiap hari bersama bawahannya apakah mungkin Sri Mulyani tidak mampu memindai perubahan yang terjadi? 

Bahkan, mendapati bawahannya memiliki klub moge Sri Mulyani tidak tahu? Kita hanya melihat Sri Mulyani terkejut mendapati fakta itu. 

Sri Mulyani juga terlihat kaget setelah mengetahui ada bawahannya yang ternyata menyimpan kekayaan tak wajar yang terungkap ke publik dari aktivitas hariannya di media sosial. 

Dan tidak hanya satu ASN di Kementerian Keuangan yang seperti itu. Setelah Rafael Alun Trisambodo, ada Eko Darmanto di Jogja, ada pula Andhi Pramono di Makassar. Ketiganya justru tidak menyembunyikan kekayaan, malah bangga dengan mengungkap ke media sosial. 

Apakah selanjutnya, Sri Mulyani akan kaget lagi mendapati bahwa selama ini dia telah ditipu oleh bawahannya, yang menutup akses pelaporan PPATK, sehingga membuat dia malu karena presentasi data yang salah di depan Komisi XI DPR RI? 

Atau, jangan-jangan, sebenarnya yang terjadi lebih mengejutkan, kita semua justru dikibuli oleh deretan prestasi yang diungkap selama ini tentang sosok Sri Mulyani, namun sebenarnya dialah orang di balik skandal Rp349 triliun transaksi mencurigakan dan kejanggalan-kejanggalan lain di Kementerian Keuangan.

The post Sri Mulyani: Bodoh, Pura-pura Tidak Tahu, atau Jangan-jangan Terlibat? appeared first on Suara Bawah.

Itu sebabnya, makin ke sini makin mudah kita menemukan rokok ilegal. Tidak perlu jauh-jauh di pelosok desa yang relatif jauh dari pantauan petugas, kini rokok ilegal seperti dijual bebas di warung-warung, ditawarkan secara terbuka di media sosial dan marketplace.

Nyaris tanpa pemantauan. Atau sebenarnya sengaja dibiarkan karena menjadi sumber pendapatan sampingan bagi oknum-oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kecurigaan ini bukan tanpa bukti, terlebih Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait adanya pergerakan uang yang mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.

“Sebagian besar dana itu ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,” kata Mahfud MD.

Angka itu merupakan angka kecil bila melihat pergerakan rokok ilegal. Data tahun 2021 saja, dari data lembaga riset Indodata, rokok ilegal telah mengambil porsi 26,30% atau mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp53,18 triliun rupiah dalam setahun.

Pada tahun 2022 dan 2023 kerugian negara yang diakibatkan oleh peredaran rokok ilegal kemungkinan akan jauh lebih besar lagi. Mengingat keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meningkatkan tarif cukai sebesar 10% untuk tahun 2023 dan 2024.

Keputusan Sri Mulyani pastinya disambut dengan gembira oleh produsen rokok ilegal, karena pemerintah justru memberi peluang bagi rokok ilegal mendapatkan tempat yang lebih baik di pasaran.

Tetapi bagamanapun gembiranya produsen rokok ilegal, tentu lebih gembira lagi oknum-oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebab, meningkatkannya tarif cukai bagi tumbuh suburnya rokok ilegal. Tetapi, bagaimana pun tindakan memproduksi dan mengedarkan rokok ilegal adalah tindakan yang melawan hukum yang diawasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Produsen rokok ilegal tentu tidak dapat bergerak tanpa ‘izin’ oknum-oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kongkalingkong antara produsen rokok ilegal dan oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ditengarai terjadi secara massif, sehingga bisa mengakibatkan rokok ilegal berjaya, hingga sanggup mengambil seperempat lebih porsi dari pangsa pasar rokok di Indonesia.

Dari data yang kami himpun dari berbagai sumber, berikut ini modus-modus yang dilakukan oknum-oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membantu produsen rokok ilegal.

Permainan Izin Perusahaan

Perizinan menjadi mainan bagi oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pabrik rokok baik baru dan lama diperbolehkan beroperasi meskipun tidak sesuai ketentuan apabila memberi ‘sesuatu”.

Oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bisa menutup mata atas ketidaklayakan pabrik bedasarkan aturan perundang-undangan. Syaratnya, pengusaha rokok ilegal harus menyerahkan uang untuk menutup mata oknum-oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Beri Upeti, Maka Usaha Rokok Ilegalmu Bisa Jalan

Oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meminta setoran upeti rutin kepada pengusaha rokok ilegal yang telah dia ketahui keberadaannya serta pergerakkannya.

Dengan membayar upeti itulah ada kewajiban dari Oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memberikan informasi penting kepada pengusaha rokok ilegal. Bila ada operasi rokok ilegal, maka produsen yang telah membayar akan diberi informasi terlebih dahulu sehingga punya waktu untuk memindahkan barang bukti atau berhenti memproduksi sementara waktu.

Upeti diterima oleh oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini tidak dimakan sendiri oleh oknum penerima setoran. Dia perlu membagikan setoran kepada pihak-pihak yang ikut bermain di lembaganya, juga kabarnya para petinggi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pura-pura Tertangkap
Kewajiban Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memerangi rokok ilegal tidak bisa ditinggalkan. Oknum paham betul kewajiban itu, maka dia akan memfokuskan operasi kepada pemain baru yang belum setor upeti.

Hal ini mengikuti prinsip tak kenal maka tak sayang. Dengan cara berkenalan seperti itu, maka pengusaha rokok ilegal baru itu kemudian akan disayang oleh oknum-oknum tersebut serta ‘dijaga’ kelangsungan usahanya.

Lelang Barang Bukti

Barang hasil tangkapan itu sebagian kecil dimusnahkan dengan pendokumentasian yang baik agar terlihat bekerja.

Selebihnya, oknum akan minta untuk ditebus kepada pengusahanya. Atau kamu percaya bahwa selama ini operasi tangkap tangan rokok ilegal hanya terhenti pada penangkapan kurir berikut rokok ilegal sebagai bukti? Tanpa tindak lanjut pengusutan di hulunya?

Lelang Asset

Barang bukti berupa kendaraan kurir rokok ilegal juga dimanfaatkan oleh oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meminta tebusan. Bila tidak ditebus, maka akan dicarikan pihak lain yang mau menebus. Hasilnya diambil oleh oknum-oknum tersebut.

Pita Cukai Rusak Juga Berharga
Pita cukai yang rusak juga dijadikan ajang bagi oknum-oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencari rupiah.

Pita cukai yang tidak lolos kualifikasi itu dijual dengan harga murah kepada produsen rokok ilegal untuk mengelabui. Sedangkan dalam laporan ke atas, pita cukai rusak telah dilaporkan telah dimusnahkan.

Kuota Cukai

Kuota cukai juga menjadi ajang pencariaan uang haram oleh oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini merujuk pabrikan kecil hingga menengah dengan golongan tertentu yang jumlah produksinya dibatasi sehingga tarif cukai lebih murah.

Tetapi, dengan bantuan oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka pabrik bisa menambah jumlah produksinya sedangkan tarif cukai rokok yang dibayarkan tidak mengalami kenaikan.

Dugaan permainan yang dilakukan oleh oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanyalah sebagian kecil dari gerombolan besar oknum yang tersembunyi di Kementerian Keuangan.

Ibarat dua tikus terlihat di suatu rumah, maka kemungkinan besar terdapat sarang tikus besar yang menyembunyikan tikus-tikus lain.

Kini, setelah gempa 300 triliun yang diungkap Mahfud MD, adalah waktu yang tepat untuk bersih-bersih sarang tikus tersebut agar rumah kita bersama bernama Indonesia

Jalan terus, Pak. Sampai terbongkar.

The post Inilah Modus-Modus yang Digunakan Oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Memalak Pengusaha Rokok Ilegal!!! appeared first on Suara Bawah.

Setelah SBY, Sri Mulyani kembali meneruskan menjabat Menteri Keuangan era Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejak 27 Juli 2016 hingga 2023 . Delapan tahun lamanya. Total sudah 13 tahun Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan. Namun pertanyaan yang menggelitik adalah, apa saja yang telah dicapai dari masa jabatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang panjang itu?

Jawabannya lumayan jelas dan terang. Pada era pemerintahan Presiden SBY, meledak skandal kejahatan perbankan Bank Century, yang biasa disebut Century Gate sebesar Rp. 6,7 triliun. Kasus Century Gate ini diduga melibatkan Sri Mulyani sebagai pengambil keputusan penting ketika itu. Kasus ini nyaris saja menjatuhkan SBY dari kursi Presiden. Namun SBY berhasil lolos dari skandal Century Gate.

Begitu juga dengan Sri Mulyani, yang berhasil lolos dari jeratan hukum skandal Century Gate. Ternyata bukan hanya itu skandal saat Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ada juga kasus mafia pajak yang melibatkan pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP), Gayus Tambunan. Kasus ini meledak di era SBY sebagai presiden. Memang hebat luar biasa Menteri Sri Mulyani ini.

Sementara di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, hasil dari kepemimpinan Sri Mulyani juga nyata dan telanjang. Publik dihebohkan oleh kasus mafia pajak, yang kali ini melibatkan pejabat eselon dua di Ditjen Pajak, Angin Prayitno. Ternyata Angin ini bukan sembarang pejabat. Faktanya Angin Prayitno adalah anak buah yang diangkat dan dilantik sendiri oleh Sri Mulyani untuk menjadi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan.

Hebat benar dan prestisius jabatan satu ini di Ditjen Pajak, sebab dipastikan tidak semua orang bisa meraih jabatan paling basah tersebut. Jabatan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak ini hanya bisa ditempati oleh orang terbaik, pilihan dari Menteri Sri Mulyani. Sayangnya, Angin Prayitno bernasip apes, karena menjdi pesakitan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Harta jumbo Angin Prayitno berhasil dilacak dan disita oleh KPK, nilainya sebesar Rp 57 milyar. Luar biasa besar untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon dua di Kementerian Keuangan. Angin dibawa KPK ke Pengadilan. Hasilnya, majelis hakim menyatakan Angin Prayitno terbukti bersalah telah menerima suap dari kuasa khusus wajib pajak PT. Bank Pan Indonesia (Panin), Veronika Lindawati Rp 8,75 miliar. Pemilik Bank Panin adalah Mukmin Ali

Bukan itu saja kebiasaan Angin Prayitno menerima suap dari wajib pajak. Ternyata Angin Prayitno juga terbukti di pengadilan menerima suap dari kuasa PT. Jhonlin Baratama Agus Susetyo, dan konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations, Aulia Imran dan Ryan Ahmad Ronas Rp 7,5 miliar. Namun sejumlah perusahaan raksasa penyuap bebas dari sanksi hukum. Mereka masih bebas merdeka.

Setelah Gayus Tambunan dan Angin Prayitno, anak buah Sri Mulyani kembali membuat publik terperangah. Berawal dari peristiwa terheboh “by accident” penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak korup, Rafael Alun. Tuhan Yang Maha Kuasa membuka tabir kejahatan keuangan dan perilaku korupsi dalam tubuh oraganisasi pemerintah yang dipimpin oleh Sri Mulyani. Kejahatan yang selama ini sengaja digelapkan dan ditutup-tutupi. Memang, di seluruh zaman, episentrum kejahatan keuangan itu, salah satunya ada di dalam institusi keuangan negara.

Perilaku korup anak buah Sri Mulyani seperti berebutan dan saling susul-menyusul. Setelah harta hasil korupsi Rafael Alun dibongkar, giliran nitizen dan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) membuka data. Bak jamur di musim hujan yang tumbuh dimana-mana. Bermunculan ke permukaan data tentang harta kekayaan sejumlah pejabat anak buah Sri Mulyani yang lain. Perilaku anak buah Sri Mulyani di Ditjen Bea Cukai (DJBC) hingga Dirjen Pajak yang senang mengoleksi barang mewah, seperti motor gede (Moge).

Menghadapi sikap netizen yang keras terhadap perilaku anak buahnya, Sri Mulyani merespon dengan tampil menjadi pahlawan kesiangan. Sri Mulyani membubarkan klub Moge di pejabat Kementerian Keuangan. Namun “netizen ora sare”. Malah kini netizen membongkar kelakuan suami Sri Mulyani, yang juga punya kesenangan mengoleksi Moge. Namun dijawab oleh Sri Mulyani bahwa “suami saya hanya membeli Moge sebagai koleksi, tetapi tidak boleh pakai”.

Kalau begitu, boleh dong mengkoleksi barang mewah di rumah walaupun itu dari uang hasil korupsi? Asal jangan dipakai. Jangan pamer-pamerlah di media sosial (medsos). Publik lalu menduga, jangan-jangan seperti itu pengarahan Ibu Sri Mulyani kepada bawahannya di Kementerian Keuangan. “Silahkan saja anda korupsi, asal jangan sampai dipamerkan di medsos saja. Boleh saja beli barang mewah dari uang korupsi, asal jangan dipakai, biar tidak ketahuan nitisen”.

Solusi: Harakiri

Salah satu syarat orang bekerja di sektor keuangan, perbankan, dan lainnya, diantaranya adalah jujur dan kredibel. Ruhnya institusi keuangan itu ya ‘trust’, kepercayaan. Lembaganya harus terpercaya. Pegawai dan pejabatnya harus bisa dipercaya! Karena mereka mengelola dana publik. Dana warganegara yang bekerja keras lalu dipajaki oleh negara.

Bisa bayangkan, orang yang dipercaya memegang uang kita adalah seorang bekas perampok, orang yang suka berbohong, intoleran terhadap kejahatan dan tidak bisa dipercaya. Bisa ludes semua itu uang kita di brangkas.

Apalagi setingkat Menteri Keuangan, lidahnya itu bisa menentukan baik buruknya ekonomi politik nasional. Pernyataannya dapat menguncang stabilitas pasar modal, pasar modern hingga pasar tradisional.

Pertanyaannya, apakah Sri Mulyani masih bisa dipercaya, setelah institusi Kementerian Keuangan nya terlilit skandal harta “gaib” milik pejabat eselon III Kemenkeu, Rafael Alun? Bantahan terkait transaksi mencurigakan Rp. 300 triliun yang diduga libatkan ratusan pejabat dan pegawai Kemenkeu makin membuktikan Sri Mulyani tidak kredibel, tidak bisa dipercaya. Setelah Rafael Alun dan PPATK melemparkan kotoran ke muka Sri Mulyani yg dicitrakan bersih dan harum semerbak, maka tidak ada lagi alasan Sri Mulyani untuk bertahan memimpin Kementerian Menteri Keuangan. Memang PPATK seolah “meralat” pernyataan mereka. Tapi publik tidak bodoh sebagaimana yang dilonarkan oleh Mahfud MD yang masih di Australia: “Kalau uang itu bukan uang korupsi dan bukan uang korupsi, lalu uang apa?” Suara Mahfud seolah mewakili kita semua yang biasa dikejar-kejar dan “diteror” petugas pajak, namun sekaligus tahu kelakuan mereka. Semua pengusaha di seluruh Indonesia, dari mulai pengusaha besar maupun pengusaha kecil kelas UMKM tahu betapa galaknya petugas pajak sekaligus sering semena-mena. Mereka menduga secara sembarangan, tidak tahu risiko bisnis bisa bangkrut, cash flow perusahaan yang tidak mudah dijaga, lalu dipajaki secara ngawur dan asal-asalan dgn memainkan power yang mereka miliki. Yang pada akhirnya sebagian besar mau tidak mau kongkalikong dengan petugas pajak itu sendiri.

Bayangkan, kejahatan semacam itu melibatkan pejabat/pegawai yang punya akses terhadap informasi dan kebijakan keuangan negara. Punya hak memeriksa keuangan kita dan keuangan perusahaan kita. Belum lagi disparitas yang jomplang antara gaji kementerian keuangan dengan departemen lain. Pantas saja kalau para guru teriak: memangnya petugas pajak lebih mulia dibanding pendidik? Sehingga mereka lebih pantas digaji jauh lebih mahal?

Jika Sri Mulyani adalah orang terhormat, punya rasa malu dan merasa tidak bersalah, tidak terlibat dalam rangkaian skandal kejahatan keuangan yang mencoreng integritas dan kredibilitas institusi Kementerian Keuangan, maka dia harus mengambil jalan kehormatan, yaitu HARAKIRI.

Harakiri, dulunya dikenal sebutan ‘seppuka’ adalah kematian terhormat atau bunuh diri ritualistik. Tradisi seppuku (Harakiri) sudah lahir dari abad ke-12 untuk menegakan kehormatan seorang samurai.

Kita serahkan saja kepada Sri Mulyani untuk menegakan kehormatan dirinya dengan memilih metode harakiri yang terbaik untuk dirinya, tentu untuk kepentingan dan kemaslahatan bangsa dan negara.

Ada dua cara harakiri yang dapat ditempuh oleh Sri Mulyani: pertama, mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan. Sangat jelas, Sri Mulyani gagal memimpin sektor Keungan yang bebas dari kertel kejahatan keuangan. Bentuk harakiri kedua, bekerjasama secara aktif dengan penegak hukum, citizen dan nitizen untuk membongkar kejahatan kartel keuangan di dalam institusi Kementerian Keuangan, walapun kejahatan itu melibatkan dirinya.

Jika tidak bersalah, mestinya Sri Mulyani langsung mendatangi pimpinan KPK dan Kejaksaan Agung untuk meminta diperiksa terkait sejumlah kejahatan yang terbongkar terakhir.

Jika masih punya kehormatan dan rasa malu, Sri Mulyani pasti segera ambil jalan kehormatan: HARAKIRI.

The post Solusi Sri Mulyani: HARAKIRI ! appeared first on Suara Bawah.